Galang Dana : PPP Kerahkan Ribuan Caleg

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak memiliki strategi khusus untuk pengumpulan dana. Pengumpulan dana kampanye merupakan tanggung jawab masing-masing calon legislator (caleg) dan cabang-cabang partai.

"Prioritas perolehan dana partai adalah tanggung jawab masing-masing caleg. Jadi tiap caleg bertanggung jawab terhadap dapilnya masing-masing," ungkap fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat PPP, Lukman Hakim Saifudin, ditemui di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Pengadilan Korupsi di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kebutuhan-kebutuhan pendanaan berkaitan dengan pengadaan atribut partai, program yang dilaksanakan di daerah pemilihan, kegiatan pelatihan, persiapan saksi, dan segala aktivitas yang memerlukan dana, utamanya menjadi tanggung jawab para caleg PPP. Selain juga jadi tanggung jawab cabang partai di daerah pemilihan itu," lanjut Lukman Hakim Saifudin yang juga Ketua Fraksi PPP di parlemen itu.

Sumber dana lainnya, lanjut Lukman, diperoleh dari negara secara rutin."Lalu setiap kader partai juga punya kewajiban untuk berkontribusi melalui iuran anggota," katanya.

Untuk diketahui, PPP mengajukan 472 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah caleg PPP tentu mencapai ribuan jika dimasukkan juga calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Caleg PPP DPR Aceh Ikuti Pelatihan Pemantapan

BANDA ACEH - Puluhan calon anggota legislatif (caleg) DPR Aceh dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengikuti pelatihan pemantapan caleg di Pemata Hati Training Centre, Banda Aceh. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPW PPP Aceh ini berlangsung selama dua hari, Sabtu-Minggu (20-21/12).

Ketua LP2L DPW PPP Aceh, Edwar M Nur, kepada Serambi kemarin mengatakan, kegiatan pemantapan caleg DPRA ini bertujuan untuk memantapkan integritas caleg, meningkatkan kompetensi, dan profesionalisme caleg. “Setelah mengikuti pelatihan ini, kita harapkan seluruh caleg DPRA dari PPP, benar-benar siap dalam menjalankan tugas-tugas legislasi,” katanya.

Dikatakan, kegiatan yang diikuti seluruh caleg DPRA, dan dihadiri unsur pimpinan LP2L cabang se-Aceh serta perwakilan DPP PPP ini, dilaksanakan bekerja sama dengan International Republican Institute (IRI). “Kita mengharapkan ada sharing dari pihak IRI tentang manajemen pemenangan pemilu, bagaimana menciptakan manajemen kampanye yang profesional menuju kesuksesan Pemilu 2009,” kata dia. Edwar mengarapkan agar kegiatan seperti ini juga dilaksanakan oleh cabang-cabang PPP di seluruh Aceh. “Karena ini menjadi penting sebagai kesiapan caleg menjadi seorang legislator yang profesional dan mampu mengartikulasikan suara-suara rakyat menjadi sebuah kebijakan dalam forum parlemen,” ujar pria yang kerap disapa Edo ini.

PPP Depok segera bentuk KPP

TANAH BARU, MONDE: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai lama, dan partai berbasis ajaran Islam yang didirikan oleh para ulama. Pada Pemilu 1999 dan 2004, perolehan suara partai ini mengalami penurunan.
Guna mengembalikan kejayaan PPP, berbagai upaya dan strategi yang terkait pembenahan kepartaian mulai intens dilakukan termasuk oleh pengurus DPC PPP Kota Depok. Dipusatkan di Gedung STIH Iblam, Jl Raden Sanim, Kelurahan Tanah Baru, kemarin, jajaran DPC, PAC dan Ranting PPP menggelar pertemuan guna membahas secara serius upaya pemenangan PPP pada pemilu mendatang.

“Kami [DPC] memiliki target meningkatkan perolehan suara. Melalui forum ini kami memompa semangat para kader PPP, dan melalui forum ini pula diharapkan akan muncul paparan konsep atau strategi efektif dalam menopang kinerja kepartaian,” kata Ketua DPC PPP Depok, Istihori.

Pada pertemuan itu, jajaran PPP Depok menyepakati pembentukan Kader Penggerak Partai (KPP) hingga di tingkat RT dan RW. “Kami sangat serius mewujudkan target, oleh karena itu kami merasa perlu segera membentuk KPP sebagai pengawal raihan suara hingga di TPS.”

Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) PPP Depok, H Edy Susanto, menilai perlunya meningkatkan komunikasi dan jalinan silaturahmi antarpengurus di tingkat DPC, PAC dan ranting.

“Konsolidasi internal yang intens itu sangat penting. Mari kita lupakan segala bentuk perselisihan, sudah saatnya kita berkonsentrasi menghadapi pemilu 2009,” ujar Edy Susanto yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI nomor urut dua Dapil Kota Depok dan Bekasi.

Edy pun mengimbau barisan kader PPP Depok untuk selalu berpikir jernih dan obyektif dalam menilai upaya penggembosan PPP yang dilakukan ‘pihak lawan’ melalui penyebaran isu-isu tak sedap. “Partai besar seperti PPP memang selalu digoyang isu tak sedap, jangan terpengaruh, anggap saja angin lalu. Justru karena isu itulah PPP semakin besar.”

Secara khusus Edy mengimbau jajaran elit PPP untuk selalu dekat dengan masyarakat, “Jangan berjuang melalui retorika saja tetapi harus pula berada di tengah masyarakat. Kita harus peka terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Hikmat melayani ummat.”(amr)

PPP Mulai Persiapkan Kader Terbaik

Meski Pemilu Legislatif 2009 belum digelar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah bicara pembagian kursi menteri dengan Prabowo Subianto.

"Prabowo sudah memberikan gambaran tentang power sharing. Karena itu, kami meneruskan dengan mengundangnya ke Forum PPP Mendengar," kata Ketua DPP PPP Emron Pangkapi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sekadar latar, partai yang dipimpin Suryadharma Ali ini berencana mengundang sejumlah bakal capres ke Forum PPP Mendengar. Para kandidat yang berpotensi didukung PPP itu, diminta membeberkan apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden, dan pembagian kekuasaannya dengan parpol berlambang Kabah ini.

Menurut Emron, meski komunikasi dengan Prabowo sudah terjalin baik, bukan berarti PPP menutup kemungkinan untuk mendukung bakal capres lain. "Sultan juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh kami," kata Ketua Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) PPP ini.

Yang sudah memberikan konfirmasi untuk datang ke kantor DPP PPP, lanjut Emron, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Sultan akan datang pada 12 Desember, sedangkan Prabowo 16 Desember.

Menurut Emron, banyak pengurus daerah PPP yang mau mengusung Prabowo dan Sultan sebagai capres alternatif. "Namun, nama SBY dan Megawati sudah lebih dulu beredar," katanya.

Lantas, kapan PPP akan mengumumkan secara resmi capres yang diusungnya? Sebelum atau sesudah pemilu legislatif? "Kemungkinan capres PPP muncul sebelum atau sesudah pemilu legislatif, sama kuat. Yang pasti, kami berharap capres yang diusung bisa mendongkrak suara dalam pemilu legislatif," tandasnya.

Menurutnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP akhir bulan ini, kemungkinan nama capres sudah mulai mengerucut. "Kami ingin ikut serta dalam menentukan pemimpin Indonesia lewat Pilpres 2009. Kami tidak ingin duduk dalam pemerintahan, tapi tidak diajak bicara menyelesaikan problem masyarakat," katanya.

Sesumbar 10 Menteri

Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen mengatakan, Demokrat sebagai partai pengusung SBY siap untuk bekerjasama dengan PPP dalam Pilpres 2009. "Untuk pembagian kekuasaan, pos menteri, itu nanti kita bicarakan," kata anggota DPR ini.

Namun, kata Jhonny, hingga kini Demokrat dan SBY belum mau membicarakan masalah pembagian kekuasaan dengan parpol. Demokrat baru akan bicara pembagian kekuasaan setelah pemilu. "Demokrat fokus untuk sukses di pemilu terlebih dahulu. Kalau waktunya sudah tepat, baru kita bicara kekuasaan," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Yang pasti, lanjut Jhonny, jika suara PPP cukup besar pada Pemilu 2009 dan SBY terpilih kembali menjadi presiden, pembagian kekuasaan tentu akan realistis dan proporsional. "Demokrat dan SBY akan merangkul PPP," janjinya.

Dalam pemerintahan SBY, dua tokoh PPP sudah nangkring di kursi menteri. Pertama, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Kedua, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial.

Sementara itu, Ketua LBH DPP PPP Ahmad Yani membeberkan, PPP sudah menyiapkan 10 nama internal dan eksternal untuk bertengger di kursi menteri kabinet 2009-2014. "Kita mengincar 10 posisi menteri strategis, yakni Menkokesra, Menkeu, Menhan, Mendagri, Mensos, Menkop-UKM, Menneg BUMN, Menteri Agama, Menkum-HAM, Jaksa Agung," sesumbarnya.

