INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy mengungkapkan, PPP mengkhawatirkan terjadinya pemilu yang tertunda akibat adanya hambatan-hambatan dalam penyediaan berbagai logistik pemilu 2009.
"Kekhawatiran PPP dan warga masyarakat tentang siap tidaknya KPU melaksanakan Pemilu ini sangat beralasan," katanya saat membuka Forum PPP Mendengar bertajuk "Pemilu Molor, Indonesia Tekor" di Kantor DPP PPP Jakarta, Selasa (13/1).
Chozin menyebutkan, sejumlah indikator yang bisa memicu munculnya kekhawatiran tertundanya pelaksanaan pemilu itu, seperti faktor logistik, faktor hukum dan kurangnya sosialisasi pemilu yang masih belum terpecahkan.
Bahkan, menurut Chozin , masih banyak pemilih yang belum paham mengenai Pemilu 2009 karena berdasarkan hasil jajak pendapat satu lembaga survei ditemukan bahwa hanya 51,8 persen responden yang mengetahui pemilu akan dilaksanakan 9 April.
"Ini sangat mengkhawatirkan karena dengan waktu tersisa 85 hari, baru separuh yang tahu," ujarnya.
Selain itu, Chozin menambahkan, pihaknya juga mengkhawatirkan masalah logistik pemilu dan hingga saat ini KPU belum menyiapkannya serta belum diketahui perusahaan mana yang siap mencetak surat suara.
Pada bagian lain, politisi senior PPP itu mengatakan bahwa kalau sampai pemilu sampai "molor" maka akan banyak kerugian yang harus ditanggung bangsa Indonesia, tidak hanya dari segi biaya tetapi juga segi ongkos sosial politiknya.
"Pemilu yang tertunda bahkan bisa menimbulkan krisis ketatanegaraan, dimana pemerintahan lama sudah demisioner sementara pemerintahan baru hasil pemilu belum terbentuk," katanya.
Menurut Chozin, apabila terjadi kondisi seperti itu pada tingkat daerah, masih dimungkinkan dilakukannya penunjukkan pelaksana tugas bupati/gubernur. Sementara untuk posisi presiden, bangsa Indonesia tidak pernah punya preseden sebelumnya.
"Kekhawatiran PPP dan warga masyarakat tentang siap tidaknya KPU melaksanakan Pemilu ini sangat beralasan," katanya saat membuka Forum PPP Mendengar bertajuk "Pemilu Molor, Indonesia Tekor" di Kantor DPP PPP Jakarta, Selasa (13/1).
Chozin menyebutkan, sejumlah indikator yang bisa memicu munculnya kekhawatiran tertundanya pelaksanaan pemilu itu, seperti faktor logistik, faktor hukum dan kurangnya sosialisasi pemilu yang masih belum terpecahkan.
Bahkan, menurut Chozin , masih banyak pemilih yang belum paham mengenai Pemilu 2009 karena berdasarkan hasil jajak pendapat satu lembaga survei ditemukan bahwa hanya 51,8 persen responden yang mengetahui pemilu akan dilaksanakan 9 April.
"Ini sangat mengkhawatirkan karena dengan waktu tersisa 85 hari, baru separuh yang tahu," ujarnya.
Selain itu, Chozin menambahkan, pihaknya juga mengkhawatirkan masalah logistik pemilu dan hingga saat ini KPU belum menyiapkannya serta belum diketahui perusahaan mana yang siap mencetak surat suara.
Pada bagian lain, politisi senior PPP itu mengatakan bahwa kalau sampai pemilu sampai "molor" maka akan banyak kerugian yang harus ditanggung bangsa Indonesia, tidak hanya dari segi biaya tetapi juga segi ongkos sosial politiknya.
"Pemilu yang tertunda bahkan bisa menimbulkan krisis ketatanegaraan, dimana pemerintahan lama sudah demisioner sementara pemerintahan baru hasil pemilu belum terbentuk," katanya.
Menurut Chozin, apabila terjadi kondisi seperti itu pada tingkat daerah, masih dimungkinkan dilakukannya penunjukkan pelaksana tugas bupati/gubernur. Sementara untuk posisi presiden, bangsa Indonesia tidak pernah punya preseden sebelumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar