Dana Kampanye PPP Bima Terbanyak

Kota Bima, Nusatenggaranews.com.-
  Partai politik (Parpol) manakah yang memiliki dana kampanye tertinggi? Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, Partai Golkar paling banyak rekening dana kampanyenya, yakni senilai Rp1,75 miliar. 
  Untuk Kabupaten Bima, KPU setempat mencatat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki dana rekening kampanye terbanyak sebesar Rp388 juta.
  Ketua Pokja Kampanye Pemilu KPU Kota Bima, Fatmatul Fitriah, menjelaskan urutan kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp280 juta, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp113 juta, disusul Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Rp94 juta, dan Partai Pelopor Rp71,5 juta. Untuk dana kampanye terendah adalah Partai Damai Sejahtera (PDS) yakni Rp170 ribu. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kampanye.
  Dikatakannya, kampanye rapat umum dimulai 16 Maret hingga 5 April mendatang. Masing-masing Parpol akan melaporkan penggunaan kampanyenya berdasarkan format ketentuan aturan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaporan Dana Kampanye. 
  “Penyerahan dana rekening kamapanye oleh partai di Kota Bima dilakukan jauh dari sebelum batas akhir 9 Maret lalu,” katanya kepada Bimeks di KPU Kota Bima, Rabu. 
 Bagaimana di Kabupaten Bima? Ketua KPU Kabupaten Bima, Ichwan P Syamsudin, mengatakan Parpol yang memiliki dana rekaning terbanyak adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni Rp38,8 juta, sementara Partai Golkar menempati posisi kedua Rp27,4 juta dan Partai Amanat Nasional (PAN) Rp10 juta. 
 “Jumlah dana kampanye terendah dua partai, yakni PKNU dan PKDI masing-masing 50 ribu rupiah,” ujarnya di lapangan Merdeka Bima, Rabu.

Dana Awal Kampanye Kota Probolinggo, PPP Tertinggi 
Mulai hari ini hingga 5 April nanti parpol-parpol mengarungi masa kampanye dua putaran. Setiap hari ada 4 parpol yang berkampanye. Setiap parpol kebagian jatah dua hari berkampanye. Lalu seberapa besar dana yang disiapkan parpol-parpol untuk kampanyenya? 

KPU Kota Probolinggo telah menerima laporan dana awal kampanye dari masing-masing parpol. Berdasar data tersebut, sementara ini PPP adalah parpol yang memiliki dana awal kampanye tertinggi. Yakni mencapai Rp 422 juta. 

"Semua laporan dana kampanye sudah kami terima. Jumlah dana yang dilampirkan sesuai dengan isi rekening. Tapi, tidak sedikit yang rekeningnya masih atas nama pribadi namun penggunaan untuk kepentingan parpol itu sendiri," kata Ketua KPU Ali Muchtar. 

Dia lantas merinci 13 parpol pemilik dana awal kampanye tertinggi. Yakni PPP Rp 422 juta, Partai Pelopor Rp 125.700.000, Partai Golkar Rp 105.250.000, Partai Demokrat Rp 75 juta, dan PKNU Rp 55 juta. Disusul kemudian PKDI Rp 49 juta, PPNUI Rp 10 juta, PBB Rp 6,2 juta, PBR Rp 5.830.000, PPRN Rp 5,9 juta, PAN Rp 5 juta, PDIP Rp 5 juta dan PPI Rp 4.581.000.

Di samping bernilai jutaan, ada juga parpol yang dana awal kampanyenya cuma kisaran puluhan ribu. "Ada juga yang dana awal di saldo rekening cuma Rp 200 ribu, Rp 100 ribu sampai Rp 82 ribu," imbuh Ali Muchtar.

Dana Kampanye PPP OKU Terbesar

MARTAPURA, SELASA – Sebanyak 31 partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2009 di Kabupaten OKU Timur, semuanya sudah menyerahkan rekning dana kampanye.

