Jagoan PPP Jadi Bupati Bogor

 Cibinong - Pasangan Rachmat Yasin - Karyawan Fathurrachman (Rachman) ditetapkan KPU Kabupaten Bogor sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2008-2013. Keduanya merupakan jagoan PPP, PDIP, Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot Pancasila dan PSI.
Pada rapat pleno penghitungan suara dan penetapan Bupati Bogor terpilih yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bogor, di gedung Tegar Beriman, Cibinong, Sabtu (6/12), pasangan Rachman meraih 990.351 suara (63,48 persen) dari 1.560.069 pemilih yang suaranya sah.
Sedangkan saingannya, pasangan Fitri Putra Nugraha alias Nungki - Endang Kosasih (Nusae) meraih 569.718 suara (36,52 persen). Nusae adalah jagoan Partai Golkar
Ketua KPU Kabupaten Bogor, Muhammad Aan Hanafiah mengatakan, hasil penetapan rapat pleno tersebut akan segera diserahkan ke pimpinan DPRD Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti.

"Karena hari ini, besok, dan Senin libur, hasil penetapan ini akan kami serahkan ke pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Selasa 9 Desember," kata Aan.

Proses penghitungan suara Pilbup Bogor putaran kedua, berlangsung lancar dan kondusif. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, pasangan Rachman meraih 990.351 suara (63,48 persen), sedangkan pasangan Nusae meraih 569.718 suara (36,52 persen). Kemudian, suara rusak sebanyak 74.578 suara.

Dengan hasil perolehan tersebut, dari 2.810.462 pemilih yang terdaftar dalam DPT, suara golput sebanyak 1.250.393 suara (44,49 persen). Ditambah dengan suara rusak sebanyak 74.578 menjadi 1.324.971 suara (47,14 persen).

Tak Terbukti Korupsi, Ikhsanudin Bebas

PELAIHARI, BPOST -K edua bola mata H Ikhsanudin (Ikhsan) memerah. Pipi mantan Wabup Tala itu basah seketika oleh buliran air mata begitu mendengarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang dipimpin Satrio Mukti Aji SH, Kamis (4/12) sore, yang membebaskannya dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Usai berdiri dari kursi terdakwa dan menyalami Majelis Hakim, Ikhsan langsung sujud syukur sekira lima menit. Ikhsan pun langsung menerima ucapan selamat dan pelukan dari Tim pengacara dan para pendukungnya (pengurus DPC PPP Tala).

Mantan pasangannya saat maju dalam pilkada April 2008 lalu, Hj Asmiriyati Yunus (mantan cawabup) yang turut menyaksikan jalannya sidang juga meneteskan air mata tanda syukur dan haru. Anggota DPRD Tala ini pun juga mengucapkan selamat dan memeluk Ikhsan.

Kendati putusan Majelis Hakim tidak memutus perkaranya bebas murni dari jerat hukum, namun Ikhsan patut bersyukur. Setidaknya dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pelaihari.

Mengenakan pakaian sipil harian warna biru tua dan berpeci hitam, Ikhsan tenang selama menjalani sidang yang berlangsung selama tiga jam itu. Hanya saja sesekali ia mengusap keningnya yang mulai berkeringat karena udara yang agak panas.

Putusan Majelis Hakim adalah putusan onslag yakni ada satu pasal dakwaan JPU yang terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU 20/2001 tentang tipikor. Meski dakwaan alternatif ini terbukti, namun Majelis Hakim menyatakan perbuatan Ikhsan (cash bon pada pos Setda Tala tahun 204-2005) bukanlah tindak pidana, tapi perkara administrasi.

Sementara dakwaan alternatif pertama dan ketiga, masing-masing pasal 2 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU 20/2001 dan pasal 12 huruf f Undang-undang yang sama, dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim.

Sesuai keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut terdakwa Ikhsanudin tidak terbukti merugikan negara/daerah atau memperkaya diri sendiri.

Kerugian daerah tidak ada, karena Ikhsan telah mengembalikan seluruh pinjaman sebesar Rp480.039.000. Pinjaman ini dibayar dalam tiga tahap yakni tanggal 3 April 2006 Rp250 juta, 27 April 2006 Rp125.039.000, dan 5 Mei 2006 Rp105 juta.

