LIWA (Lampost): Konsolidasi jajaran PPP di Lampung Barat makin matang. kini, 17 PAC dan 189 ranting yang ada di kabupaten itu telah terbentuk.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja koordinator wilayah (korwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (6-6).
Pengurus DPW Korwil Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, dan Tanggamus, yang hadir adalah Misri Jaya Latif (Wakil Ketua), Malhani Manan (Wakil Ketua) H. Syaiful Anwar (Wakil Sekretaris), dan Hendrik K. (Wakil Bendahara). Sedangkan dari Lampung Barat, Ketua DPC PPP Menu Sodakta, pengurus DPC lain serta ketua dan sekretaris PAC PPP se-Lampung Barat.
Menurut Misri, hasil kunjungan itu cukup memuaskannya karena seluruh PAC sudah terbentuk. "Pengurus ranting juga sudah 100 persen, kecuali di Kecamatan Suoh yang baru 50 persen," ujar Misri.
Sementara itu, pengurus DPC dan PAC Lampung Barat yang sempat berbeda pendapat dan sudah islah pada Ramadhan tahun lalu. Kemarin, para pengurus itu juga sudah saling memaafkan dan masing-masing bertekad membesarkan partai. "Pengurus yang berbeda pendapat sudah islah, dan pada momen kunjungan kerja Korwil mereka saling memaafkan," kata dia.
Misri juga mengakui kunjungan kerjanya di Lampung Barat, juga berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub Lampung mendatang.
Misri yang juga wakil ketua DPRD Tanggamus mengatakan kunjungan kerja korwil DPW PPP itu merupakan kegiatan rutin dalam rangka mengevaluasi kinerja cabang, membantu tugas-tugas cabang membentuk pengurus jajarannya, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan intern partai.
Misri menambahkan kunjungan kerja tersebut adalah kegiatan rutin dan mereka juga sudah menjadwalkan kunjungan di tiga kabupaten lain, yakni Lampura, Tanggamus, dan Way Kanan.
"Dalam kunjungan ini kami juga menginformasikan langsung calon yang diusung PPP adalah pasangan Alzier Dianis Thabranie-Bambang Sudibyo, dan pengurus partai wajib memenangkannya," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Lampung Barat, Menu Sodakta, mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut semua pengurus berdialog secara terbuka sehingga dicapai komitmen bahwa dalam pilgub mendatang akan memenangkan pasangan calon yang diusung partai. n HEN/R-2
Rabu, 23 Juli 2008
JAWA TIMUR!! AWAL Kebangkitan PPP 2009
1.Pasangan Khofifah-Mudjiono Maju ke Putaran Ke 2 dengan perolehan suara yang sangat menjanjikan 25 %.Komando PPP di bawah pimpinan Farid Al Fauzi, Salim Quraish , M Mirdasy dkk Berjalan efektif.
2.Pasangan SAAT - Sjahrazad Masdar - As,at yang diusung pertama kali oleh PPP kemudian di dukung Golkar dan PBB unggul di Pilkada Lumajang Jatim.Jamal Al katiri dkk sukses membangkitkan gairah warga PPP Lumajang.
3.Di Pilkada Bondowoso Pasangan KH Salwa Arifin - KH Imam Thahir kalah Tipis dengan pasangan dari PKB - Amin Sadid Husni yang anggota Pusat.Kekalahan ini tidak lepas dari gagalnya KH Imam Thahir-Ketua DPC PPP menjaga soliditas PPP karena jelang pemilihan banyak ulama/kiai yang berbelok mendukung Amins Said Husni.
3.Pasangan PDIP yang di Back Up di Dukung Sepenuhnya PPP Menang Meyakinkan di Kab Jombang.
Suyanto Memang di 19 Kecamatan
JOMBANG - Pasangan Suyanto-Widjono (ToNo) yang diusung PDIP dan didukung PPP menang secara meyakinkan. Perolehan suara pasangan nomor urut tiga tersebut jauh mengungguli calon lainnya. Sesuai hasil penghitungan sementara yang dilakukan baik tim pasangan ToNo maupun tim Nyono-Halim, posisi perolehan ToNo jauh lebih banyak.
Sesuai hasil penghitungan tim ToNo, mereka menang di 19 Kecamatan. Dari total 21 Kecamatan yang ada. Dengan selisih suara sangat mencolok.
Dari total suara sah 627.559 pasangan ToNo memperoleh 351.756 suara. Atau setara dengan 55 persen. Sementara pasangan Nyono-Halim yang diusung Partai Golkar, PKB dan PKS berada di peringkat kedua hanya memperoleh 240.015 suara atau setara dengan 38 persen. Selisih diantara keduanya mencapai 111. 741 suara atau mencapai 17 persen.
Perolehan keduanya jauh meninggalkan pasangan Soeharto-Mudjib (HaruM) yang diusung Partai Demokrat dan gabungan parpol. Perolehan pasangan nomor urut tiga itu hanya mencapai 35.785 atau setara dengan enam persen dari suara sah. Tanpa meraup kemenangan di satupun kecamatan.
