Juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP), K.H. Sukron Makmun, menyatakan, pemerintah perlu meninjau ulang undang-undang penanaman modal di Indonesia, agar pihak asing tidak mudah masuk dan menguasai pasar Indonesia.Pernyataan ini disampaikan Sukron Makmun saat berkampanye di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jumat (03/4) sore, yang digelar DPC PPP Pamekasan. "Masuknya pemodal asing yang pada akhirnya menguasai perekonomian Indonesia belakangan ini lebih disebabkan karena undang-undang penanaman modal kita terlalu bebas," katanya.
Seharusnya, lanjut mantan ketua Partai Nahdlatul Umat (PNU) itu, pemerintah lebih memperketat, masuknya pemodal asing di Indonesia. Yang terjadi selama ini, para pemilik modal justru menguasai perekonomian dan kekayaan alam Indonesia. Sedang masyarakat belum merasakan hasilnya.
"Minyak gas yang terkandung di bumi kita sangat banyak, demikian juga dengan batu bara. Tapi kita sering kekurangan minyak tanah bahkan tidak sedikit masyarakat belum menikmati aliran listrik," katanya. Padahal, negara yang kaya akan gas bumi dan minyak, semestinya tidak kekurangan dan tidak ada warga yang kesulitan mendapat minyak.
"Tapi fakta yang terjadi selama ini persediaan minyak tanah sering habis. Antrean minyak tanah terjadi dimana-mana. Elpiji sering habis. Apa ini namanya negara kaya," kata Sukron Makmun di depan ribuan simpatisan PPP dengan nada lantang.
Warga Indonesia, kata dia, ibarat itik yang kehausan di sungai. Sebab sumber daya alam (SDA) yang melimpah justru hanya dinikmati negara lain, sedangkan masyarakat tetap kekurangan. Bahkan kyai Kharismatik asal Madura ini menyatakan, SDA yang ada di Indonesia lebih baik tidak dikelola, jika pada akhirnya yang menikmati justru bangsa asing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar