SINGKAWANG-Bantuan untuk korban banjir mulai mengalir. Seperti yang diserahkan langsung ke korban banjir di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas oleh DPW PPP Kalimantan Barat, berupa Ratusan dus mie instan, kemarin. Sekretaris DPW PPP Kalbar, Firmansyah AM yang langsung mengantarkan bantuan langsung ke rumah korban banjir dan sekaligus melihat banjir di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas.
“Bantuan ini diserahkan di Kota Singkawang, di Selakau, Pemangkat, Jawai, Galing dan Tanggaran. Kita berbagi, sesuai dengan kemampuan kita,” kata Firmansyah, kepada Pontianak Post, kemarin. Kata Firmansyah, dia sangat prihatin dengan musibah banjir tersebut. “Sebagai masyarakat kita sangat prihatin dengan musibah tersebut. Semoga mereka tabah dalam menghadapi cobaan tersebut, dan air cepat surut sehingga warga bisa beraktivitas kembali,” kata Firmansyah. Dia berharap, bantuan langsung ini bisa meringankan penderitaan bagi korban banjir. “Siapa pun tak ingin terkena musibah. Tapi, hujan yng terus menerus melanda Kalbar, tentu mengakibatkan sebagian wilayah Kalbar ini terkena banjir,” kata dia. Saat ini, katanya, dia juga telah mengkontak Dinas Sosial Kalbar, guna memberikan bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah.
“Tak perlu dilama-lamakan. Mereka perlu bantuan. Bila sudah ada anggarannya tentu bisa disalurkan bantuan tersebut,” kata Firmansyah yang jadi caleg PPP dari daerah pemilihan Kabupaten Sambas ini. Warga dari Kecamatan Selakau dan Selakau Timur, berterima kasih atas kepedulian PPP Kalbar terhadap korban banjir. Setelah menerima bantuan tersebut, mereka siap menyalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. “Ya, akan kita salurkan kepada mereka yng menjadi korban banjir,” katanya. Kata warga, sudah lima hari air bertahan dan mereka tak bisa berbuat banyak.
“Kami hanya tinggal di rumah. Tak bisa bekerja di ladang atau tempat lainnya. Rumah kami saja terendam,” kata salah satu warga di Kecamatan Selakau, kepada Pontianak Post, kemarin. Dia berharap, pemerintah dan pihak lain bisa menyalurkan bantuan tersebut. “Kami bertahan di rumah saja. Tapi, warga membutuhkan bantuan makanan. Mereka tak bisa bekerja, dan menjemur padi,” kata warga. Ketua DPC PPP Kota Singkawang, Edy Rumaidi mengaku berterima kasih atas kepedulian DPW PPP Kalbar. Kata Edy, pihaknya juga menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kota Singkawang. “Ya, berbagi, ketika terkena musibah. Semoga saja bisa meringankan beban mereka yang terkena musibah,” kata Edy.
Selasa, 06 Januari 2009
Senin, 05 Januari 2009
PPP Manfaatkan Perpecahan Parpol Lain
YOGYA (KR) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY menargetkan dapat meraih kejayaan kembali, yakni meraih dukungan suara yang banyak. Bahkan dengan dukungan itu, diharapkan mampu membentuk satu fraksi di setiap DPRD kabupaten/kota maupun propinsi. Selama ini, diterapkan multi partai, tidak mampu membentuk fraksi sendiri, karena jumlah kursi yang diperoleh jauh menurun.
“Kami merasa yakin bertambahnya dukungan ke PPP, karena kembalinya konstituen lama yang selama ini pindah ke partai lain,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY, HM Syukri Fadholi kepada wartawan di sela acara Silaturahmi dan Orientasi Calon Legislatif DPRD di Kantor DPW PPP DIY, Badran, Jetis, Yogyakarta, kemarin. Selesai acara, kader dan massa PPP melakukan pawai simpatik menggunakan sepeda motor dan mobil, dari kantor DPW PPP menuju ke masing-masing ‘markasnya’.