Menurut anggota KPU OKUT, Nardianto SS, Selasa (10/3) menyebutkan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 10/2008 dan peraturan KPU Nomor 19/ 2008, parpol peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye-nya ke KPU setempat untuk mendapatkan tiket bisa ikut pelaksanaan pemilu.

"Semua parpol peserta pemilu di OKUT semuanya sudah menyerahkan rekening dana kampanye, artinya mereka berhak ikut dalam pemilu yang akan digelar 9 April mendatang," katanya.

Menurut Nardinato, laporan dana kampanye parpol tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke KPU provinsi untuk diteruskan ke KPU pusat.

"Melalui laporan dana rekning dana kampanye inilah, nanti kita akan mengetahui sumber dana dan dikemanakan dana kampanye itu melalui audit akuntan publik," katanya.

Berdasarkan laporan dana kampanye yang masuk ke KPU setempat, diketahui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki dana kampanye yang terbesar yakni Rp 70 juta. Sedangkan dana kampanye terkecil dengan nominal Rp 50 ribu yang didominasi parpol baru masing-masing Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Patriot.

Sedangkan partai lainnya melaporkan rekning dana kampanye bervariasi diatas nilai nominal Rp 500 ribu tetapi jauh di bawah Rp 70 juta seperti yang telah dilaporkan PPP.

Dana Kampanye PPP NTT Tertinggi, PNBKI Terendah

KUPANG, PK -- Sebanyak 30 partai politik (Parpol) peserta pemilu telah melaporkan saldo awal rekening khusus dana kampanye kepada KPUD NTT, sebelum deadline (batas akhir) pukul 24.00 Wita, Senin (9/3/2009). 

Dari laporan itu, saldo awal Partai Persatuan Pembangunan tertinggi sebesar Rp 75.139.526,00 dan terendah PNBKI sebesar Rp 50.000,00. Partai yang sedang bercokol saat ini, Golkar, PDIP dan Demokrat juga saldonya tak mencapai Rp 2 juta. Golkar Rp 1,5 juta, PDIP Rp 500.000,00 dan Demokrat Rp 1 juta. 

Juru Bicara KPUD NTT, Drs. Djidon de Haan, yang ditemui di Sekretariat KPUD NTT, Selasa (10/3/2009), mengatakan, selain parpol, 40 orang calon anggota DPD juga telah memasukkan rekening khusus dan kampanye.

WARNA WARNI KAMPANYE PPP

Kampanye PPP Bogor Over Target

Dalam kampanye Kabupaten Bogor Dapil I terbuka hari ini, yang antara lain diikuti Caleg DPR RI, Achmad Farial, Ade Munawaroh, Asep Syaripudin dan Beti Kaluku ini juga mengerahkan ribuan kendaraan roda dua.

“Kami sebenarnya sudah membatasi agar setiap ranting mengirimkan masing-masing 10 peserta atau sekitar 480 motor. Tapi ternyata yang ikut sampai 1000 motor,” kata Asep.

Bachtiar Bantah Berseteru dengan SDA

Bachtiar Bantah Berseteru dengan SDA

Selasa, 17 Maret 2009, 15:43:56 WIB

Jakarta, RMonline. Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bachtiar Chamsyah, yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial, membantah adanya perseteruan antara dirinya dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA). 

Perseteruan ini disinyalir dikarenakan langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang talah menjalin komunikasi politik dengan Jusuf Kalla dan Megawati. 

“Itu hal biasa. Komunikasi politik ke partai lain memang penting dilakukan. Tidak persoalan,” katanya kepada para wartawan, di lingkungan Departemen Sosial, Selasa (17/3). 

Mengenai siapa yang akan diusung PPP sebagai capres, Bachtiar menjawab hal itu akan diputuskan melalui Rapimnas Partai. 

“Setelah pemilu legislatif, diputuskan lewat Rapimnas,” katanya 

Sebagai Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Permusi), ia juga dikonfirmasi wartawan tentang dukungan yang diberikan Permusi kepada SBY-JK. 

“Belum tentu. Nanti akan diputuskan di Rapimnas. Tapi, saya pribadi suka dengan SBY-JK,” akunya. 

