Jumat, 06 Maret 2009

Caleg Hartono dari PKS ke PPP

Hartoyo Berangkat Lewat PPP 
MAGETAN -- Fenomena politisi pindah haluan juga terjadi di Magetan. Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan menjadi bakal caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 2009. ''Sebelumnya sudah dibicarakan dengan konstituen, semua tokoh, menginginkan saya maju kembali,'' terang Hartoyo kepada Radar Madiun kemarin .

Keputusan ini diambil setelah Hartoyo mendapatkan informasi bahwa dirinya tak lagi dipasang PKS sebagai calon anggota legislatif. Dari daftar sementara, di PPP, Hartoyo berada di nomor urut delapan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Magetan Kota, Ngariboyo, Parang. ''Yang menentukan kendaraan apa yang akan dipakai, adalah tokoh-tokoh tersebut,'' tambahnya.

Terkait keputusannya itu, Hartoyo mengaku sudah dua kali dipanggil PKS. Dia memenuhi panggilan DPD PKS Magetan untuk klarifikasi atas langkahnya lompat pagar. Hartoyo menyampaikan bahwa sesuai pertimbangan DPW PKS Jatim dirinya tidak didaftarkan lagi menjadi bacaleg pada pemilu 2009. ''Kami anggap wajar-wajar saja kalau tidak diberangkatkan ya pakai kendaraan lain saja. Toh yang menyediakan pendukung kami,'' terang Hartoyo.

Bagaimana dengan konsekuensi jika harus meninggalkan kursinya sebagai anggota DPRD saat ini? Hartoyo mengaku siap mengundurkan diri jika itu menjadi aturan PKS. Kesiapan mundur yang dilontarkannya itu, sebagai kewajiban untuk mematuhi opsi dari DPD PKS.

Di sisi lain, dia menyayangkan keputusan yang diambil DPD PKS untuk tidak menyertakan dirinya menjadi bacaleg. ''Seharusnya kami juga diikutkan dalam pembahasan penentuan bacaleg terlebih dahulu,'' terangnya. 

Langkah beralih menjadi bacaleg PPP diibaratkan memilih rumah berbeda karena sudah tidak dibutuhkan di rumah lamanya. ''Dulu kan tercatat sebagai caleg ekternal dari PKS, jika sekarang disuruh pergi, kami siap,'' tegas Hartoyo. 

Status Caleg Hilang Karena Mahalnya Cetak Surat Suara

Surabaya | -Sia-sia saja tiket di tangan bila kereta ternyata sudah berlalu. Kalimat ini agaknya cocok untuk melukiskan perjuangan Plt Ketua PPP Jatim Musyafa’ Noor untuk mendapatkan kembali haknya menjadi calon anggota legislatif (caleg). 

Setelah dua bulan berjuang, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhirnya mengabulkan gugatan Musyafa’. Tapi putusan ini menjadi tidak bermakna apa-apa. Sebab surat suara yang berisi nama-nama caleg sudah telanjur dicetak, dan tentu saja tanpa ada nama Musyafa’ Noor di dalamnya.

KPU sebenarnya sudah bersedia menyusulkan nama Musyafa’. Syaratnya, pria kelahiran Tuban ini harus mengganti biaya cetak surat suara yang baru. Nilainya mencapai sekitar Rp 750 juta. “Ini terlalu berat. Saya tidak sanggup. Ya mungkin, saya memang harus merelakan (status caleg hilang),” tutur Musyafa’ Noor saat ditemui Selasa (3/3).

Ongkosnya menjadi mahal, karena surat suara yang harus diganti jumlahnya mencapai jutaan lembar, sesuai jumlah pemilih yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro-Tuban. Musyafak mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IX (Bojonegoro-Tuban). 

Mengapa bukan KPU yang harus menanggung beaya? “Karena kesalahanya bukan murni dari KPU. Tapi dari oknum partai (PPP), dan ini memang rekayasanya pengurus semasa pimpinan Farid Al-Fauzi (mantan ketua DPW PPP Jatim),” ungkapnya.

Musyafak lalu menceritakan, nama hilang dari daftar caleg karena ada berkas yang kurang, yaitu ijazah SMA. Musyafa’ memang hanya melampirkan ijazah S-1. Berkas ini pula yang digunakanya ketika menjadi caleg Pemilu 2004. Tapi kali ini ternyata KPU mempertanyakanya. 

Sebelum DCT (daftar calon tetap) ditetapkan, KPU sebenarnya sudah mengirim surat meminta agar berkas tersebut dilengkapi. Celakanya, Musyafa’ tak pernah mengetahui hal itu. Surat KPU itu diterima partai. “Saya baru tahu ada masalah, ya ketika nama saya tidak muncul di DCT. Setelah tahu persoalannya, saya bawa ijazah SMA ke KPU. Tapi KPU tidak bisa mengubah karena sudah menjadi DCT,” tegasnya.