Dalam acara itu, tampak sejumlah tokoh seperti Jazir ASP, anggota DPRD DIY dari PPP seperti Muslih Elyas, Itje Soraya, pecatur GM Ardiansyah, musisi campur sari Didi Kempot dan para caleg. Acara ini sekaligus upaya menggerakkan simpatisan dan kader PPP untuk memupuk solidaritas terhadap Palestina. Syukri Fadholi optimis di Pilihan Legislatif (Pileg) tahun ini PPP akan bisa menempatkan kadernya lebih banyak dibanding lima tahun lalu.
Menurut Syukri, dari pengamatannya, ada indikasi warga yang dulu mendukung PPP dan lari ke partai lain akan kembali lagi setelah partai itu mengalami perpecahan. Alasannya, saat ini PPP dipandang sebagai salah satu parpol yang konsisten dengan asas Islam. Perjuangan di kancah politik senantiasa didasarkan pada kaidah-kaidah Islami.
Terkait dengan pencalegan, Syukri Fadholi meminta para caleg dari PPP untuk mengedepankan prinsip amar maruf nahi munkar. Saat berkampanye para caleg diharapkan tidak mengobral janji semata, melainkan menyampaikan program-program riil yang bisa diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “PPP menghendaki caleg yang nantinya duduk di kursi dewan benar-benar sebagai wakil rakyat dalam arti yang sesungguhnya,” kata Syukri Fadholi.
“Kami merasa yakin bertambahnya dukungan ke PPP, karena kembalinya konstituen lama yang selama ini pindah ke partai lain,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DIY, HM Syukri Fadholi kepada wartawan di sela acara Silaturahmi dan Orientasi Calon Legislatif DPRD di Kantor DPW PPP DIY, Badran, Jetis, Yogyakarta, kemarin. Selesai acara, kader dan massa PPP melakukan pawai simpatik menggunakan sepeda motor dan mobil, dari kantor DPW PPP menuju ke masing-masing ‘markasnya’.
Dalam acara itu, tampak sejumlah tokoh seperti Jazir ASP, anggota DPRD DIY dari PPP seperti Muslih Elyas, Itje Soraya, pecatur GM Ardiansyah, musisi campur sari Didi Kempot dan para caleg. Acara ini sekaligus upaya menggerakkan simpatisan dan kader PPP untuk memupuk solidaritas terhadap Palestina. Syukri Fadholi optimis di Pilihan Legislatif (Pileg) tahun ini PPP akan bisa menempatkan kadernya lebih banyak dibanding lima tahun lalu.
Menurut Syukri, dari pengamatannya, ada indikasi warga yang dulu mendukung PPP dan lari ke partai lain akan kembali lagi setelah partai itu mengalami perpecahan. Alasannya, saat ini PPP dipandang sebagai salah satu parpol yang konsisten dengan asas Islam. Perjuangan di kancah politik senantiasa didasarkan pada kaidah-kaidah Islami.
Terkait dengan pencalegan, Syukri Fadholi meminta para caleg dari PPP untuk mengedepankan prinsip amar maruf nahi munkar. Saat berkampanye para caleg diharapkan tidak mengobral janji semata, melainkan menyampaikan program-program riil yang bisa diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “PPP menghendaki caleg yang nantinya duduk di kursi dewan benar-benar sebagai wakil rakyat dalam arti yang sesungguhnya,” kata Syukri Fadholi.
PPP Naikkan Target Perolehan Kursi
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bila calon anggota legislatif (Caleg) yang lolos adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Putusan itu membuat angin segar bagi caleg yang berada di nomor urut bawah, termasuk caleg-caleg PPP Sultra. Dengan keluarnya putusan MK, membuat PPP Sultra meningkatkan target perolehan suara. Kini satu fraksi di DPRD Sultra berupa enam kursi merupakan impian di pemilu 2009.
Wakil Ketua PPP Sultra, Boner Wasran yang ditemui kemarin menjelaskan dinaikkannya target perolehan kursi karena caleg dinomor buncit punya kesempatan sama dengan caleg yang berada di nomor urut satu. Ia mencontohkan dirinya yang berada di nomor akhir untuk Dapil Muna - Butur yang mulanya setengah hati kerja, kini akan maksimal. ''Kalau hanya satu kursi PPP untuk Dapil Muna- Butur, berarti harus milik saya sebagai peraih suara terbanyak,'' ujarnya optimis.
Bagi Boner dengan putusan MK membuat tingkat konflik di internal partai terkait nomor urut berakhir. Katanya target PPP yang dinaikkan adalah mendapat satu kursi lagi di dapil Konawe-Konawe Utara. ''Jadi di pemilu 2009 kami optimis penambahan satu kursi. Dari lima kursi di pemilu 2004 menjadi enam kursi di pemilu 2009,'' tukasnya.
Keoptimisan merebut satu kursi DPRD Sultra dari Dapil Konawe-Konawe Utara juga diungkapkan Sekretaris PPP Konawe, Erik Lawid. Katanya khusus Konawe mereka menargetkan lima kursi di DPRD kabupaten. Beberapa kader PPP yang cukup diperhitungkan di Konawe kata Erik terutama di Dapil I yang calegnya tujuh orang. ''Kami siap merebut lima kursi untuk DPRD Konawe dan menyumbangkan satu kursi untuk DPRD Sultra,'' ungkap Erik optimis.
Sekadar diketahui saat pemilu 2004, PPP Sultra mendapat lima kursi di DPRD Sultra. Masing-masing sebuah kursi dari Dapil Kolaka-Kolaka Utara, Muna - Butur, Kendari-Konsel. Untuk Dapil Bombana-Wakatobi-Baubau-Buton menyumbangkan dua kursi. Sementara dapil Konawe-Konawe Utara tak menyumbangkan sebuah kursi.
Wakil Ketua PPP Sultra, Boner Wasran yang ditemui kemarin menjelaskan dinaikkannya target perolehan kursi karena caleg dinomor buncit punya kesempatan sama dengan caleg yang berada di nomor urut satu. Ia mencontohkan dirinya yang berada di nomor akhir untuk Dapil Muna - Butur yang mulanya setengah hati kerja, kini akan maksimal. ''Kalau hanya satu kursi PPP untuk Dapil Muna- Butur, berarti harus milik saya sebagai peraih suara terbanyak,'' ujarnya optimis.
Bagi Boner dengan putusan MK membuat tingkat konflik di internal partai terkait nomor urut berakhir. Katanya target PPP yang dinaikkan adalah mendapat satu kursi lagi di dapil Konawe-Konawe Utara. ''Jadi di pemilu 2009 kami optimis penambahan satu kursi. Dari lima kursi di pemilu 2004 menjadi enam kursi di pemilu 2009,'' tukasnya.
Keoptimisan merebut satu kursi DPRD Sultra dari Dapil Konawe-Konawe Utara juga diungkapkan Sekretaris PPP Konawe, Erik Lawid. Katanya khusus Konawe mereka menargetkan lima kursi di DPRD kabupaten. Beberapa kader PPP yang cukup diperhitungkan di Konawe kata Erik terutama di Dapil I yang calegnya tujuh orang. ''Kami siap merebut lima kursi untuk DPRD Konawe dan menyumbangkan satu kursi untuk DPRD Sultra,'' ungkap Erik optimis.
Sekadar diketahui saat pemilu 2004, PPP Sultra mendapat lima kursi di DPRD Sultra. Masing-masing sebuah kursi dari Dapil Kolaka-Kolaka Utara, Muna - Butur, Kendari-Konsel. Untuk Dapil Bombana-Wakatobi-Baubau-Buton menyumbangkan dua kursi. Sementara dapil Konawe-Konawe Utara tak menyumbangkan sebuah kursi.