Berkaitan dengan cuti kampanye, Bachtiar mengaku telah mengambil cuti sebanyak empat hari pada hari kerja untuk kampanye di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jambi. 

“Saya tidak akan menggunakan fasiltas dan pengamanan kenegaraan. Malah merepotkan,” ujarnya.

Irgan Chairul Mahfiz, Strategi Man To Man

JAKARTA - Pendekatan dari pintu ke pintu atau 'door to door' kurang tepat lagi untuk dilakukan menjelang pemilu legislatif pada April 2008. Itulah pendapat calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chaerul Mahfiz. Menurutnya, cara yang paling jitu untuk pendekatan ke konstituennya adalah dengan komunikasi perorangan atau 'man to man'.''Intinya, kita tak cukup dengan melakukan door to door lagi. Kita harus sudah melakukannya dengan cara man to man dalam waktu yang relatif singkat ini,'' kata Irgan usai rapat internal partai di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, dengan cara begitu, konstituen diharapkan bisa mengenal dan mengingatnya dengan baik. Jadi, mereka tak sekedar tahu orangnya, namun juga memahami konsep yang diusungnya untuk menjadi anggota perwakilan rakyat di parlemen.
Memang untuk itu, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini, diperlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih dibanding sistem nomor urut. Kalau nomor urut, pendekatannya adalah pemantapan di partai, sedangkan dengan cara suara terbanyak dalam penentuan caleg, memerlukan pendekatan yang lebih intens ke masyarakat.
''Yang jelas, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal suara terbanyak mengamanatkan untuk meraih suara terbanyak dari masyarakat. Itulah yang harus dilakukan,'' papar lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Medan Area, Sumatera Utara tahun 1987 ini.
Bertemu langsung dengan konstituen, baginya, sudah menjadi keharusan di samping pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, selebaran, dan lain-lain. Makanya, Irgan yang berdomisili di Islamic Village, Tangerang ini perlu melakukan strategi Man To Man-nya dengan pemetaan wilayah terlebih dahulu.
Daerah pemilihannya di Banten III itu mencakup 49 kecamatan di Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Dia membaginya antara daerah selatan yang lebih ke perkotaan dengan masyarakat yang lebih maju, serta daerah utara (pantura) dengan masyarakat nelayan dan petani.
Cara pendekatannya pun berbeda di antara kedua daerah tersebut. Hanya, kesamaannya adalah mereka sudah terbiasa dengan cara pilkada. ''Untuk selatan, kita bisa kenalkan dengan memaparkan misi dan visi di parlemen. Sedangkan di utara, pendekatannya lebih sederhana. Mereka umumnya kenal dengan partai, tapi tak kenal calegnya.''
Pendekatan ke majelis taklim, ponpes, generasi muda, karang taruna, para tokoh masyarakat, dan tokoh budaya setempat jadi programnya. Bahkan, dia mengakui, cara ini dilakukan hingga jauh ke pelosok desa. ''Mungkin, camat saja jarang ke tempat-tempat itu,'' kata Irgan menyebutkan daerah Gunung Kaler, Jambe, Kronjo, Pulau Cangkir, Mauk, dan Paku Haji.
Di pemilu tahun 2004, daerah yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa itu mengumpulkan suara bagi PPP sebanyak 125 ribu. Diharapkannya, suara di sana bisa lebih dari pemilu sebelumnya.
Untuk itulah, Mantan anggota DPR tahun 1997-1999 ini mengaku, frekuensi kedatangannya ke berbagai daerah di dapilnya ditingkatkan lagi, terutama pada akhir pekan. Terlebih lagi, pihaknya perlu melakukan sosialisasi kartu suara dan lain-lain ke konstituennya.
''Kita sih realistis saja. Kita memang tak mampu meng-cover semuanya. Apalagi dengan 8 ribu TPS di 49 kecamatan, ini perlu peningkatan frekuensi kedatangan kita ke sana. Kita harap, hasilnya memuaskan,'' tandas Irgan.