Pinjaman itu dilakukan Ikhsan karena terpaksa lantaran bendaharawannya (MIsriansyah) tidak bisa melaksanakan tugas lantaran sakit dalam waktu lama. Pinjaman itu terjadi atas persetujuan Bupati dengan pertimbangan untuk kepentingan mendesak dalam rangka kelancaran roda pemerintahan.

Dana pinjaman itu pun digunakan untuk operasional kedinasan. Antara lain untuk membayar mebeler rumah dinas, rekening listrik/air/telepon, bantuan sosial, dan biaya tamu daerah.

Majelis Hakim juga berpendapat dalam kapasitas Ikhsan sebagai wabup yang merupakan jabatan publik, ia tak bisa dipersalahkan atau bertanggungjawab atas kesalahan/pelanggaran administrasi yang terjadi. Hal itu adalah tanggungjawab pemegang kas atau bendaharawan.

Dalam putusannya Majelis Hakim memerintahkan hak dan nama baik Ikhsan dipulihkan kembali serta membebaskannya dari kewajiban membayar biaya perkara.

Seperti telah diwartakan, JPU Kejari Pelaihari menjerat Ikhsan dengan UU tindak pidana korupsi. Tim JPU yang diketuai Anwar SH menuntut Ikhan dengan kurungan penjara satu tahun enam bulan. "Kami fikir-fikir dulu atas putusan Majelis Hakim ini," ucap Anwar singkat.

PPP Incar Pemilih Nasionalis

JAKARTA�Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membidik pemilih nasionalis. Tanpa bermaksud meninggalkan pemilih Islam yang menjadi basis utamanya, PPP menyadari butuh pemilih lain.

��Saya setuju parpol Islam jangan lagi sekedar menonjolkan simbol-simbol Islam. Tapi lebih memperlihatkan penerapan nilai Islam di masyarakat. Apalagi sekarang masyarakat lebih kritis melihat parpol,�� kata Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam diskusi bertajuk �Partai Islam, Subur atau Terkubur di 2009� di Jakarta Selasa (2/12) kemarin. Turut menjadi narasumber Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi, peneliti senior CSIS J. Kristiadi, dan anggota DPR FPPP Hadimulyo.

Menurut Surya, Islam bukanlah agama simbolik tapi ajaran yang bisa diterapkan. Banyak hal dalam Islam yang bisa diterapkan dan menyejahterakan masyarakat. Ia menyebut ekonomi Islam yang dapat diterima di negara barat, serta pemanfaatan potensi zakat, infak, dan sodaqoh.
Masalahnya, dia akui, di masyarakat citra politisi parpol Islam tercela.

Sejumlah politisi parpol Islam terseret kasus korupsi. Dampaknya citra Islam, parpol Islam, dan politisi Islam sangat tercoreng.

Dikotomi Islam dan nasionalis pun sudah tidak relevan. Anggapan parpol Islam ingin mendirikan negara Islam tidaklah benar. Bagi PPP, pihaknya sudah final menilai posisi Pancasila dan NKRI sebagai yang ideal.

Bagaimana cara merebut suara di Pemilu 2009? PPP di 2004 meraih delapan persen sementara 2009 menargetkan 15 persen suara. SDA, sapaan Suryadharma Ali, mengatakan dalam berbagai survei politik PPP mendapat suara yang rendah. Hal ini dia pertanyakan sebab di level kader PPP masih ada semangat militan untuk meningkatkan perolehan suara.

��Sepertinya ada traumatis di masyarakat,�� kata Menteri Negara Koperasi dan UKM ini.

��Pertanyaan besarnya adalah mengapa masyarakat meninggalkan parpol Islam? Apa ada hubungan antara agama dengan pemilihan parpol? Atau telah terjadi sekularisasi pilihan?�� katanya lagi.

Yang dia maksud sekularisasi pilihan adalah perbedaan pilihan antara pemeluk agama tertentu dengan persepsi politiknya. Pemeluk agama Islam belum tentu memilih parpol Islam.

Ketum PPP: Putusan MK Adil

NILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan pasangan Khofifah-Mudjiono (Kaji) sebagai putusan yang adil dan harus dihormati semua pihak.


"Ini sudah merupakan putusan yang terbaik dan adil. Kami berharap semua pihak bisa menerimanya," ujar Suryadharma di sela-sela acara Forum PPP Mendengar di Jakarta, Selasa (2/12).


Sebelumnya MK dalam putusannya mengabulkan permohonan pasangan Kaji dan memerintahkan dilakukannya pilkada ulang untuk dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang serta penghitungan ulang di Pamekasan.


Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pelaksanaan pilkada ulang itu harus dilaksanakan maksimal 60 hari dan penghitungan ulang suara hasil pilkada dilakukan maksimal 30 hari setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut.


Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu mengatakan, pihaknya siap melakukan evaluasi terhadap tim kampanye Kaji agar pelaksanaan putusan MK di tiga Kabupaten di Madura itu bisa memenangkan pasangan Kaji karena jumlah suara disana cukup signifikan.


"Kita akan melihat lagi kinerja mereka apakah masih efektif atau tidak dan juga akan mengevaluasi apakah ada pengalihan suara dukungan dari Kaji ke Karsa atau tidak," ujarnya.


Dia mengancam diterapkannya sanksi disiplin yang tegas apabila ada kader-kader PPP yang membelot atau berupaya mengalihkan dukungan dari pasangan Kaji kepada Karsa. Dalam pilkada Jatim, PPP merupakan partai utama pendukung pasangan Kaji.


Lebih lanjut Suryadharma mengatakan bahwa saat ini semua tim pemenangan Pilkada sedang mengintip kekuatan masing-masing serta mewaspadai adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan.


Karenanya, Suryadharma merasa yakin cukup riskan bagi semua pihak untuk mencoba melakukan kecurangan-kecurangan di pilkada ulang ataupun penghitungan suara ulang itu.


Mengenai kurangnya saksi-saksi dari pihak Kaji sehingga berpotensi hilangnya suara untuk mereka, Suryadharma mengatakan bahwa pihaknya juga telah siap untuk menutup kekurangan itu.


"Kita telah siap mengantisipasi kelemahan itu dan akan mendrop saksi-saksi untuk setiap TPS disana," pungkasnya

DOK !!! Bangkalan & Sampang Coblos Ulang, Pamekasan Hitung Ulang

Putusan MK Sengketa Pilgub Jatim
DOK !!! Bangkalan & Sampang Coblos Ulang, Pamekasan Hitung Ulang

Surabaya - Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pemohon, pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi). MK pun memerintahkan KPU Jatim untuk melakukan pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang. Pemungutan ulang dilakukan paling lambat 60 hari sejak keputusan MK yang dibacakan hari ini.

Sementara di Pamekasan, MK memerintahkan KPU Jatim untuk melakukan penghitungan ulang. Penghitungan ulang itu, harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak saat ini.

"Untuk itu, panwas dan KPU Jatim harus mengawasi pelaksanaannya, sehingga jujur dan adil," kata Ketua MK Mahfud MD.

PPP Tunggu Pemilu Pasang Iklan

Banjarmasin - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak tergoda beriklan besar-besaran di media massa untuk menaikkan popularitas seperti yang dilakukan sejumlah partai lain belakangan ini.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di sela-sela pembekalan calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur di Banjarmasin, Senin (1/12), menyatakan, pihaknya baru akan memasang iklan secukupnya ketika Pemilu 2009 sudah dekat.

"Kami berpendapat, iklan mungkin bisa menaikkan popularitas tapi belum tentu meningkatkan elektabilitas," kata Suryadharma.

Bahkan, kata Suryadharma, jika rentang waktu pemasangan iklan terlalu lama, pihaknya khawatir publik justru mengalami kejenuhan.

Oleh karena itu, lanjut dia, PPP justru memilih strategi menjalankan upaya-upaya konkret di lapangan dan melakukan berbagai perubahan di internal partai.

Sebelumnya, saat memberi pengarahan pada para caleg, Suryadharma menekankan perlunya PPP melakukan perubahan, termasuk perilaku politik kadernya yang menjadi wakil rakyat.

"Saya minta para kader yang berada di legislatif lebih peduli dan lebih berperan. Jangan sampai seperti iklan mobil 'nyaris tak terdengar'," katanya disambut tepuk tangan para caleg.

Dikatakannya, persaingan pada Pemilu 2009 akan sangat ketat, banyak pesaing yang hebat, termasuk partai baru yang berisi orang-orang lama, tentunya sudah tahu "isi perut" partai-partai lama.

"Kalau tidak berubah, bisa-bisa PPP ditinggalkan pemilih," kata Suryadharma yang juga Menteri Negara Koperasi dan UKM tersebut.

Dikatakannya, kecenderungan penurunan perolehan suara PPP pada pemilu sudah terbukti. Hasil Pemilu 2004 lebih buruk daripada Pemilu 2009.

Bahkan, kata dia, berbagai lembaga survei menyebut PPP akan 'terkubur' pada Pemilu 2009 atau kalaupun lolos parliamentary threshold perolehannya cukup minim. "Tapi, kita anggap saja survei itu benar untuk memacu kita membuktikan yang sebaliknya," pungkasnya.

Rahman Ruarrr Biasa..!

Rahman Sapu 40 Kecamatan  


Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah kalian angkat untuk memegang urusan kalian ini, padahal aku bukanlah orang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu, jika aku berjalan di atas kebenaran/kebaikan maka dukunglah aku. Sebaliknya, jika aku menyimpang maka luruskanlah aku. Berlaku jujur adalah amanah, sedangkan berlaku dusta adalah pengkhianatan.

BOGOR - Begitulah nukilan pidato pembuka (iftitah) Abu Bakar as-Shiddiq (573 – 624 M) di hadapan kaum Muslimin, sesaat setelah ia diangkat menjadi khalifah pertama dalam sejarah kepemimpinan umat Islam. Pidato tersebut hampir mirip dengan perkataan Calon Bupati Bogor Rachmat Yasin ketika menyambut kemenangan sementara perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor putaran kedua, hingga Minggu (30/11) malam kemarin. 
“Malam ini adalah malam keprihatinan. Jarak antara keprihatinan dengan kebahagian hanya sedikit. Oleh karena itu ketika saya mendapatkan kepercayaan lebih dari 50% warga masyarakat untuk memimpin kabupaten Bogor, maka saya harus memberikan harapan-harapan. Tetapi disisi lain saya memiliki beban yang sangat berat, karenanya saya patut mengucapkan innalillahi wainnailaihi rojiun. Karena apa? karena amanah ini bukan untuk berleha-leha, karena amanah ini bukan untuk bersenang-senang, tapi saya dengan Pak Karyawan Faturrahman harus bekerja keras, bahu-membahu untuk mewujudkan harapan-harapan warga itu,” tegas Rachmat dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya Jalan Raya Dramaga Kampung Dramaga Tanjakan, Kabupaten Bogor, malam kemarin. 
Meski perhitungan masih bersifat sementara karena harus menunggu keputusan dari KPUD Kabupaten Bogor, Jum’at (5/12) mendatang, namun berdasarkan hasil perhitungan cepat Lingkaran Survey Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Jaringan Isu Publik (JIP), pasangan nomor urut 5 Rachmat Yasin-Karyawan Faturrahman (Rahman) yang dicalonkan PPP dan PDIP sudah dinyatakan sebagai pemenang Pilbup Bogor dengan perolehan suara 63,55 %. Sedangkan pasangan Fitri Putra Nugraha-Endang Kosasih (Nusae) yang dicalonkan Partai Golkar meraih 36,45 %. Begitu pula dari data yang masuk berdasarkan laporan 7029 saksi pasangan Rahman yang disebar disetiap TPS juga menyatakan pasangan Rahman unggul di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. 
Rachmat melanjutkan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang telah mempercayakan pasangan Rahman untuk memimpin Kabupaten Bogor di lima tahun mendatang. “Oleh karena terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan ini. Jika kami berjalan di atas kebenaran maka dukunglah kami. Sebaliknya, jika kami menyimpang maka luruskanlah, doakan dan jangan tinggalkan kami sehingga kami mampu membangun Kabupaten Bogor sesuai dengan harapan masyarakat,” pintanya.
Menurut Rachmat, dalam kepemimpinannya nanti pihaknya akan bersifat akomodatif dan terbuka. “Kami bukan saja akan merangkul orang-orang yang satu pemikiran dengan kami, tetapi yang berbeda pendapat pun akan kami rangkul, supaya Bogor ini menjadi lebih maju dan kondusif,” katanya.
Tak hanya itu, Rachmat juga mengaku, setelah penghitungan suara, pihaknya akan bersilaturahmi mendatangi pasangan Nusae dan pasangan lainnya. 