SDA Ingin Kembalikan Kejayaan PPP
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menegaskan, peringatan hari lahir (harlah) ke-36 PPP pada 5 Januari 2009 merupakan momentum kebangkitan kader parpol itu untuk merebut kembali suaranya yang pernah hilang di pemilu-pemilu sebelumnya.
Suryadharma selaku pimpinan partai berlambang Kabah itu berkewajiban untuk membangun semangat perubahan kader-kadernya sekaligus semangat meraih kembali suara-suara PPP yang pernah terlepas.
"Sepanjang sejarahnya mengikuti pemilu, PPP pada dekade 1970-an pernah meraih suara hingga 29 persen walaupun kemudian prosentase itu menunjukkan grafik terus menurun dari pemilu ke pemilu hingga yang terakhir di 2004," kata dalam jumpa persnya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Dalam Pemilu 2009, menurut Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu, pihaknya menargetkan perolehan suara PPP sebesar 15 persen.
Pada 2004, PPP meraih 8,2 persen suara dengan jumlah kursi DPR sebanyak 58 kursi dan jumlah yang sama diperoleh partai tersebut pada 1999 sehingga menempatkan PPP sebagai partai pemenang ketiga di Pemilu 1999, setelah PDIP dan Partai Golkar.
Suryadharma mengakui kendati cukup berat untuk memenuhi target 15 persen suara di pemilu 2009, angka tersebut cukup realistis dan setiap daerah pemilihan diwajibkan mendongkrak suara dua kali lipat dari pemilu sebelumnya.
"PPP pernah mencapai angka 29 persen sehingga untuk mencapai 15 persen masih realistis. Masalah apakah target itu nantinya akan tercapai atau tidak, itu urusan nanti," ujarnya.
Lebih lanjut Suryadharma mengatakan dirinya melihat adanya optimisme kader-kader PPP untuk berjuang keras mewujudkan target itu dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah selama ini.
Berbagai hasil survei yang memperkirakan bahwa suara PPP akan turun lagi dan bahkan sulit menembus parliamentary treshold 2,5 persen, menurut Suryadharma, justru harus dijadikan cambuk bagi partainya membangun optimisme dan militansi kader dalam berjuang.
"Dari konsolidasi yang kita lakukan selama ini, semangat untuk bangkit dan melakukan perubahan itu telah merata hingga ke pelosok-pelosok di negeri ini. Semangat dan militansi kader-kader seperti inilah yang membuat kami selalu optimis," ujarnya.
PPP merupakan fusi dari empat parpol Islam, yakni PNU, Parmusi, Perti dan Syarikat Islam, pada 5 Januari 1973.
Karena itu, dari segi kematangan berpolitik dan mengartikulasi aspirasi masyarakat Indonesia, ujar Suryadharma, PPP tidak usah diragukan lagi dan telah mempunyai pengalaman yang panjang. [*/ana]
Suryadharma selaku pimpinan partai berlambang Kabah itu berkewajiban untuk membangun semangat perubahan kader-kadernya sekaligus semangat meraih kembali suara-suara PPP yang pernah terlepas.
"Sepanjang sejarahnya mengikuti pemilu, PPP pada dekade 1970-an pernah meraih suara hingga 29 persen walaupun kemudian prosentase itu menunjukkan grafik terus menurun dari pemilu ke pemilu hingga yang terakhir di 2004," kata dalam jumpa persnya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Dalam Pemilu 2009, menurut Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu, pihaknya menargetkan perolehan suara PPP sebesar 15 persen.
Pada 2004, PPP meraih 8,2 persen suara dengan jumlah kursi DPR sebanyak 58 kursi dan jumlah yang sama diperoleh partai tersebut pada 1999 sehingga menempatkan PPP sebagai partai pemenang ketiga di Pemilu 1999, setelah PDIP dan Partai Golkar.
Suryadharma mengakui kendati cukup berat untuk memenuhi target 15 persen suara di pemilu 2009, angka tersebut cukup realistis dan setiap daerah pemilihan diwajibkan mendongkrak suara dua kali lipat dari pemilu sebelumnya.
"PPP pernah mencapai angka 29 persen sehingga untuk mencapai 15 persen masih realistis. Masalah apakah target itu nantinya akan tercapai atau tidak, itu urusan nanti," ujarnya.
Lebih lanjut Suryadharma mengatakan dirinya melihat adanya optimisme kader-kader PPP untuk berjuang keras mewujudkan target itu dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah selama ini.
Berbagai hasil survei yang memperkirakan bahwa suara PPP akan turun lagi dan bahkan sulit menembus parliamentary treshold 2,5 persen, menurut Suryadharma, justru harus dijadikan cambuk bagi partainya membangun optimisme dan militansi kader dalam berjuang.
"Dari konsolidasi yang kita lakukan selama ini, semangat untuk bangkit dan melakukan perubahan itu telah merata hingga ke pelosok-pelosok di negeri ini. Semangat dan militansi kader-kader seperti inilah yang membuat kami selalu optimis," ujarnya.
PPP merupakan fusi dari empat parpol Islam, yakni PNU, Parmusi, Perti dan Syarikat Islam, pada 5 Januari 1973.
Karena itu, dari segi kematangan berpolitik dan mengartikulasi aspirasi masyarakat Indonesia, ujar Suryadharma, PPP tidak usah diragukan lagi dan telah mempunyai pengalaman yang panjang. [*/ana]
Gubernur Jabar Lantik Bupati Bogor
BOGOR, (PRLM).-Jelang akhir tahun 2008 dan awal Tahun Baru 1430 Hijriyah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas nama Presiden Republik Indonesia melantik Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih Rachmat Yasin dan Karyawan Faturrachman, Selasa, (30/12). Pelantikan selain dihadiri ribuan tamu undangan, juga dihadiri Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, diantaranya permasalahan kualitas sumberdaya manusia, persoalan lingkungan berkaitan kegiatan pertambangan liar, pencemaran limbah industri dan rumah tangga, serta meluasnya lahan kritis dan terlantar akibat lemahnya penata gunaan ruang.
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2007 masih berada dalam kisaran 70,08, atau sedikit lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat yang telah mencapai kisaran 70,71. Pencapaian ini pun sebenarnya masih jauh dari angka ideal sebagai ukuran masyarakat yang sejahtera, berpendidikan dan sehat, yakni IPM 80.
Ketua KPU Kab. Bogor Moch. Aan Hanafiah menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan, jumlah suara yang sah sebanyak 1.560.069 dan tidak sah 74.578 suara. Dari jumlah tersebut, pasangan Nusae memperoleh suara 569.718 atau sekitar 36,6 % dan pasangan Rachman 990.351 atau sekitar 63,4 %. Sementara, jumlah pemilih yang tercatat sebanyak 2.810.462. Jumlah yang memilih sebesar 54%.
Tentang langkah yang dilakukan setelah dilantik menjadi bupati, Rachmat mengemukakan, ia bersama Karyawan Faturrachman akan berpegang kepada aspek profesional dan proporsional. Berbagai program dan harapan yang disampaikan masyarakat selama ini, maupun yang telah menjadi visi dan misi pasangan Rachman diharapkan bisa direalisasikan dengan baik. "Sudah menjadi tekad bersama untuk menyejahterakan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan," kata Rachmat.
Beberapa waktu lalu, Rachmat Yasin juga mengatakan, pihaknya akan merangkul dan rekonsiliasi dengan berbagai tokoh terutama pasangan calon bupati yang ikut dalam pemilihan bupati, baik putaran kedua maupun putaran pertama. "Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kab. Bogor yang telah memberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin Kab. Bogor lima tahun ke depan," ujar Rachmat.
