Sultan Masuk Bursa Capres PPP

JAKARTA (SINDO) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X masuk dalam bursa calon presiden (capres) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Nama Sultan diusulkan sejumlah daerah yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan. Ketua DPP PPP Emron Pangkapi mengatakan, hingga saat ini nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menempati posisi teratas capres PPP,lalu disusul Megawati Soekarnoputri.

Namun,tak menutup kemungkinan nantinya mengusung Sultan melalui koalisi alternatif. ”Banyak suara dari daerah yang menginginkan perubahan. Mereka menginginkan Sri Sultan, ada juga yang inginkan Prabowo,”kata Emron di Jakarta kemarin. Menurut dia, awalnya partai berlambang Kakbah itu akan membahas pasangan capres pascapemilu legislatif.

Namun,beberapa pengurus wilayah justru mendesak agar PPP mempercepat pembahasan capres sebelum pemilu. Menurut dia,pemunculan nama capres oleh PPP lebih awal juga dimaksudkan agar masyarakat memilih anggota DPR berikut rancangan kepemimpinan nasional dengan embrio kabinetnya.

”Inilah yang kita maksudkan agar tidak membeli kucing dalam karung,”kata Emron. Sebelumnya,Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saifuddin menyatakan akan membuka peluang bagi figur alternatif. Menurut dia, capres alternatif bisa diusung oleh koalisi parpol menengah.

Mengenai sikap resmi PPP,menurut Lukman,hal itu baru bisa disampaikan dalam forum internal yang berskala nasional.Menurut anggota Komisi III ini,semula PPP akan mengumumkan capres setelah pemilu legislatif.Namun, arus bawah PPP mendesak agar capres bisa diumumkan sebelum pemilu.

”Semuanya masih kita pertimbangkan,”paparnya. Seperti diketahui, UU Pilpres Pasal 9 mengatur persyaratan pengajuan pasangan capres, yakni parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20% kursi atau 25% suara. Dengan ketentuan tersebut kemungkinan tampilnya capres alternatif lebih kecil.

Sebab,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diperkirakan memperoleh suara di atas 20% tidak terlalu sulit mengusung Megawati. Sementara Partai Demokrat yang memutuskan mengusung SBY kemungkinan besar akan kembali menggandeng Golkar untuk bisa lolos persyaratan.

Di luar dua tokoh tersebut kemungkinan masih bisa muncul capres alternatif yang bakal diusung oleh koalisi parpol menengah.Koalisi parpol menengah ini pernah muncul ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden pada Pemilu 1999.Saat itu,ada dua kekuatan besar yang bertolak belakang,yakni PDIP dan Golkar.

Melihat konfigurasi politik yang ada sekarang, tak menutup kemungkinan koalisi poros tengah muncul kembali. (ahmad baidowi)

F-PPP menolak renovasi di DPR

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR menolak renovasi ruang kerja anggota DPR dari partai berlambang Ka'bah tersebut .

Surat penolakan yang ditandatangani Wakil Ketua FPPP DPR, Lukman Hakiem tertanggal 12 Nopember itu ditembuskan kepada pimpinan DPR, BURT, Fraksi yang ada di DPR, DPP PPP, Sekjen dan Kepala Biro Perencanaan DPR.

Alasan penolakan renovasi ruang kerja anggota FPPP DPR itu karena pencitraan DPR yang belakangan menurun sehingga masih harus dibicarakan lebih jauh urgensinya. Apalagi, biaya renovasi ini mencapai Rp 33 milyar lebih.

Sekretaris Jenderal DPR dalam suratnya tertanggal 5 November 2008 kepada FPPP DPR perihal renovasi ruang kerja anggota DPR. Surat serupa juga diterima FPPP dari Kepala Biro Perencanaan dan Instalasi Sekretariat jenderal DPR yang isinya pemberitahuan tentang renovasi.

Memang sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Sekjen DPR beberapa waktu belakangan ini mendapat sorotan masyarakat termasik pengadaan lap top untuk anggota dewan yang akhirnya dibatalkan karena dinilai menghambur-hamburkan uang negara yang nota bene adalah uang rakyat. (art)

Capres PPP Dibahas Desember 2008

JAKARTA (SINDO) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membahas pasangan calon presiden (capres) pada rapat kerja nasional (rakernas) yang rencananya digelar Desember mendatang.

Awalnya PPP baru akan membahas soal capres setelah pemilu legislatif.Namun, arus bawah PPP menghendaki agar capres dibahas sebelum pemilu legislatif. Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan mengatakan, pembicaraan capres-cawapres kemungkinan dilakukan dalam rakernas yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini (Desember).