Menurutnya, PPP memplot Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali Ketua sebagai Menkokesra, pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Refrison Baswir sebagai Menteri Keuangan. Bekas Menteri Penerangan Yunus Yosfiah sebagai Menteri Pertahanan, Panglima TNI Djoko Santoso sebagai Menteri Dalam Negeri, Ketua DPP PPP Imam Suhardjo dan Emron Pangkapi sebagai Menteri Sosial, Ketua DPP PPP Arif Mudatsir Mandan dan Endin AJ Soefihara sebagai Menteri Sosial, Bendahara Umum PPP Suharso Muara sebagai Menteri Negara BUMN, Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefudin sebagai Menteri Agama, Ketua LBH DPP PPP Ahmad Yani sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan anggota Fraksi PPP DPR Maiyasyak Djohan sebagai Jaksa Agung.

Kata Yani, dari 10 kursi yang diincar, perebutan kursi Menkokesra paling panas. Soalnya, dua petinggi PPP bersaing ketat, yakni Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali.

Apa PPP tidak berhayal mengincar 10 kursi menteri? Yani menjawab tidak. Sebab, PPP punya stok kader yang melimpah, selain itu punya pengalaman memasok pejabat negara.

Menurutnya, supaya target 10 kursi menteri terealisasi, dari jauh hari ditekankan kepada para capres untuk merangkul PPP sebelum pemilu legislatif. "Kita mencari capres yang jelas pembagian kekuasaannya," kata Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia ini.

PPP Lirik Kaum Abangan

BANDUNG (SINDO) – Menyadari dukungan kalangan muslim fanatik saja tidak cukup sebagai modal mendongkrak suara Pemilu 2009,Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai melirik massa abangan. 

Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) DPW PPP Jabar Kurdi Moekri tak memungkiri jika persaingan merebut suara umat Islam cukup ketat. Ini tak lepas dari semakin banyaknya partai-partai berbasis Islam sebagai peserta Pemilu 2009. Kini, PPP melirik kelompok masyarakat - yang dalam istilah ilmuwan sosial Clifford Geerts disebutkaum abangan,yakni mereka yang pemahaman keislamannya masih kurang. 

Menurut dia, melihat realitas di masyarakat, jumlah kaum abangan cukup besar. ”Sangat disayangkan jika tidakdigarapdenganbaik,” ujar Kurdi. Hanya saja, kata dia, upaya menggaet simpati kaum abangan memerlukan pemikiran dan strategi tertentu. Salah satu cara adalah melalui kegiatan partai yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka di bawah.Para pengurus PPP dan para caleg ditugasi untuk ikut memikirkan bagaimana bisa menawarkan atau memberi solusi atas kebutuhan kaum abangan yang didominasi kalangan bawah dan terpinggirkan. 

Karenanya dalam musyawarahkerjawilayahPPPJabar yang akan digelar di Ciater, Kabupaten Subang,pada 26 dan 27 Desember 2008, masalah itu akan menjadi salah satu topik pembahasan. Kurdi menegaskan, PPP sebenarnya tidak membedabedakan latar belakang massa pendukung. Hanya saja, PPP ingin agar massa mereka yang pemahaman keagamaannya sudah baik lebih dibina menjadi lebih meningkat. 

”Sedangkan pendukung kami yang pemahaman keislamannya masih kurang akan terus didorong dan didampingi agar lebih baik,”katanya. Ditengah kompetisi ketat dengan parpol Islam lainnya, PPP tetap optimis dapat mendulang suara di atas 15%. 

Forum PPP Mendengar 

Kurdi melanjutkan, DPW PPP Jabar berusaha menjaring aspirasi rakyat guna mendapatkan figur calon presiden (capres) ideal melalui Forum PPP Mendengar. Selain digelar di tingkat pusat dengan mengundang sejumlah capres, forum ini juga akan dilaksanakan di tingkat daerah dalam lingkup lokal. 

DPW PPP telah menginstruksikan semua struktur partai mulai pengurus DPC, PAC, hingga ranting menggelar rapat-rapat atau pertemuan melibatkan pengurus. ”Para pengurus menjaring sebanyak mungkin figur-figur yang muncul di masyarakat,” jelasnya. Dalam Mukerwil PPP Jabar nanti, selain mencari formula jitu mendekati kaum abangan,ada dua agenda lain yang akan dibahas yakni pencapresan dan pencalegan. ”Kami akan memutuskan siapa figur capres yang mendapat dukungan kuat di Jabar.

Nama yang muncul akan kami bawa ke Rapimnas,”ungkapnya. Berbeda dengan kecenderungan di tingkat pusat yang condong masih mendukung duet SBY-JK,di Jabar figur yang menonjol adalah Sri Sultan Hamengkobuwono X dan Prabowo Subianto.

Caleg PPP Garap Iksass PP Salafiyah

BANYUWANGI-Rayon Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiah Syafi'iyah (Iksass) Banyuwangi diajak berkiprah di bidang perekonomian. Selama ini bidang tersebut dinilai kurang tergarap secara maksimal oleh para alumni ponpes di Sukorejo, Asembagus, Situbondo, yang tinggal di Kota Gandrung. 

Harapan tersebut disampaikan Ketua Pusat Iksass Muhyidin Khotib saat menjadi narasumber dialog pra Musyawarah Rayon (Musyra) Iksass Banyuwangi di aula wisata air Atlanta Genteng, kemarin lusa. Menurut Muhyidin, berdasarkan data yang dia peroleh, banyak anggota Iksass di Banyuwangi kurang optimal terjun ke bidang perekonomian. Kebanyakan mereka terjun ke dunia pendidikan dan ponpes. "Padahal, amanat pendiri pesantren, alumni bukan hanya diminta terjun ke dunia pendidikan, tapi ekonomi juga harus jadi lahan garapan alumni," pesan calon anggota legislatif (Caleg) daerah pemilihan (Dapil) III Situbondo dari PPP itu.

Pria berjambang itu berharap, ke depan garapan para pengurus dan anggota Iksass bisa lebih fokus kepada persoalan ekononi keumatan. Mengenai kesulitan akses ke lembaga pemerintah, Muhyidin berharap, para pengurus dan anggota Iksass bisa menjalin komunikasi dengan para wakil rakyat dan eksekutif. "Kebetulan di sini ada Bu Nyai Mursyidah (caleg DPR RI) dan Mas Adib (caleg DPRD Jatim). Ke depan, beliau-beliau ini bisa diakses jaringannya oleh teman-teman untuk menggarap bidang perekonomian," sarannya. 

Selain Muhyidin, kegiatan yang dimulai pukul 14.00 sampai 16.30 itu juga menghadirkan dua narasumber, yaitu Mursyidah Thahir dan Ahmad Adib. Keduanya caleg PPP dari dapil III Jatim meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. 

Guntur Al Badri, ketua panitia dialog mengatakan, kegiatan tersebut untuk mencari masukan pada waktu Musyra akhir bulan ini. "Masukan-masukan dalam dialog ini akan kita jadikan materi pembahasan dalam musyra mendatang," tutur sekretaris PCNU Banyuwangi itu.

Jangan LUGU PPP-ku, Mari "Bermain CANTIK!!"

NOSTALGIA BERATNYA PERJUANGAN PPP.

PPP satu satu Partai yang turun kejalan mendukung disyahkannya RUU APP
Massa demonstrasi Banom PPP, terdiri dari GPK, Angkatan Muda Kabah, GMPI, WPP, dan GMII serta kader-kader PPP, sudah berkumpul di Tugu Proklamasi dan sudah menyiapkan 25 Metromini.

"Kami mengerahkan massa sekitar 2000 orang," ujar Sekjen DPP PPP Irghan Chairul Maghfiz di Tugu Proklamasi, Kamis (23/10).

Badan otonom PPP, menuntut DPR segera mengesahkan RUU Pornografi, rencananya DPR akan ketok palu pengesahan RUU itu besok.

Mereka pun sudah berkoordinasi dengan pihak DPR, dan sedianya para kader dari Banom PPP ini akan diterima oleh Fraksi partai 'Ka'bah' itu di Senayan.

Sementara itu di gedung DPR RI Senayan, juga akan berkumpul massa dari aliansi masyarakat yang menolak pengesahan RUU Pornografi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan bentrokan di lapangan, sebelum pemberangkatan dari Tugu Proklamasi para kader dan organisasi underbow PPP diberi pengarahan oleh Irgan Chairul Maghfiz.

"Saya mewanti-mewanti seluruh kader PPP untuk tidak terpancing dengan situasi di lapangan DPR, sebab disana akan ada kelompok aksi yang menolak pengesahan RUU Pornografi," ujar Irgan dalam pengarahannya.