Menurutnya, pihak-pihak yang berseberangan selama ini dalam proses demokrasi dianggapnya wajar. Ia mengatakan akan merangkul dan mengajak mereka untuk bersama-sama membangun Kab. Bogor. "Kita boleh saja berbeda pendapat, apalagi dalam alam demokrasi. Namun, ke depan mari kita membangun Kab. Bogor secara bersama-sama," kata Ketua DPC PPP Kab. Bogor ini.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, diantaranya permasalahan kualitas sumberdaya manusia, persoalan lingkungan berkaitan kegiatan pertambangan liar, pencemaran limbah industri dan rumah tangga, serta meluasnya lahan kritis dan terlantar akibat lemahnya penata gunaan ruang.
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2007 masih berada dalam kisaran 70,08, atau sedikit lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat yang telah mencapai kisaran 70,71. Pencapaian ini pun sebenarnya masih jauh dari angka ideal sebagai ukuran masyarakat yang sejahtera, berpendidikan dan sehat, yakni IPM 80.
Ketua KPU Kab. Bogor Moch. Aan Hanafiah menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan, jumlah suara yang sah sebanyak 1.560.069 dan tidak sah 74.578 suara. Dari jumlah tersebut, pasangan Nusae memperoleh suara 569.718 atau sekitar 36,6 % dan pasangan Rachman 990.351 atau sekitar 63,4 %. Sementara, jumlah pemilih yang tercatat sebanyak 2.810.462. Jumlah yang memilih sebesar 54%.
Tentang langkah yang dilakukan setelah dilantik menjadi bupati, Rachmat mengemukakan, ia bersama Karyawan Faturrachman akan berpegang kepada aspek profesional dan proporsional. Berbagai program dan harapan yang disampaikan masyarakat selama ini, maupun yang telah menjadi visi dan misi pasangan Rachman diharapkan bisa direalisasikan dengan baik. "Sudah menjadi tekad bersama untuk menyejahterakan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan," kata Rachmat.
Beberapa waktu lalu, Rachmat Yasin juga mengatakan, pihaknya akan merangkul dan rekonsiliasi dengan berbagai tokoh terutama pasangan calon bupati yang ikut dalam pemilihan bupati, baik putaran kedua maupun putaran pertama. "Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kab. Bogor yang telah memberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin Kab. Bogor lima tahun ke depan," ujar Rachmat.
Menurutnya, pihak-pihak yang berseberangan selama ini dalam proses demokrasi dianggapnya wajar. Ia mengatakan akan merangkul dan mengajak mereka untuk bersama-sama membangun Kab. Bogor. "Kita boleh saja berbeda pendapat, apalagi dalam alam demokrasi. Namun, ke depan mari kita membangun Kab. Bogor secara bersama-sama," kata Ketua DPC PPP Kab. Bogor ini.
Bima Arya: Konflik Bagian dari Strategi PPP Hadapi Pemilu
J A K A R T A, - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Bima Arya Sugiarto, menilai, konflik yang belakangan mengemuka di antara elit-elit DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah bagian dari strategi partai berlambang Ka’bah itu di dalam menghadapi pemilihan umum 2009.
“Konflik itu tidak datang begitu saja. Tapi sudah diatur sebagai bagian dari strategi PPP di dalam menghadapi pemilihan umum 2009, terutama dalam pemilihan umum presiden,” kata Bima di Jakarta, Senin (5/1).
Menurut Bima, ada semacam pembagian tugas di antara kubu Bachtiar Chamsyah dengan kubu Suryadharma Ali.
”Jadi tidak benar kalau gerakan yang dilakukan oleh Pak Bachtiar Chamsyah itu sebagai puncak dari konflik antara dirinya dengan Pak Suryadharma Ali,” tuturnya.
Gerakan Bachtiar Chamsyah itu, sambung Bima, adalah semacam pembagian tugas dari DPP PPP.
Bachtiar ditugaskan menggarap pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sementara Suryadharma menggarap calon presiden yang lain.