Menurut dia, kemungkinan dalam rakernas tersebut akan ditentukan kriteria capres yang bakal didukung. “Mungkin secara definitif masih belum, tetapi dengan membuat kriteria nantinya sudah kelihatan PPP lebih condong ke siapa,”kata Arief kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Anggota Komisi I ini menambahkan, saat ini partai berlambang Kakbah itu masih berkonsentrasi untuk merealisasi target 15% suara.Pada waktu bersamaan,PPP tetap melanjutkan komitmen dengan pemerintahan Susilo BambangYudhoyono. “Komitmen mendukung pemerintahan hingga tuntas tetap dijaga.

Tapi siapa yang akan kita usung pada pilpres mendatang belum diputuskan,” kata alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini. Sebelumnya,Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saifuddin menyatakan lebih condong ke SBY dan Megawati.

Meski demikian,PPP tetap membuka peluang bagi figur alternatif.Menurut Lukman, figur alternatif bisa diusung bersama parpol menengah lainnya. (ahmad baidowi)

Ribuan Umat Islam Turut Mengantarkan Jenazah KH M. Qurthubi

Jepara, NU Online
Kota Jepara kehilangan satu lagi figur kiai sepuh yang penuh dengan kesederhanaan. Bukan hanya warga masyarakat kota ukir saja yang kehilangan, namun juga simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Pimpinan Ranting hingga Pimpinan Pusat turut berbela sungkawa atas meninggalnya KH M. Qurthubi.

Tak heran jika ribuan umat Islam turut mengantarkan jenazahnya, Ahad (16/11) siang kemarin. "KH M. Qurthubi, merupakan seorang figur yang sangat sederhana," kata Hendro Martojo, Bupati Jepara.

Selain sebagai sosok yang mengedepankan kesederhanaan Hendro menilai pengasuh pondok pesantren Al-Ishlah Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara ini adalah orang yang aktif mengikuti majlis taklim meski hingga ke pelosok desa sekalipun. Tak hanya itu, beliau adalah sosok seorang pendidik. Hal ini terbukti dengan pesantren yang berdiri disamping kediamannya.

KH M. Qurthubi meninggal dalam usia 72 tahun dan meninggalkan seorang istri, Hj. Siri Rohmah, 10 putra-putrinya serta 23 cucu. Selain sebagai pengasuh pondok pesantren, kiai sepuh yang meninggal dunia pada (15/11) pukul empat sore di rumah sakit (RS) Kartini Jepara ini juga sebagai guru mursyid thariqah qadiriyah an-naqsabandiyah.

Pada kesempatan lain, Mulyadi, salah seorang santri berharap agar kiai Qurthubi mendapatkan tempat yang layak disisi Allah swt, sesuai dengan amal ibadah beliau ketika masih berada di dunia. Sebab pekerja wirawasta ini masih menjumpai beliau saat memimpin do'a pada majlis taklim 16-an dan saat menjadi khatib dan imam shalat Jum'at di masjid Al-Falah Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara.

"Semoga Allah swt menerima semua amal ibadah dan menempatkan beliau di raudhoh min riyadhil jinan", kata Mulyadi seraya meneteskan air mata kepada kontributor NU Online, Syaiful Mustaqim.

Bukan hanya Bupati Jepara saja yang hadir, ada pula sejumlah pejabat dan para kiai juga ikut berbelasungkawa atas meninggalnya kiai Qurthubi. H A. Marzuqi, S.E (wakil bupati Jepara), Arief Mudatsir Mandan M.Si (Wakil Ketua DPP PPP), H Hisyam Ali dan Drs H Istajib AS (DPW PPP Jawa Tengah), KH Noor Ahmad SS (ahli falak PBNU), KH Ahmad Kholil, KH Ahmad Sholeh, KH Abdullah Nawawi, KH Muhlisul Hadi, yang kesemuanya dari Jepara. Tak ketinggalan KH Nashiruddin (Tuban, Jawa Timur) juga ikut takziyah di kediaman KH M. Qurthubi.

Hendro Martojo, Bupati Jepara yang terpilih menjadi bupati selama dua periode ini menambahkan agar umat Islam bisa meneledani dan bisa meneruskan perjuangan para sesepuh yang telah tiada. Dia menyontohkan beberapa nama kiai yang telah mendahalui semisal KH Damanhuri Kholil, KH Nur Arif, KH Mahfud Asymawi, dan masih banyak lagi.

"Seyogianya kita harus meneladani dan meneruskan apa yang telah menjadi perjuangannya, sehingga kita kelak menjadi khoira ummah (sebaik-baiknya umat)," harapnya. (nam)

PPP Satu-satunya Parpol Islam Terbesar

MEDAN, MANDIRI
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diklaim sebagai satu-satunya partai politik (Parpol) Islam terbesar di Indonesia saat ini.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara H Fadly Nurzal SAg saat memberikan sambutan dihadapan seratusan peserta Orientasi Calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kota) PPP Daerah Pemilihan Kota Medan di Medan, Ahad (16/11).
Hadir pada orientasi tersebut, Ketua DPP PPP Drs H Hasrul Azwar MM yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapem I, Ketua DPC PPP Kota Medan Ir H Ahmad Parlindungan Batubara yang juga Caleg DPRD Kota Medan Dapem I, dan seratusan Caleg PPP Dapem Medan.
Dipaparkan Fadly, baru-baru ini ia ditanya LSM mengenai kiat PPP untuk mendulang suara pada Pemilu 2009 mendatang mengingat banyaknya parpol peserta pemilu.
Dijawab Fadly, ada dua modal utama yang dimiliki PPP untuk bertarung pada pemilu tahun depan. Pertama, PPP merupakan satu-satunya parpol berazaskan Islam terbesar di Indonesia saat ini.
“PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bukan lagi partai Islam dan sudah menjadi partai terbuka, karena sudah ada anggota DPR dari PKS beragama non muslim,” ujarnya sembari menambahkan, PPP sendiri sekalipun langit dan bumi bersatu, tetap akan istiqomah sebagai partai Islam.
Modal utama kedua yang dimiliki PPP adalah, PPP memiliki kekuatan besar. Disebut memiliki kekuatan besar, beber Caleg DPRD Sumut Nomor Urut 1 Dapem III ini, antara lain karena PPP merupakan partai tertua saat ini Indonesia.
“Golkar bukan partai tua, meskipun sudah cukup lama ikut pemilu. Golkar baru menjadi partai beberapa tahun lalu. PDIP juga partai lama, karena PDIP merupakan pecahan dari PDI,” ujar alumni IAIN Sumut ini sembari menambahkan, PPP sendiri, sejak didirikan hingga saat ini konsisten masuk urutan 3 terbesar perolehan suara pemilu secara nasional.
Kekuatan besar lainnya yang dimiliki PPP sebagai modal bertarung di Pemilu 2009 nanti adalah, partai berlambang Ka’bah ini saat ini sudah banyak dilirik kaum muda. Hal ini disampaikan Fadly sekaligus membantah sinyalemen PPP hanya milik kaum tua.
Di akhir sambutannya, Fadly mengajak seluruh Caleg PPP Dapem Medan untuk kompak dan bekerja keras guna memenuhi target 15% perolehan suara PPP pada Pemilu 2009 mendatang.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Medan Ir Ahmad Parlindungan Batubara di sela-sela orientasi mengatakan, tujuan diadakannya acara ini untuk menyatukan gerak langkah seluruh Caleg PPP Dapem Medan untuk memenuhi target 15% perolehan suara PPP pada Pemilu 2009 yang tinggal beberapa bulan lagi. [adi

SK PAW Sofyan Sawang ke DPRA

BANDA ACEH - Ketua DPR Aceh, Sayed Fuad Zakaria, menyatakan telah menerima Surat Keputusan tentang Penggantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRA dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dari Abdullah Saleh SH, kepada Drs Sofyan S Sawang. Namun, pimpinan DPRA belum bisa memastikan jadwal sidang paripurna istimewa untuk pengambilan sumpah anggota baru DPRA itu.

“Jadwal pengambilan sumpah PAW Sofyan S Sawang untuk menggantikan Abdullah Saleh tergantung pada penetapan panmus,” ujar Sayed menjawab Serambi, Selasa (11/11).

Usulan PAW tersebut dilayangkan oleh DPW PPP Aceh, setelah Abdullah Saleh SH menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan kemudian beralih menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Aceh, pada Pemilu 2009. SK PAW ini ditandatangani oleh Mendagri Mardianto, 5 November 2008

Sayed Fuad Zakaria mengatakan, pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah Sofyan S Sawang. Pasalnya, kegiatan dewan dalam bulan ini sangat padat. Diantaranya ada sidang perhitungan anggaran 2007, pengesahan sejumlah qanun, pembahasan anggaran 2009 dan lain-lain. “Meski agenda dewan padat, kami akan mencari waktu di sela-sela kegiatan itu untuk mengambilan sumpah PAW saudara Sofyan yang SK-nya sudah turun,” tutur Ketua Partai Partai Golkar Aceh itu.