Musyafa’ mengaku, dirinya sengaja akan dijadikan tumbal oleh kepemimpinan Ketua PPP Jatim Farid Al-Fauzi ketika itu. Ini karena Musyafa’ dianggap sebagai gerbong pendukung Masjkur Hasyim, Ketua PPP yang dikalahkan Farid Al-Fauzi. 

Perlakuan serupa juga menimpa sejumlah orang lama PPP di DPRD Jatim yang kini mencalegkan lagi. Mirdasy misalnya yang mengajukan pencalegan dari dapil binaannya, Dapil VII, tiba-tiba dipindah ke Dapil X. Begitu pula Ketua DPC PPP Lumajang Jamal Abdullah Al-Katiri yang maju dari daerahnya, Dapil Jatim IV (Lumajang-Jember) dipindah ke Dapil VI (Malang Raya). Lalu Mujahid Anshori yang sudah 15 tahun membina Dapil XI (Madura) dipindah ke Dapil VII (Ngawi-Trenggalek-Ponorogo-Pacitan-Magetan). “Yang tumbal betulan saya,” ujarnya. 

Kebijakan ini pula yang kemudian menjadi salah satu penyebab gerakan melengserkan Farid Al-Fauzi, beberapa bulan lalu

Musyafa’ mengaku, kalau saja tahu sebelumnya, dirinya pasti jauh hari harus sudah memilih untuk maju di DPRD Tuban saja. Itu lebih menjamin karena ia sendiri menjabat Ketua DPC PPP Tuban. Musyafa’ memilih ke DPRD Jatim dengan alasan untuk regenerasi di Tuban. “Ketika tahu saya tidak jadi caleg, pengurus dan konstituen di Tuban banyak yang protes. Mereka prihatin, kenapa bisa begini,” katanya.

Musyafak mengaku tak akan larut dalam kekecewaan. Ia menyadari jabatan ketua DPC Tuban dan Plt DPW PPP Jatim sama dengan ikon partai, yang tidak seharusnya hilang dari ramainya pesta demokrasi. “Tapi sudahlah, saya percaya ada hikmah besar di balik semua ini,” jelasnya.

“Paling tidak, hikmahnya ya saya bisa konsentrasi penuh membesarkan PPP Jatim di masa mendatang. Ini juga tugas yang tidak kalah berat dibanding tugas di dewan,” tegas mantan Wakil Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim tersebut. 

PPP Siap Tembus Suara DPR Pusat di Dapil Malang

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim mematok target mengakhiri episode buruk yang dialaminya di Malang Raya dalam dua pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PPP gagal mengantar politisinya ke DPRD Jatim dan DPR-RI. 

“Tahun ini (Pemilu 2009 -red), saya perkirakan bisa satu penuh,” jelas Jamal Abdullah Al-Katiri, anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, Rabu (4/3). 

Jamal mengaku partainya sudah melakukan evaluasi total atas kegagalan di Malang Raya. Kata Jamal, pada 1999, kegagalan PPP lebih disebabkan transisi demokrasi, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. PPP bersama Golkar dan PDI yang merupakan peninggalan orde baru, banyak ditinggalkan aktivis dan pendukungnya ke puluhan partai baru.

”Di Jatim kami hanya mengumpulkan 5 kursi, padahal pada pemilu 1997 dapat 15 kursi,” kata Jamal.
Eforia mereda pada Pemilu 2004 dan PPP Malang Raya berusaha menambal jaringan yang bolong, utamanya kepengurusan ranting. “Tapi waktu masih banyak PAC (pengurus tingkat kecamatan) dan ranting (tingkat desa) yang belum terisi, sehingga mesin partai masih jauh dari optimal. Jadi wajar kalau waktu itu tidak dapat kursi,” tuturnya. 

Total suara yang diperoleh saat itu berkisar 60.000 suara. Angka ini hanya menghasilkan satu kursi untuk DPRD Kota Malang dan tiga kursi untuk DPRD Kabupaten Malang. 

Kesalahan itu, kata Jamal, coba diperbaiki dengan memperluas dan memperkuat jaringan. Semua PAC di Malang Raya sudah terisi. “Tinggal di Kota Batu, yang belum semua rantingnya berdiri,” ketanya.
Untuk ranting yang masih bolong ini, tambah Jamal, telah ditutup melalui gerakan para caleg. 

“Sekalipun tidak ada ranting, di situ kita punya kader. Malah yang menggembirakan, banyak kader yang dulu pindah, sekarang ini sudah balik. Ini yang jadi parameter, kenapa kami berani bilang minimal satu kursi bisa didapat,” tegasnya.