Pasangan Nyono-Halim yang masih dapat mengungguli perolehan suara ToNo di dua Kecamatan, yakni Megaluh dan Perak. Di Kecamatan Megaluh Nyono-Halim unggul 1.884 suara, Nyono-Halim berhasil meraup 10.984 suara sedangkan ToNo 9.100 suara.
Di Kecamatan Perak selisihnya sangat tipis. Hanya mencapai 69 suara. Pasangan Nyono-Halim meraih 11.632 suara dan ToNo 11.563 suara.
''Syukur alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita semua termasuk relawan dan parpol pendukung," kata Bahana Bella Binanda mengomentari hasil penghitungan suara.
Hasil penghitungan tim ToNo tersebut tidak jauh berbeda dengan tim Nyono-Halim. Meski jumlah suara yang masuk belum mencapai 100 persen. ''Saksi kita banyak yang tidak datang. Karena itu suplai data sempat tersendat," kata Sugiarto, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nyono-Halim.
Karena itu entry data terpaksa harus terhenti pada Rabu (23/7) pukul 24.00. Saat jumlah suara yang masuk baru mencapai 389.994 suara. Dari 961.945 pemilih yang terdaftar di KPU.
Dari jumlah tersebut pasangan Nyono-Halim meraup 152.908 suara atau setara dengan 39 persen. Sementara pasangan HaruM 22.925 suara atau enam persen. Sementara ToNo unggul dengan 213.861 suara atau mencapai 55 persen.
''Ya sementara seperti itu, tapi kita masih terus melakukan penghitungan internal. Sambil menunggu hasil resmi KPU," ujar Sugiarto.
Cabup Nyono Suharli sendiri saat ditemui di rumahnya masih santai. Ia terlihat tenang bercengkrama dengan beberapa kolega dan sahabat yang hilir mudik menemui. ''Saya tidak memantau hitungan-hitungan itu meski secara global sudah dengar. Karena saya menunggu yang dari KPU. Dan kita siap terima apapun hasilnya," terangnya.
Dihubungi terpisah cabup Suyanto juga berharap masyarakat sabar menunggu hasil penghitungan yang dilakukan KPU. Bahkan saat dimintai komentar hasil penghitungan sementara, Suyanto minta untuk menanyakan ke sumber resmi KPU. ''Yang paling utama bagi kami penyelenggaraan pilbup ini berlangsung lancar aman dan penuh nuansa kekeluargaan,'' ujar Suyanto.
2.Pasangan SAAT - Sjahrazad Masdar - As,at yang diusung pertama kali oleh PPP kemudian di dukung Golkar dan PBB unggul di Pilkada Lumajang Jatim.Jamal Al katiri dkk sukses membangkitkan gairah warga PPP Lumajang.
3.Di Pilkada Bondowoso Pasangan KH Salwa Arifin - KH Imam Thahir kalah Tipis dengan pasangan dari PKB - Amin Sadid Husni yang anggota Pusat.Kekalahan ini tidak lepas dari gagalnya KH Imam Thahir-Ketua DPC PPP menjaga soliditas PPP karena jelang pemilihan banyak ulama/kiai yang berbelok mendukung Amins Said Husni.
3.Pasangan PDIP yang di Back Up di Dukung Sepenuhnya PPP Menang Meyakinkan di Kab Jombang.
Suyanto Memang di 19 Kecamatan
JOMBANG - Pasangan Suyanto-Widjono (ToNo) yang diusung PDIP dan didukung PPP menang secara meyakinkan. Perolehan suara pasangan nomor urut tiga tersebut jauh mengungguli calon lainnya. Sesuai hasil penghitungan sementara yang dilakukan baik tim pasangan ToNo maupun tim Nyono-Halim, posisi perolehan ToNo jauh lebih banyak.
Sesuai hasil penghitungan tim ToNo, mereka menang di 19 Kecamatan. Dari total 21 Kecamatan yang ada. Dengan selisih suara sangat mencolok.
Dari total suara sah 627.559 pasangan ToNo memperoleh 351.756 suara. Atau setara dengan 55 persen. Sementara pasangan Nyono-Halim yang diusung Partai Golkar, PKB dan PKS berada di peringkat kedua hanya memperoleh 240.015 suara atau setara dengan 38 persen. Selisih diantara keduanya mencapai 111. 741 suara atau mencapai 17 persen.
Perolehan keduanya jauh meninggalkan pasangan Soeharto-Mudjib (HaruM) yang diusung Partai Demokrat dan gabungan parpol. Perolehan pasangan nomor urut tiga itu hanya mencapai 35.785 atau setara dengan enam persen dari suara sah. Tanpa meraup kemenangan di satupun kecamatan.
Pasangan Nyono-Halim yang masih dapat mengungguli perolehan suara ToNo di dua Kecamatan, yakni Megaluh dan Perak. Di Kecamatan Megaluh Nyono-Halim unggul 1.884 suara, Nyono-Halim berhasil meraup 10.984 suara sedangkan ToNo 9.100 suara.
Di Kecamatan Perak selisihnya sangat tipis. Hanya mencapai 69 suara. Pasangan Nyono-Halim meraih 11.632 suara dan ToNo 11.563 suara.
''Syukur alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita semua termasuk relawan dan parpol pendukung," kata Bahana Bella Binanda mengomentari hasil penghitungan suara.
Hasil penghitungan tim ToNo tersebut tidak jauh berbeda dengan tim Nyono-Halim. Meski jumlah suara yang masuk belum mencapai 100 persen. ''Saksi kita banyak yang tidak datang. Karena itu suplai data sempat tersendat," kata Sugiarto, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nyono-Halim.
Karena itu entry data terpaksa harus terhenti pada Rabu (23/7) pukul 24.00. Saat jumlah suara yang masuk baru mencapai 389.994 suara. Dari 961.945 pemilih yang terdaftar di KPU.
Dari jumlah tersebut pasangan Nyono-Halim meraup 152.908 suara atau setara dengan 39 persen. Sementara pasangan HaruM 22.925 suara atau enam persen. Sementara ToNo unggul dengan 213.861 suara atau mencapai 55 persen.
''Ya sementara seperti itu, tapi kita masih terus melakukan penghitungan internal. Sambil menunggu hasil resmi KPU," ujar Sugiarto.
Cabup Nyono Suharli sendiri saat ditemui di rumahnya masih santai. Ia terlihat tenang bercengkrama dengan beberapa kolega dan sahabat yang hilir mudik menemui. ''Saya tidak memantau hitungan-hitungan itu meski secara global sudah dengar. Karena saya menunggu yang dari KPU. Dan kita siap terima apapun hasilnya," terangnya.
Dihubungi terpisah cabup Suyanto juga berharap masyarakat sabar menunggu hasil penghitungan yang dilakukan KPU. Bahkan saat dimintai komentar hasil penghitungan sementara, Suyanto minta untuk menanyakan ke sumber resmi KPU. ''Yang paling utama bagi kami penyelenggaraan pilbup ini berlangsung lancar aman dan penuh nuansa kekeluargaan,'' ujar Suyanto.
Minggu, 20 Juli 2008
Seharusnya AFI Kaltim sdh Menang tanpa Putaran Ke 2
Awang Faroek Minta Pendukungnya Tenang
Senin, 21 Juli 2008 | 11:16 WIB
JAKARTA, SENIN - Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengimbau pendukungnya untuk tetap tenang menyikapi fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait polemik hasil Pilkada Kaltim pada 26 Mei 2008.
"Pendukung jangan reaktif, tetap tenang tetapi tetap waspada," katanya kepada pers di Senayan Jakarta, Senin menanggapi fatwa MA tanggal 15 Juli 2008 yang meminta KPU Provinsi Kaltim agar seluruh proses Pilkada Kaltim mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Awang mengemukakan, semua pihak harus taat kepada hukum. Karena itu, fatwa MA semestinya dihormati. "Ini negara hukum. Ketentuan manalagi yang bisa digunakan? Keputusan MA tersebut harus dihormati semua pihak, terutama KPU Kaltim," katanya.
Awang mencalonkan diri sebagai gubernur Kaltim didukung 14 partai, termasuk PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB, dan PDS. Pasangan Awang Faroek Ishak-Faid Wajdy meraih suara terbesar, 26.99 persen tetapi KPU Kaltim akan menyelenggarakan putaran kedua.
"Saya tidak takut putaran kedua. Tetapi, kalau satu putaran saja sudah memenuhi ketentuan UU, mengapa mesti ada putaran kedua," katanya.
Penyelenggaran pilkada putaran kedua akan semakin memberatkan anggaran, apalagi Kalimantan Timur baru saja membiayai Pekan Olahraga Nasional yang menghabiskan Rp 4,5 miliar lebih.
Dana Rp 110 miliar yang diajukan KPU Kaltim untuk membiayai pilkada putaran kedua sebaiknya dialihkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
MA telah mengeluarkan fatwa bernomor 123/KA/MA/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang ditandatangani Ketua MA Bagir Manan.
Fatwa MA tersebut berisi empat hal. Pertama, menerangkan proses awal hingga pemungutan suara yang dilangsungkan secara serentak pada 26 Mei 2008 menggunakan UU No 32/2004, UU No 22/1999, dan PP No 06/2005.
Kedua, MA menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menerapkan UU karena penghitungan suara tidak menggunakan UU No 32/2004, tetapi UU No 12/2008, padahal sejak awal seluruh proses pilkada menggunakan UU No 32/2004.
Ketiga, MA menggariskan apabila sejak awal didasarkan pada UU No 32/2004 yang sudah sampai pada tahap selesainya pemungutan suara, harus secara konsisten menerapkan UU No 32/2004.
Menurut MA, sekali suatu pilihan hukum (choice of law) disiapkan, semua proses dan keputusan harus pula didasarkan pada pilihan hukum tersebut. Penyimpangan akan bertentangan dengan dasar pilihan hukum (choice of law principle).
Keempat, MA dalam suratnya juga menegaskan bahwa pemakaian dasar hukum yang berbeda antara proses pelaksanaan pemungutan suara dan penentuan calon terpilih, dapat mengurangi dan mengesampingkan azas kepastian hukum yang diharapkan dari penyelenggaraan Pilkada yang benar dan taat hukum.
Kembalikan
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menyatakan, dengan fatwa MA tersebut tak ada pilihan lain bagi KPU Kaltim kecuali mengembalikan semua tahapan proses Pilkada Kaltim sesuai UU No 32 Tahun 2004.
Artinya, melalui fatwa MA tersebut secara otomatis Pilkada Kaltim hanya berlangsung satu putaran. "Dengan hanya satu putaran, maka pasangan Awang Faroek Ishak-Farid Wajdy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih periode 2008-2013 karena meraih suara terbanyak melebihi ketentuan minimal pada UU No.32/2004, yaitu 25 persen ," katanya.
UU No 12/2008 mengharuskan pemenang pilkada adalah pasangan yang berhasil mengumpulkan 30 persen plus satu suara. UU ini yang kemudian diterapkan KPU saat menetapkan perolehan suara semua pasangan calon. Karena itu, sebagai pengumpul suara terbanyak pertama dan kedua, Awang-Farid dan Amins-Hadi masih harus bertarung dalam putaran kedua.
Mengingat kemenangan itu dihambat KPU Kaltim, Awang mengajukan permintaan fatwa ke MA 10 Juni 2008 perihal hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Kaltim 2008.
Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, semestinya KPU Kaltim tidak dalam posisi menafsirkan UU, tapi menerapkan UU.
"KPU adalah pelaksana UU bukan penafsir UU. Terlebih lagi tidak mungkin dalam satu proses hukum menggunakan dua produk hukum," kata Isra.
Pakar hukum tata negara dari UGM Andi Irma Putra Sidin menegaskan, Pilkada Kaltim semestinya tunduk kepada UU No 32/2004, bukan UU No 12/2008 karena masa jabatan gubernur Kaltim habis Juli 2008. Semestinya jangan ada yang mempermainkan penyelenggaraan pemilu karena biaya dan risiko politiknya sangat besar.
"Keputusan KPU Kaltim sangat aneh, mengapa di akhir tahapan menggunakan UU No 12 Tahun 2008, tapi pada awalnya yang digunakan UU 32 Tahun 2004," katanya.
Senin, 21 Juli 2008 | 11:16 WIB
JAKARTA, SENIN - Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengimbau pendukungnya untuk tetap tenang menyikapi fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait polemik hasil Pilkada Kaltim pada 26 Mei 2008.
"Pendukung jangan reaktif, tetap tenang tetapi tetap waspada," katanya kepada pers di Senayan Jakarta, Senin menanggapi fatwa MA tanggal 15 Juli 2008 yang meminta KPU Provinsi Kaltim agar seluruh proses Pilkada Kaltim mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Awang mengemukakan, semua pihak harus taat kepada hukum. Karena itu, fatwa MA semestinya dihormati. "Ini negara hukum. Ketentuan manalagi yang bisa digunakan? Keputusan MA tersebut harus dihormati semua pihak, terutama KPU Kaltim," katanya.
Awang mencalonkan diri sebagai gubernur Kaltim didukung 14 partai, termasuk PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB, dan PDS. Pasangan Awang Faroek Ishak-Faid Wajdy meraih suara terbesar, 26.99 persen tetapi KPU Kaltim akan menyelenggarakan putaran kedua.
"Saya tidak takut putaran kedua. Tetapi, kalau satu putaran saja sudah memenuhi ketentuan UU, mengapa mesti ada putaran kedua," katanya.
Penyelenggaran pilkada putaran kedua akan semakin memberatkan anggaran, apalagi Kalimantan Timur baru saja membiayai Pekan Olahraga Nasional yang menghabiskan Rp 4,5 miliar lebih.
Dana Rp 110 miliar yang diajukan KPU Kaltim untuk membiayai pilkada putaran kedua sebaiknya dialihkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan atau kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
MA telah mengeluarkan fatwa bernomor 123/KA/MA/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang ditandatangani Ketua MA Bagir Manan.
Fatwa MA tersebut berisi empat hal. Pertama, menerangkan proses awal hingga pemungutan suara yang dilangsungkan secara serentak pada 26 Mei 2008 menggunakan UU No 32/2004, UU No 22/1999, dan PP No 06/2005.
Kedua, MA menunjukkan adanya inkonsistensi dalam menerapkan UU karena penghitungan suara tidak menggunakan UU No 32/2004, tetapi UU No 12/2008, padahal sejak awal seluruh proses pilkada menggunakan UU No 32/2004.
Ketiga, MA menggariskan apabila sejak awal didasarkan pada UU No 32/2004 yang sudah sampai pada tahap selesainya pemungutan suara, harus secara konsisten menerapkan UU No 32/2004.
Menurut MA, sekali suatu pilihan hukum (choice of law) disiapkan, semua proses dan keputusan harus pula didasarkan pada pilihan hukum tersebut. Penyimpangan akan bertentangan dengan dasar pilihan hukum (choice of law principle).
Keempat, MA dalam suratnya juga menegaskan bahwa pemakaian dasar hukum yang berbeda antara proses pelaksanaan pemungutan suara dan penentuan calon terpilih, dapat mengurangi dan mengesampingkan azas kepastian hukum yang diharapkan dari penyelenggaraan Pilkada yang benar dan taat hukum.
Kembalikan
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menyatakan, dengan fatwa MA tersebut tak ada pilihan lain bagi KPU Kaltim kecuali mengembalikan semua tahapan proses Pilkada Kaltim sesuai UU No 32 Tahun 2004.
Artinya, melalui fatwa MA tersebut secara otomatis Pilkada Kaltim hanya berlangsung satu putaran. "Dengan hanya satu putaran, maka pasangan Awang Faroek Ishak-Farid Wajdy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih periode 2008-2013 karena meraih suara terbanyak melebihi ketentuan minimal pada UU No.32/2004, yaitu 25 persen ," katanya.
UU No 12/2008 mengharuskan pemenang pilkada adalah pasangan yang berhasil mengumpulkan 30 persen plus satu suara. UU ini yang kemudian diterapkan KPU saat menetapkan perolehan suara semua pasangan calon. Karena itu, sebagai pengumpul suara terbanyak pertama dan kedua, Awang-Farid dan Amins-Hadi masih harus bertarung dalam putaran kedua.
Mengingat kemenangan itu dihambat KPU Kaltim, Awang mengajukan permintaan fatwa ke MA 10 Juni 2008 perihal hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Kaltim 2008.
Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, semestinya KPU Kaltim tidak dalam posisi menafsirkan UU, tapi menerapkan UU.
"KPU adalah pelaksana UU bukan penafsir UU. Terlebih lagi tidak mungkin dalam satu proses hukum menggunakan dua produk hukum," kata Isra.
Pakar hukum tata negara dari UGM Andi Irma Putra Sidin menegaskan, Pilkada Kaltim semestinya tunduk kepada UU No 32/2004, bukan UU No 12/2008 karena masa jabatan gubernur Kaltim habis Juli 2008. Semestinya jangan ada yang mempermainkan penyelenggaraan pemilu karena biaya dan risiko politiknya sangat besar.
"Keputusan KPU Kaltim sangat aneh, mengapa di akhir tahapan menggunakan UU No 12 Tahun 2008, tapi pada awalnya yang digunakan UU 32 Tahun 2004," katanya.
Pasang Caleg “Segar”,PPP Limapuluh Kota Lebih Enerjik
Senin, 21 Juli 2008
SEJAK 34 Partai Politik dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2009, sejak itu pula genderang pesta demokrasi di Indonesia telah ditabuh. Meski belum ada rapat umum atau kampanye akbar, namun aroma kompetensi antarpartai mulai tercium. Bahkan di Kabupaten Limapuluh Kota sejumlah partai telah pasang kuda-kuda guna mendapat dukungan rakyat.
Apa saja taktik dan strategi yang dipersiapkan?
TERLAHIR dengan asas Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Limapuluh Kota, nampaknya tidak ingin besar lewat pemilih tradisional saja. Menyongsong Pemilu 2009 mendatang, partai berlambang ka’bah ini juga bakal ”menggarap” potensi pemilih pemula dan pemilih yang berada dalam ranah ragu-ragu.
Setidaknya hal itu diungkapkan Ketua DPC PPP Limapuluh Kota Drh Harmen, menjawab Padang Ekspres di kantornya Jalan Raya Negara Tanjung Pati, Kecamatan Harau, akhir pekan lampau. Disebutkan Harmen, dalam Pemilu yang tinggal menghitung hari, PPP Limapuluh Kota tidak akan mengambil target muluk-muluk. Apalagi target untuk ”menghijaukan” seluruh kawasan.
”Dalam arti kata, kami realistis saja. Sesuai dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) beberapa waktu lampau, PPP Limapuluh Kota hanya menargetkan 25 persen dari total pemilih,” kata Harmen didampingi Wakil Ketua Ny Datuk Paduko Rajo dan Sekretaris Syahrul Isman.
Dengan menargetkan perolehan suara sebanyak 25 persen dari total Pemilih tersebut. Otomatis, PPP Limapuluh Kota hanya menargetkan 9 dari 35 kursi di DPRD Kabupaten. Untuk mendapatkan 9 kursi, sejumlah cara telah dilakukan. Diantaranya, tetap menggarap massa tradisonal yang menjadi potensi unik PPP sejak doeloe-nya.
”Kemudian, kami juga bakal melirik potensi pemilih pemuda dan pemilih ngambang atau pemilih yang tidak ikut dalam partai politik manapun,”tutur Harmen. Kecuali itu, menurut Harmen, sejak tahun 2008 lampau partainya juga sudah intens menggelar sederet kegiatan pro-rakyat.
Diantaranya, melatih cara membuat pupuk organik sebagai solusi atas langkanya pupuk subsidi.
”Ada 300 Kelompok Tani di Kabupaten Limapuluh Kota, yang kami latih membuat pupuk organik. Sekarang, seluruh kelompok sudah menikmati hasilnya. Menjelang Pemilu digelar, kami targetkan 500 kelompok tani yang terbina,”sebut Harmen.
Namun Harmen tetap menyebut, upaya PPP Limapuluh Kota membina kelompok tani bukan sekedar untuk merebut suara rakyat saja. Namun ada niat lain untuk melakukan gerakan nyata pembangun ekonomi.
”Kami ingin membangun ekonomi-politik. Sebab selama ini orang politik yang berkoar soal kemakmuran, justru sering mengabaikan ekonomi. Makanya, kami mulai menegakkan politik dengan membangun ekonomi,”kata Harmen.
Masih soal upaya pemengan Pemilu 2009, PPP Limapuluh Kota, menurut Harmen saat ini telah mempersiapkan 42 kadernya sebagai Calon Legislatife (Caleg). Para kader tersebut, rata-rata masih “segar” atau berusia enerjik dan telah berbuat di tengah masyarakat.
”Saat ini, para Caleg tersebut sedang dalam penugasan partai, yakni harus bergaul dengan masyarakat dari Daerah Pemilihan masing-masing. Kemudian, mereka juga harus membuat penggerak partai fi tiap-tiap TPS,” ujar Harmen. (ajar rilah vesky)
SEJAK 34 Partai Politik dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2009, sejak itu pula genderang pesta demokrasi di Indonesia telah ditabuh. Meski belum ada rapat umum atau kampanye akbar, namun aroma kompetensi antarpartai mulai tercium. Bahkan di Kabupaten Limapuluh Kota sejumlah partai telah pasang kuda-kuda guna mendapat dukungan rakyat.
Apa saja taktik dan strategi yang dipersiapkan?
TERLAHIR dengan asas Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Limapuluh Kota, nampaknya tidak ingin besar lewat pemilih tradisional saja. Menyongsong Pemilu 2009 mendatang, partai berlambang ka’bah ini juga bakal ”menggarap” potensi pemilih pemula dan pemilih yang berada dalam ranah ragu-ragu.
Setidaknya hal itu diungkapkan Ketua DPC PPP Limapuluh Kota Drh Harmen, menjawab Padang Ekspres di kantornya Jalan Raya Negara Tanjung Pati, Kecamatan Harau, akhir pekan lampau. Disebutkan Harmen, dalam Pemilu yang tinggal menghitung hari, PPP Limapuluh Kota tidak akan mengambil target muluk-muluk. Apalagi target untuk ”menghijaukan” seluruh kawasan.
”Dalam arti kata, kami realistis saja. Sesuai dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) beberapa waktu lampau, PPP Limapuluh Kota hanya menargetkan 25 persen dari total pemilih,” kata Harmen didampingi Wakil Ketua Ny Datuk Paduko Rajo dan Sekretaris Syahrul Isman.
Dengan menargetkan perolehan suara sebanyak 25 persen dari total Pemilih tersebut. Otomatis, PPP Limapuluh Kota hanya menargetkan 9 dari 35 kursi di DPRD Kabupaten. Untuk mendapatkan 9 kursi, sejumlah cara telah dilakukan. Diantaranya, tetap menggarap massa tradisonal yang menjadi potensi unik PPP sejak doeloe-nya.
”Kemudian, kami juga bakal melirik potensi pemilih pemuda dan pemilih ngambang atau pemilih yang tidak ikut dalam partai politik manapun,”tutur Harmen. Kecuali itu, menurut Harmen, sejak tahun 2008 lampau partainya juga sudah intens menggelar sederet kegiatan pro-rakyat.
Diantaranya, melatih cara membuat pupuk organik sebagai solusi atas langkanya pupuk subsidi.
”Ada 300 Kelompok Tani di Kabupaten Limapuluh Kota, yang kami latih membuat pupuk organik. Sekarang, seluruh kelompok sudah menikmati hasilnya. Menjelang Pemilu digelar, kami targetkan 500 kelompok tani yang terbina,”sebut Harmen.
Namun Harmen tetap menyebut, upaya PPP Limapuluh Kota membina kelompok tani bukan sekedar untuk merebut suara rakyat saja. Namun ada niat lain untuk melakukan gerakan nyata pembangun ekonomi.
”Kami ingin membangun ekonomi-politik. Sebab selama ini orang politik yang berkoar soal kemakmuran, justru sering mengabaikan ekonomi. Makanya, kami mulai menegakkan politik dengan membangun ekonomi,”kata Harmen.
Masih soal upaya pemengan Pemilu 2009, PPP Limapuluh Kota, menurut Harmen saat ini telah mempersiapkan 42 kadernya sebagai Calon Legislatife (Caleg). Para kader tersebut, rata-rata masih “segar” atau berusia enerjik dan telah berbuat di tengah masyarakat.
”Saat ini, para Caleg tersebut sedang dalam penugasan partai, yakni harus bergaul dengan masyarakat dari Daerah Pemilihan masing-masing. Kemudian, mereka juga harus membuat penggerak partai fi tiap-tiap TPS,” ujar Harmen. (ajar rilah vesky)
Jumat, 18 Juli 2008
Ribuan Umat Islam Sergai Zikir Akbar di Masjid Agung
PPP Sergai Lebih dekat dengan Ummat
Syukur dengan suksesnya pelaksanaan Pilgubsu tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara dengan dimenangkan H Syamsul Arifin, SE dan Gatot Pujonugroho, ST umat Islam di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Kecamatan Sei Rampah melaksanakan zikir akbar di Masjid Agung (Masjid Jami) Desa Pekan Sei Rampah, Sabtu(12/7).
Warga yang datang dari berbagai desa yang jumlahnya ribuan orang itu sangat antusias menyambut Gubsu Syamsul Arifin SE. Sebab, kata para jamaah zikir sudah banyak Gubsu yang memimpin Sumut, baru Syamsul Arifin yang berkenan hadir mengunjungi Masjid Agung Sei Rampah yang usianya juga sudah cukup lumayan.
Nampak hadir menyambut Gubsu dan turut mengikuti zikir di antaranya Ketua DPW PPP Sumut H.Fadly Nurzal, SAg Sekdakab Serdang Bedagai Ir H Djaili Azwar, MSi, Ketua DPC PPP Serdang Bedagai Usman Effendi Sitorus, SAg, sejumlah pejabat Pemkab Serdang Bedagai di antaranya Drs H Haris Fadillah, MSi, para tokoh agama, tokoh masyarakat,guru guru serta kaum ibu.
erius: Gubsu H Syamsul Arifin, SE didampingi Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, SAg menerima salam dari seorang ibu jamaah zikir setelah usai acara zikir di Masjid Agung, Sei Rampah, Sabtu(12/7) sore.
Syukur dengan suksesnya pelaksanaan Pilgubsu tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara dengan dimenangkan H Syamsul Arifin, SE dan Gatot Pujonugroho, ST umat Islam di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Kecamatan Sei Rampah melaksanakan zikir akbar di Masjid Agung (Masjid Jami) Desa Pekan Sei Rampah, Sabtu(12/7).
Warga yang datang dari berbagai desa yang jumlahnya ribuan orang itu sangat antusias menyambut Gubsu Syamsul Arifin SE. Sebab, kata para jamaah zikir sudah banyak Gubsu yang memimpin Sumut, baru Syamsul Arifin yang berkenan hadir mengunjungi Masjid Agung Sei Rampah yang usianya juga sudah cukup lumayan.
Nampak hadir menyambut Gubsu dan turut mengikuti zikir di antaranya Ketua DPW PPP Sumut H.Fadly Nurzal, SAg Sekdakab Serdang Bedagai Ir H Djaili Azwar, MSi, Ketua DPC PPP Serdang Bedagai Usman Effendi Sitorus, SAg, sejumlah pejabat Pemkab Serdang Bedagai di antaranya Drs H Haris Fadillah, MSi, para tokoh agama, tokoh masyarakat,guru guru serta kaum ibu.
erius: Gubsu H Syamsul Arifin, SE didampingi Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, SAg menerima salam dari seorang ibu jamaah zikir setelah usai acara zikir di Masjid Agung, Sei Rampah, Sabtu(12/7) sore.
55 Kiai PKB Eksodus Ke PPP Sumenep Madura
55 Kiai PKB Eksodus ke PPP SUMENEP
| Jumat 15/07/2008
12:20:27 |
Sumenep –Surabaya Post
Konflik internal berkepanjangan yang terjadi di tubuh Partai KebangkitanBangsa (PKB), berdampak luas hingga tingkat bawah. Sebanyak 55 orang kiai ponpes yang berpengaruh di Sumenep, akhirnya hengkang dari PKB dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka, Senin (14/7) sore, secara resmi menyatakan pindah ke PPP. Eksodus besar-besaran itu berlangsung dalam acara ‘Silaturrahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Sumenep Bersama Pengurus DPC PPP Sumenep’ di Ponpes An-Nuqayyah Desa Lubangsa Raya, Kec Guluk-Guluk, Sumenep.
Kiai yang menyatakan pindah ke PPP itu antara lain KH Khairul Umam Subairi (Gapura), KH Abdul Qadir Djailani (Rubaru), KH Khairul Anwar (Saronggi), KH Ansori (Giligenting), KH Moh Fadil (Bragung Guluk-Guluk), KH Moh Hasyim (Lenteng), Kiai Madriani Spd (Talango), KH Muzanni (Bragung Guluk-Guluk), dan KH Zakir Ilyas (Ganding). Penyebab kepindahan sejumlah kiai tersebut, antara lain, karena PKB tidak lagi menjadi partai kondusif sebagai saluran politik mereka dan PPP merupakan partai sepi konflik dan berazaskan Islam. “ Ini hanya sebagian, masih banyak yang akan pindah ke PPP. Tinggal tunggu waktu dan pengurus harus jemput bola,” ujar Kiai Khairul Umam, yang didaulat mewakili 55 kiai yang eksodus.
Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Talango, Kiai Madriyani Spd, mengaku tidak nyaman jika harus bertahan di PKB. Masyarakat di Talango juga menginginkan memilih partai yang tidak ramai dengan pertikaian. Pertikaian di PKB menyebabkan perpecahan umat di bawah. “Kehendak masyarakat menginginkan kami pindah ke PPP,” ujarnya.
Ia berharap eksodus ini menjadi pelajaran bagi pimpinan PKB, bahwa apa yang terjadi di PKB, tak layak dipertontonkan kepada umat. Mantan Ketua PKB Kec Talango itu mengungkapkan, kepindahannya tidak hanya dilihat secara kasat mata politik. Namun juga sekaligus sebagai contoh, bahwa masyarakat bisa memilah mana yang baik dan buruk. “Siapapun gurunya, jika tidak memberi suri tauladan yang baik, pasti ditinggal umatnya,” pungkasnya.
Ketua DPC PPP Sumenep, KH Drs A Warits Ilyas, dalam sambutannya menyatakan, menyambut dengan baik kembalinya para kiai PKB bergabung dengan PPP, sebagai rumah lama warga NU. Dalam struktur kepengurusan PPP, papar wakil ketua DPRD Sumenep ini, di semua jenjang dari pusat hingga daerah, warga atau kader NU lebih dominan. Hanya diakuinya, ada unsur ormas lain seperti Parmusi, Syarekat Islam (SI) dan lainnya. “Hanya nama ormasnya yang beda, tapi secara kultural, mereka adalah ahlissunnah wal jamaah atau sama dengan NU,” ungkapnya.
| Jumat 15/07/2008
12:20:27 |
Sumenep –Surabaya Post
Konflik internal berkepanjangan yang terjadi di tubuh Partai KebangkitanBangsa (PKB), berdampak luas hingga tingkat bawah. Sebanyak 55 orang kiai ponpes yang berpengaruh di Sumenep, akhirnya hengkang dari PKB dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka, Senin (14/7) sore, secara resmi menyatakan pindah ke PPP. Eksodus besar-besaran itu berlangsung dalam acara ‘Silaturrahmi Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Sumenep Bersama Pengurus DPC PPP Sumenep’ di Ponpes An-Nuqayyah Desa Lubangsa Raya, Kec Guluk-Guluk, Sumenep.
Kiai yang menyatakan pindah ke PPP itu antara lain KH Khairul Umam Subairi (Gapura), KH Abdul Qadir Djailani (Rubaru), KH Khairul Anwar (Saronggi), KH Ansori (Giligenting), KH Moh Fadil (Bragung Guluk-Guluk), KH Moh Hasyim (Lenteng), Kiai Madriani Spd (Talango), KH Muzanni (Bragung Guluk-Guluk), dan KH Zakir Ilyas (Ganding). Penyebab kepindahan sejumlah kiai tersebut, antara lain, karena PKB tidak lagi menjadi partai kondusif sebagai saluran politik mereka dan PPP merupakan partai sepi konflik dan berazaskan Islam. “ Ini hanya sebagian, masih banyak yang akan pindah ke PPP. Tinggal tunggu waktu dan pengurus harus jemput bola,” ujar Kiai Khairul Umam, yang didaulat mewakili 55 kiai yang eksodus.
Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Talango, Kiai Madriyani Spd, mengaku tidak nyaman jika harus bertahan di PKB. Masyarakat di Talango juga menginginkan memilih partai yang tidak ramai dengan pertikaian. Pertikaian di PKB menyebabkan perpecahan umat di bawah. “Kehendak masyarakat menginginkan kami pindah ke PPP,” ujarnya.
Ia berharap eksodus ini menjadi pelajaran bagi pimpinan PKB, bahwa apa yang terjadi di PKB, tak layak dipertontonkan kepada umat. Mantan Ketua PKB Kec Talango itu mengungkapkan, kepindahannya tidak hanya dilihat secara kasat mata politik. Namun juga sekaligus sebagai contoh, bahwa masyarakat bisa memilah mana yang baik dan buruk. “Siapapun gurunya, jika tidak memberi suri tauladan yang baik, pasti ditinggal umatnya,” pungkasnya.
Ketua DPC PPP Sumenep, KH Drs A Warits Ilyas, dalam sambutannya menyatakan, menyambut dengan baik kembalinya para kiai PKB bergabung dengan PPP, sebagai rumah lama warga NU. Dalam struktur kepengurusan PPP, papar wakil ketua DPRD Sumenep ini, di semua jenjang dari pusat hingga daerah, warga atau kader NU lebih dominan. Hanya diakuinya, ada unsur ormas lain seperti Parmusi, Syarekat Islam (SI) dan lainnya. “Hanya nama ormasnya yang beda, tapi secara kultural, mereka adalah ahlissunnah wal jamaah atau sama dengan NU,” ungkapnya.
Rabu, 16 Juli 2008
Langganan:
Postingan (Atom)