Ketua DPW PPP Aceh, Tgk H Moh Faisal ketika dihubungi secara terpisah, membenarkan SK PAW Sofyan S Sawang sudah ditandatangani Mendagri Mardianto dan sudah sampai ke tangannya. “SK PAW Sofyan S Sawang sudah kami terima. Mudah-mudahan bisa diambil sumpah secepatnya,” ujarnya.

Tgk Faisal menyebutkan, selain Sofyan S Sawang, SK PAW Ihsanuddin untuk menggantikan posisi Gade Salam juga sudah diteken Mendagri Mardianto. Namun, belum dikirim ke Aceh karena surat pengantar dari Dirjen Depdagri belum turun.

Sementara Soyan S Sawang mengatakan, ia sudah menerima SK Mendagri No 161.11.850 tahun 2008 tanggal 5 November 2008. Selain SK Mendagri, surat pengantar dari Dirjen Otda Depdagri No 161.11/2403/Otda tanggal 6 November 2008 juga dikirim kepada Ketua DPRA.

Dalam surat itu, Dirjen Otda, Sodjuangon Situmorang minta pimpinan dewan segera bisa melaksanakan pengambilan sumpah. “Benar SK PAW dari Mendagri sudah saya terima beberapa hari lalu. Kini, saya hanya menunggu dipanggil pimpinan DPRA untuk disumpah,” kata Sofyan S sawang, mantan Ketua DPRD Aceh Barat.(hel)

Ditolak, Gugatan Penundaan PAW Ketua DPRK Aceh Besar

* Muhibussabri Dihukum Rp 150 Juta

JANTHO - Majelis Hakim PN Jantho, menolak gugatan Muhibusabri tentang penundaan pengganti antar-waktu (PAW) Ketua DPRK Aceh Besar, Musannif karena dianggap tak sesuai hukum acara. Penggugat juga dihukum membayar kerugian in-materil kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembagunan (PPPP) Aceh Besar (tergugat) Rp 150 juta.

Majelis Hakim diketuai Edi Cahyono SH, Senin (10/11) tetap membacakan putusan itu karena menganggap penggugat yang dikuasakan kepada Abdurrahman SH telah dipanggil secara patut. Sedangkan dari pihak tergugat hadir kuasa hukum mereka, Syahrul Rizal SH dan Hendry Rachmadhani SH.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menghukum penggugat membayar kerugian inmateril kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Aceh Besar (tergugat) Rp 150 juta. Jumlah itu lebih sedikit dibanding permohonan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan tergugat.

Para tergugat, yakni DPC PPP Aceh Besar, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh, serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dalam gugatan rekonvensi menggugat Muhibussabri Rp 100 miliar karena dianggap telah mencemarkan nama baik partai itu.

Sebelum sampai pada putusan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan pertimbangan hukum sehingga menjatuhkan putusan tersebut. Intinya, sesuai fakta persidangan sebelumnya, perbuatan Muhibussabri keluar dari Wakil Ketua DPC PPP Aceh Besar dan bergabung ke Partai Daulat Aceh (PDA) dianggap melanggar Anggaran Dasar-Aturan Rumah Tangga (AD-ART) PPP. Perbuatan itu dilakukan Muhibussabri awal 2008.

Atas perbuatannya itu, DPP PPPP atas usulan DPC PPP Aceh Besar yang direkomendasikan DPW PPPP Aceh, melakukan recall terhadap Muhibussabri dari kepengurusan DPC PPP Aceh Besar. Sehingga Muhibussabri yang saat itu sebagai PAW Ketua DPRK Aceh Besar juga di-recall dari jabatan itu.

Berdasarkan usulan PAW DPC PPP Aceh Besar, anggota DPRK Aceh Besar dari partai tersebut, Musannif diangkat sebagai PAW Ketua DPRK Aceh Besar hingga berakhir masa jabatan 2009. Persetujuan PAW tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 171.2/152/2008. Pelantikan PAW Ketua DPRK Aceh Besar pada 29 Mei 2008. Sedangkan posisi Musannif sebagai anggota DPRK Aceh Besar digantikan Mursalin (PAW).

Mursalin merupakan caleg nomor urut empat Pemilu 2004 dari PPP Aceh Besar. Posisi PAW anggota DPRK Aceh Besar diperolehnya lantaran caleg nomor tiga dari partai tersebut, Fauzani meninggal saat tsunami.

Majelis hakim memberikan kesempatan pada kedua pihak untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Aceh atas putusan itu dalam waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan putusan dimaksud.(sal)