Sementara itu Calon Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturrahman mengingatkan kepada seluruh pendukung dan simpatisan pasangan Rahman untuk tidak lengah, karena penghitungan masih bersifat sementara. “Dari mulai malam ini hingga hari penghitungan suara terakhir di KPU kita tidak boleh gegabah, lengah dan berleha-leha, karena pengalaman pada putaran pertama patut kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita lengah mungkin monyet akan kehilangan jagong deui wae,” imbuhnya. 
Sementara itu berdasarkan Pantauan Pakar, Pemilihan Bupati Bogor putaran kedua yang dilaksanakan Minggu (30/11) kemarin tidak mendapatkan respon yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tampak sepi dari pemilih. Bahkan, tak terlihat antrean warga yang datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Misalnya di TPS 19 Perumahan Bumi Cibinong Endang, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, dari 598 jumlah pemilih yang datang ke TPS sampai pukul 11.30 siang hanya 201 orang. “Sejak pagi sampai jam 11.30 orang tak banyak ke TPS. Tidak ada antrean orang memilih. Kursi yang disediakan panitia kosong,” kata Ketua KPPS Suyanto.
Pemandangan serupa juga terlihat di TPS 1 Perumahan Nirwana Estate, Kel. Harapan Jaya. Dari jumlah pemilih 560 orang, sampai pukul 12.00 Wib, yang datang hanya 150 pemilih. Sepinya warga yang datang, membuat suasana di TPS terlihat kosong melompong. Kursi yang disediakan panitia juga tak terisi.Hanya satu dua warga yang datang ke TPS secara bergantian.
Begitu pula yang dikeluhkan Ketua KPPS 10 Desa Ciri Mekar Fauzi Fatah. Katanya, meski panitia sudah mempersiapkan TPS dengan baik bahkan dilengkapi dengan musik gambang kromo (musik khas betawi) dan terletak di pinggir jalan raya, toh tidak membuat masyarakat antusias datang ke TPS. Dari 448 jumlah pemilih, sampai pukul 11.00 Wib yang datang baru 65 orang.
Rendahnya minat masyarakat menggunakan hak pilih menurut hasil quick count yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia mencapai 45,42 %. “LSI memperkirakan jumlah warga yang menggunakan hak pilih hanya 54,58 %,” kata Setia Darma dari Jaringan Isu Publik (JIP).
Anggota KPU Kab. Bogor Ahmad Fauzi mengatakan, rendahnya partisipasi masyarakat sulit dihindari, karena memilih merupakan hak dari masyarakat. “KPU tidak bisa berbuat apa-apa kalau jumlah pemilih turun. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih,” katanya.
Hingga Minggu malam pukul 20.00 Wib, hanya LSI-JIP yang mengeluarkan hasil penghitungan cepat atau quick count. Dari 320 TPS yang menjadi sampel dengan tekni multistage random sampling dengan tingkat error plus-minus satu persen, persentase data yang masuk 98,49 %, menunjukan bahwa pasangan Rachman unggul dengan perolehan suara 63,55 % dan Nusae 36,45 %.
Menurut Direktur Riset LSI Arman Salam, belajar dari pengalaman melakukan penghitungan cepat, hasil yang dikeluarkan LSI selama ini tidak jauh berbeda dengan penghitungan secara manual yang dilakukan KPU. “Kami sudah melakukan quick count 67 kali dan tidak pernah meleset hasilnya. Maka, sangat tidak mungkin LSI gegabah dan mempertaruhkan kredibilitas dengan hasil quick count pemilihan bupati Bogor.
Sedangkan Penjabat Bupati Bogor Soemirat meminta masyarakat untuk bersikap arif menyikapi hasil pemilihan dan tetap menjadikan keputusan KPU sebagai acuan resmi hasil pemilihan. “Alangkah baiknya semua pihak menghormati dan menunggu hasil keputusan resmi yang dilakukan KPU. Apapun hasilnya, mari diterima dengan lapang dada,” ucap Soemirat.
Dalam pantauan proses pemilihan berlangsung aman dan lancar. Sampai berita ini dituliskan pukul 21.00 Wib, tidak terjadi gejolak apapun di masyarakat. Bahkan, proses penghitungan suara di TPS-TPS berjalan lancar.