Jelang Kampanye Terbuka, PPP Gelar Rapimwil

MAKASSAR, --Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel hari ini, Sabtu (7/3), menggelar rapat pimpinan wilayah untuk mempersiapkan pelaksanaan kampanye terbuka yang akan dimulai 16 Maret. 
 
Hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP, H Bachtiar Chamsyah. 
Rapimwil yang mengundang ketua dan sekretaris pengurus 23 cabang, ketua dan bendahara Lajnah pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPC PPP se-Sulsel serta caleg provinsi dan pusat akan membicarakan soal persiapan kampanye daerah pemilihan, regional dan nasional PPP yang diawali evaluasi sosialisasi. 
"Diperkirakan jumlah peserta rapimwil yang hadir sebanyak 460 orang," kata Muh Taufiq Zainuddin, Sekretaris DPW PPP Sulsel, di Sekretariat PPP Sulsel, Kamis (5/3). Dalam pertemuan itu juga akan membicarakan soal teknis pemantapan saksi seluruh daerah pemilihan. Pada hari pemilihan nanti PPP Sulsel akan menempatkan minimal satu saksi di setiap TPS yang berjumlah 15.616 seluruh Sulsel. 
Setelah menghadiri Rapimwil PPP Sulsel, Minggu (8/3), Bachtiar Chamsah, diagendakan melepas acara gerak jalan santai Parmusi salah satu Fusi PPP di Jl Penghibur, Makassar. 

ADA ADA SAJA PPP!! Caleg PPP Berburu Ringgit di Perbatasan Malaysia

Caleg DPRD Pontianak pun Berburu Ringgit ke Pasar Serikin

Melihat dari dekat aktivitas pos perbatasan di Sektor Serikin yang dikawal Tentara Darat Malaysia yang berbatasan langsung Jagoi Babang serta melihat aktifitas pasar Sabtu-Minggu Serikin menjadi program hari kedua dari program 1 Divisyen bersama Media Malaysia-Indonesia.

Kuching-Malaysia
Sabtu (28/2) siang aktifitas Pasar Sabtu-Minggu Serikin sangat padat. Jalan beraspal licin dan berdebu menyatu dengan aktifitas perekonomian di pasar tersebut.
Perpaduan yang kontras antara-penjual dan pembeli. Di pasar kaget yang hanya buka Sabtu dan Minggu itu menjadi bukti hubungan yang erat antara masyarakat Indonesia-Malaysia. Mayoritas pedagang berasal dari Indonesia. Sementara para pembelinya rata-rata warga Malaysia dan turis asing yang berkunjung ke Sarawak. 
Barang kelontong, pakaian, makanan, hingga kerajinan tangan mudah didapat di sana. Tentunya dengan harga yang murah bagi kantong penduduk Malaysia. Jarak menuju pasar Serikin dari Bandaraya Kuching memakan waktu tempuh 1,5 jam.
Ratna Ernawati misalnya, bersama suami Yulis Rianto sudah lebih setahun berjualan di Pasar Serikin. “Alhamdulillah, berjualan di sini hasilnya lumayan,” kata suami istri yang tinggal di Komplek Bali Indah Pontianak ini.
Ratna bersama sekitar 1.000 pedagang lainnya meraup ringgit di pasar ini. Perempuan yang kini terdaftar sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Pontianak dari PPP daerah pemilihan Pontianak Barat ini bisa meraih laba bersih lebih dari Rp3 juta setiap berjualan.”Dalam sebulan empat kali naik,” katanya. Di pasar ini, dia menjual manisan, kacang, keripik, dan sayuran. Untuk berjualan di pasar itu, oleh pemerintah setempat dia dikenakan tarif sebesar 70 ringgit untuk satu bulan.

Rachmat Yasin Siap Jadi Jurkam PPP

Bupati Bogor Rachmat Yasin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten menyatakan siap menjadi juru kampanye (Jurkam) PPP dalam Pemilu 2009.
Meskipun sampai saat ini ia belum resmi mengajukan cuti kampanye, namun ia memastikan jika dia akan tetap memanfaatkan hari libur Sabtu-Minggu untuk berkampanye.
Ini menjadi konsekwensi menjadi seorang anggota sebuah partai politik. Jadi saya akan tetap melaksanakan kampanye, tegas Rachmat Yasin, Kamis (5/3) di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Namun, untuk melaksanakan kampanye pada hari kerja, Rachmat Yasin mengaku masih pikir-pikir. Karena belum ada penugasan dari partainya.
Sedapat mungkin saya tidak akan ikut kampanye, pertibangannya karena saya baru menjabat bupati. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ungkapnya.
Menurut Rachmat pada masa-masa sekarang banyak agenda pemerintahan yang perlu mendapat perhatian serius dari seorang kepala daerah. 
Kami berharap ini dapat dipahami oleh semua pihak termasuk di internal PPP, ungkapnya.
Namun demikian jika, partainya tetap mengharuskan dirinya mengikuti kampanye maka ia akan tetap tunduk terhadap instruksi itu. 


Caleg DPR PPP Farid Al Fauzi Turun Desa

SUMENEP, JATIM –Calon legislatif (caleg) DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai turun gunung guna menyisir masyarakat bawah di pelosok desa. Karena ingin memaksimalkan upaya merebut konstituen dengan sistem suara terbanyak.

Seperti yang dilakukan Farid Alfauzi, caleg DPR RI asal Partai Persatuaan Pembangunan (PPP). 
Ditemui di Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jumat (6/3), Farid Alfauzi di depan ratusan timses desa, mengatakan, andaikan tidak ada keputusan Mahkamah Agung (MK) dengan sistem suara terbanyak, maka besar harapan sebagai caleg jadi dalam pemilu mendatang.

Menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 yang menggunakan sistem suara terbanyak,. Sejak beberapa hari ini, caleg yang melewati Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura ini di nomor urut satu, memantapkan tim sukses (Timses) yang telah terbentuk di masing-masing desa di Madura, dan tidak terkecuali di Kabupaten Sumenep.

"Namun, karena adanya perubahan sistem itu, tidak boleh tidak saya harus terjun langsung menyapa calon pemilih dan sekaligus memantapkan timsesnya di tingkatan bawah," katanya.

Menurut Pengurus DPW-PPP Jawa Timur ini, pembentukan tim sukses (timses) di masing-masing desa dan kecamatan di wilayah Madura itu merupakan bagian pemenangan yang ada di luar struktur partai.

Karena secara kelembagaan, kata Farid, PPP di wilayah Madura sampai di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) sudah siap memenangkan dirinya. Karena sistemnya sekarang adalah suara terbannyak, maka ia juga menginginkan suara sebanyak-banyaknya dapat diperoleh di Madura.

Dalam kesempatan itu pula, masing-masing timses caleg Farid Alfauzi diberikan 100 lembar alat peraga kampanye berupa contoh surat suara. Dengan harapan alat peraga tersebut disebarluaskan di desanya masing-masing.

"Saya hanya minta dukungan kerja para timses ini, dan menjelang pemilihan nanti saya ingin ketemu kembali untuk mengetahui kinerja kalian semua," jelasnya di depan timnya.

Ratih Sang Cari Simpati Lewat Seminar

SIDOARJO, JATIM – Pengurus Cabang Muslimat NU Sidoarjo mengundang mantan peragawati nasional sekaligus caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hj Ratih Sanggarwati dalam seminar kepribadian di kawasan GOR Tenis Sidoarjo, Jl Pahlawan, Minggu (1/3) sore.

Menurut ketua pantia acara, Ny Lilik, seminar digelar untuk memberikan bekal ilmu kepribadian kepada 1.160 guru TK/RA yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Muslimat NU Sidoarjo. “Seminar kami harapkan agar para peserta mendapatkan tambahan ilmu cara berpenampilan menarik,” katanya. 

Seribuan ibu-ibu muda menghadiri acara itu. Luas gedung yang tidak sebanding dengan peserta yang hadir membuat acara dibagi dalam dua gelombang. Selain mendapatkan materi seminar, para peserta juga mendapatkan kalendar bergambar Ratih Sanggarwati. 

Para peserta hadir pada acara itu tidak saja untuk tujuan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan Ratih. Chusnul Khotimah misalnya. Ia mengkhususkan datang ke tempat itu untuk meminta tandatangan Ratih Sang. “Saya ngidam tandatangan Mbak Ratih,” katanya.

Dalam seminar tersebut Ratih menjelaskan tentang gaya berbusana, penggunaan aksesoris, dan penyesuaian tingkah laku dengan penampilan. “Menarik akan lebih lama bertahan. Sebab, cantik belum tentu menarik,” terangnya. 

Menjadi pemateri, kata Ratih, akan lebih berguna ketimbang membagikan sembako atau sejenisnya. Statusnya sebagai caleg mengharuskan Ratih untuk secara langsung mendidik masyarakat. 

“Saya lebih suka berbagi ilmu ketimbang membagikan sesuatu. Makanya saya merespon ketika diundang pada acara ini,” ujar Ratih, kepada kabarpemilu.com. 

Disinggung soal tidak dilibatkannya kader dan pengurus PPP, Ratih menegaskan, dalam penggalangan massa ia menggunakan dua jalur. Pertama melalui struktural pengurus DPW PPP Jawa Timur dan DPC PPP Sidoarjo. “Dan acara ini salah satu bagian dari jalur ke dua yang saya lakukan,” pungkas Ratih.