Bima kemudian memberi contoh tugas yang dilakukan oleh Suryadharma lewat program ‘PPP Mendengar’ yang menghadirkan para calon presiden.
“Konflik itu tidak datang begitu saja. Tapi sudah diatur sebagai bagian dari strategi PPP di dalam menghadapi pemilihan umum 2009, terutama dalam pemilihan umum presiden,” kata Bima di Jakarta, Senin (5/1).
Menurut Bima, ada semacam pembagian tugas di antara kubu Bachtiar Chamsyah dengan kubu Suryadharma Ali.
”Jadi tidak benar kalau gerakan yang dilakukan oleh Pak Bachtiar Chamsyah itu sebagai puncak dari konflik antara dirinya dengan Pak Suryadharma Ali,” tuturnya.
Gerakan Bachtiar Chamsyah itu, sambung Bima, adalah semacam pembagian tugas dari DPP PPP.
Bachtiar ditugaskan menggarap pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sementara Suryadharma menggarap calon presiden yang lain.
Bima kemudian memberi contoh tugas yang dilakukan oleh Suryadharma lewat program ‘PPP Mendengar’ yang menghadirkan para calon presiden.
Diantara yang sudah diundang yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X, Prabowo Subianto dan Amien Rais.
“Kalau diistilahkan, strategi yang dilakukan PPP ini adalah untuk mencari aman. Karena pada akhirnya suara PPP akan mengerucut kepada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang paling kuat,” ujarnya.
Bima menilai, langkah yang ditempuh oleh PPP itu adalah sebuah langkah cerdas.
“PPP sadar, hanya dengan melakukan cara itulah nanti bisa menjadi bagian dari pemerintahan yang berkuasa. Sebab untuk menampilkan tokoh dari internal, tampaknya tidak mungkin. Jadi PPP berusaha melakukan pendekatan dengan beberapa nama yang dianggap memiliki peluang maju sebagai calon presiden,” tandasnya.
Bima menegaskan sekali lagi, adalah keliru jika selama ini muncul anggapan gerakan Bachtiar merupakan rangkaian dari konflik dua aliran yang mendominasi di tubuh PPP, yaitu Masyumi (Bachtiar) dan Nahdlatul Ulama (Suryadharma Ali).
Harlah PPP Momentum Kebangkitan Rebut Kembali Suara
Jakarta - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan, peringatan hari lahir (harlah) ke-36 PPP pada 5 Januari 2009 merupakan momentum kebangkitan kader partai politik itu untuk merebut kembali suara-suaranya yang pernah hilang pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Kepada pers di Jakarta, Sabtu, Suryadharma mengatakan bahwa dirinya selaku pimpinan partai berlambang Kabah itu berkewajiban untuk membangun semangat perubahan kader-kadernya sekaligus semangat meraih kembali suara-suara PPP yang pernah terlepas.
"Sepanjang sejarahnya mengikuti pemilu, PPP pada dekade 1970-an pernah meraih suara hingga 29 persen walaupun kemudian prosentase itu menunjukkan grafik terus menurun dari pemilu ke pemilu hingga yang terakhir di 2004," katanya.
Dalam Pemilu 2009, menurut Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu, pihaknya mentargetkan perolehan suara PPP sebesar 15 persen.
Pada 2004, PPP meraih 8,2 persen suara dengan jumlah kursi DPR RI sebanyak 58 kursi dan jumlah yang sama diperoleh partai tersebut pada 1999 sehingga menempatkan PPP sebagai partai pemenang ketiga di Pemilu 1999, setelah PDIP dan Partai Golkar.
Suryadharma mengakui bahwa kendati cukup berat untuk memenuhi target 15 persen suara di pemilu 2009, namun angka tersebut cukup realistis dan setiap daerah pemilihan diwajibkan mendongkrak suara dua kali lipat dari pemilu sebelumnya.