Demikian halnya dengan aparat keamanan, polisi telah mengantisipasi bentrokan di depan gedung DPR dengan mengerahkan personelnya, lengkap dengan tameng, panser dan alat penyemprot air. Sejauh ini mereka tetap siaga di halaman gedung DPR menanti datangnya gelombang massa yang akan menggelar aksi.
Perang Batu di Lapangan Banteng
Perang batu terjadi antara massa PPP dengan Partai Golkar. Siapa bermain?????.


Jakarta, 18 Maret 1982. Pada mulanya kampanye masih berjalan tenang. Massa Golkar yang menguningkan Lapangan Banteng masih menunggu kedatangan juru kampanye Golkar, Ali Murtopo. Tapi situasi berubah seketika pada saat massa beratribut PPP melintasi Lapangan Banteng. Saling cela antara massa Golkar dengan massa PPP pun semakin menjadi-jadi. Batu-batu berterbangan. Massa pendukung Golkar berhamburan ke jalan, mengejar massa PPP. Mereka segera saja terlibat dalam baku hantam. Insiden yang kemudian dikenal sebagai Insiden Lapangan Banteng itu secara cepat meluas ke beberapa titik di Jakarta.

Ketika kejadian itu berlangsung, Bathi Mulyono (61) berada di dalam kerumunan massa PPP. “Saya ada di sana, pake baju kuning di luar, kaos hijau di dalam,” ujar Bathi mengenang insiden 26 tahun lampau. Ia bersama beberapa kawannya berangkat dari Semarang menuju Jakarta dan sudah berada di Lapangan Banteng sejak semalam sebelum kejadian.

Bathi adalah Ketua Yayasan Fajar Menyingsing, satu organisasi yang menampung mantan narapidana di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini didirikan atas restu Gubernur Jawa Tengah saat itu, Soepardjo Roestam. Bathi juga aktif di dalam kepengurusan DPP Golkar Jawa Tengah. Beberapa hari sebelum kampanye di Lapangan Banteng itu dimulai, ia sudah menerima “order” untuk memprovokasi insiden tersebut.

“Kami sudah mendapatkan petunjuk untuk operasi di Jakarta, perintah itu datang dari number one melalui jaringan saya,” ujar Bathi. Number one yang dimaksud Bathi adalah Ali Murtopo, petinggi di era Orde Baru yang terkenal dengan operasi-operasi klandestinnya.

Operasi itu memang “berhasil.” Paling tidak ada korban jiwa yang jatuh dan banyak aktivis yang ditangkap. Ali Sadikin dan KH. Yusuf Hasyim dituduh berada di balik penyerangan aktivis PPP terhadap massa pendukung Golkar. “Padahal yang menyulut kejadian itu ya kami juga,” kata Bathi. Pemberitaan yang mengungkapkan ihwal kejadian itu diharuskan menandatangani surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan pemerintah, termasuk pula Majalah Tempo yang terkenal kritis dalam pemberitaannya.

Rekayasa insiden itu tidak lain ditujukan untuk meraih simpati massa pada Golkar yang pada pemilu 1977, untuk beberapa wilayah, berhasil dikalahkan oleh PPP. Insiden itu juga disebut-sebut untuk menjegal Ali Sadikin yang digosipkan akan menyalonkan diri sebagai presiden. Rekayasa kerusuhan Lapangan Banten itu tampak dari keterlambatan Ali Sadikin untuk datang ke Lapangan Banteng, tempat di mana ia akan berbicara sebagai juru kampanye Golkar.

Ali kemudian turut memberikan keterangan pers yang dilakukannya bersama-sama Pangkobkamtib Soedomo, di hadapan petinggi media massa dan pejabat negara. Dalam konferensi pers itu Soedomo mengatakan jika kerusuhan itu dipicu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Setelah melewati masa kampanye yang penuh ketegangan, akhirnya hari pencoblosan diselenggarakan serentak pada 4 Mei 1982. Seperti pada Pemilu-Pemilu sebelumnya di era Orde Baru, Golkar meraup suara terbanyak di tingkat nasional namun kembali gagal mendapatkan posisi pertama di Aceh. Warga Aceh yang mayoritas muslim lebih banyak memilih PPP.

Daerah pemilihan DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan yang semula dikuasai PPP, kali itu berhasil direbut oleh Golkar. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

Lagi-lagi, drama pemilihan presiden berlangsung seperti biasanya: rakyat masih percaya pada Soeharto untuk kembali dipercaya jadi presiden.