"PPP pernah mencapai angka 29 persen sehingga untuk mencapai 15 persen masih realistis. Masalah apakah target itu nantinya akan tercapai atau tidak, itu urusan nanti," ujarnya.
Lebih lanjut Suryadharma mengatakan bahwa dirinya melihat adanya optimisme kader-kader PPP untuk berjuang keras mewujudkan target itu dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah selama ini.
Berbagai hasil survei yang memperkirakan bahwa suara PPP akan turun lagi dan bahkan sulit menembus parliamentary treshold 2,5 persen, menurut Suryadharma, justru dijadikan cambuk bagi partainya untuk membangun optimisme dan militansi kader dalam berjuang.
"Dari konsolidasi yang kita lakukan selama ini, semangat untuk bangkit dan melakukan perubahan itu telah merata hingga ke pelosok-pelosok di negeri ini. Semangat dan militansi kader-kader seperti inilah yang membuat kami selalu optimis," ujarnya.
PPP merupakan fusi dari empat parpol Islam, yakni PNU, Parmusi, Perti dan Syarikat Islam, pada 5 Januari 1973.
Karenanya dari segi kematangan berpolitik dan mengartikulasi aspirasi masyarakat Indonesia, ujar Suryadharma, PPP tidak usah diragukan lagi dan telah mempunyai pengalaman yang panjang.
Kepada pers di Jakarta, Sabtu, Suryadharma mengatakan bahwa dirinya selaku pimpinan partai berlambang Kabah itu berkewajiban untuk membangun semangat perubahan kader-kadernya sekaligus semangat meraih kembali suara-suara PPP yang pernah terlepas.
"Sepanjang sejarahnya mengikuti pemilu, PPP pada dekade 1970-an pernah meraih suara hingga 29 persen walaupun kemudian prosentase itu menunjukkan grafik terus menurun dari pemilu ke pemilu hingga yang terakhir di 2004," katanya.
Dalam Pemilu 2009, menurut Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu, pihaknya mentargetkan perolehan suara PPP sebesar 15 persen.
Pada 2004, PPP meraih 8,2 persen suara dengan jumlah kursi DPR RI sebanyak 58 kursi dan jumlah yang sama diperoleh partai tersebut pada 1999 sehingga menempatkan PPP sebagai partai pemenang ketiga di Pemilu 1999, setelah PDIP dan Partai Golkar.
Suryadharma mengakui bahwa kendati cukup berat untuk memenuhi target 15 persen suara di pemilu 2009, namun angka tersebut cukup realistis dan setiap daerah pemilihan diwajibkan mendongkrak suara dua kali lipat dari pemilu sebelumnya.
"PPP pernah mencapai angka 29 persen sehingga untuk mencapai 15 persen masih realistis. Masalah apakah target itu nantinya akan tercapai atau tidak, itu urusan nanti," ujarnya.
Lebih lanjut Suryadharma mengatakan bahwa dirinya melihat adanya optimisme kader-kader PPP untuk berjuang keras mewujudkan target itu dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah selama ini.
Berbagai hasil survei yang memperkirakan bahwa suara PPP akan turun lagi dan bahkan sulit menembus parliamentary treshold 2,5 persen, menurut Suryadharma, justru dijadikan cambuk bagi partainya untuk membangun optimisme dan militansi kader dalam berjuang.
"Dari konsolidasi yang kita lakukan selama ini, semangat untuk bangkit dan melakukan perubahan itu telah merata hingga ke pelosok-pelosok di negeri ini. Semangat dan militansi kader-kader seperti inilah yang membuat kami selalu optimis," ujarnya.
PPP merupakan fusi dari empat parpol Islam, yakni PNU, Parmusi, Perti dan Syarikat Islam, pada 5 Januari 1973.
Karenanya dari segi kematangan berpolitik dan mengartikulasi aspirasi masyarakat Indonesia, ujar Suryadharma, PPP tidak usah diragukan lagi dan telah mempunyai pengalaman yang panjang.
Langganan:
Postingan (Atom)
