Irgan Chairul Mahfiz, Strategi Man To Man

JAKARTA - Pendekatan dari pintu ke pintu atau 'door to door' kurang tepat lagi untuk dilakukan menjelang pemilu legislatif pada April 2008. Itulah pendapat calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chaerul Mahfiz. Menurutnya, cara yang paling jitu untuk pendekatan ke konstituennya adalah dengan komunikasi perorangan atau 'man to man'.''Intinya, kita tak cukup dengan melakukan door to door lagi. Kita harus sudah melakukannya dengan cara man to man dalam waktu yang relatif singkat ini,'' kata Irgan usai rapat internal partai di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, dengan cara begitu, konstituen diharapkan bisa mengenal dan mengingatnya dengan baik. Jadi, mereka tak sekedar tahu orangnya, namun juga memahami konsep yang diusungnya untuk menjadi anggota perwakilan rakyat di parlemen.
Memang untuk itu, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP ini, diperlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih dibanding sistem nomor urut. Kalau nomor urut, pendekatannya adalah pemantapan di partai, sedangkan dengan cara suara terbanyak dalam penentuan caleg, memerlukan pendekatan yang lebih intens ke masyarakat.
''Yang jelas, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal suara terbanyak mengamanatkan untuk meraih suara terbanyak dari masyarakat. Itulah yang harus dilakukan,'' papar lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Medan Area, Sumatera Utara tahun 1987 ini.
Bertemu langsung dengan konstituen, baginya, sudah menjadi keharusan di samping pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, selebaran, dan lain-lain. Makanya, Irgan yang berdomisili di Islamic Village, Tangerang ini perlu melakukan strategi Man To Man-nya dengan pemetaan wilayah terlebih dahulu.
Daerah pemilihannya di Banten III itu mencakup 49 kecamatan di Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Dia membaginya antara daerah selatan yang lebih ke perkotaan dengan masyarakat yang lebih maju, serta daerah utara (pantura) dengan masyarakat nelayan dan petani.
Cara pendekatannya pun berbeda di antara kedua daerah tersebut. Hanya, kesamaannya adalah mereka sudah terbiasa dengan cara pilkada. ''Untuk selatan, kita bisa kenalkan dengan memaparkan misi dan visi di parlemen. Sedangkan di utara, pendekatannya lebih sederhana. Mereka umumnya kenal dengan partai, tapi tak kenal calegnya.''
Pendekatan ke majelis taklim, ponpes, generasi muda, karang taruna, para tokoh masyarakat, dan tokoh budaya setempat jadi programnya. Bahkan, dia mengakui, cara ini dilakukan hingga jauh ke pelosok desa. ''Mungkin, camat saja jarang ke tempat-tempat itu,'' kata Irgan menyebutkan daerah Gunung Kaler, Jambe, Kronjo, Pulau Cangkir, Mauk, dan Paku Haji.
Di pemilu tahun 2004, daerah yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa itu mengumpulkan suara bagi PPP sebanyak 125 ribu. Diharapkannya, suara di sana bisa lebih dari pemilu sebelumnya.
Untuk itulah, Mantan anggota DPR tahun 1997-1999 ini mengaku, frekuensi kedatangannya ke berbagai daerah di dapilnya ditingkatkan lagi, terutama pada akhir pekan. Terlebih lagi, pihaknya perlu melakukan sosialisasi kartu suara dan lain-lain ke konstituennya.
''Kita sih realistis saja. Kita memang tak mampu meng-cover semuanya. Apalagi dengan 8 ribu TPS di 49 kecamatan, ini perlu peningkatan frekuensi kedatangan kita ke sana. Kita harap, hasilnya memuaskan,'' tandas Irgan.

Dua Petinggi PPP Kalbar Belum Cuti Kampanye

PONTIANAK - Meskipun jadwal kampanye rapat terbuka tinggal menghitung hari, baru segelintir kepala daerah di Kalimantan Barat yang mengajukan izin/cuti kampanye. Menurut Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Syakirman, dia baru menerima tiga permohonan cuti kepala daerah/wakil kepala daerah. “Selain permohonan cuti gubernur, permohonan cuti yang sudah kita terima yaitu dari Bupati Bengkayang, Wakil Bupati Bengkayang dan Bupati Kayong Utara. Yang lain belum masuk,” ungkapnya kemarin. Tiga permohonan cuti tersebut sudah diajukan ke menteri dalam negeri beberapa hari lalu. Namun, hingga sekarang izin belum diterbitkan. “Semua masih dalam proses,” ujarnya.
Permohonan lama cuti yang diajukan masing-masing kepala daerah/wakil kepala daerah bermacam-macam. Ada yang meminta cuti selama masa kampanye namun ada pula yang hanya mengajukan cuti untuk beberapa hari dalam setiap minggu. Mengenai bupati/wakil bupati Bengkayang yang sama-sama ingin cuti, Syakirman menyatakan itu tidak menjadi persoalan. Kemungkinan keduanya bergiliran dalam menjalani cuti. “Tetapi kita belum tahu apakah permohonannya dikabulkan atau tidak. Kita tunggu saja prosesnya,” kata dia. Sebagaimana diketahui, sejumlah bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota di Kalbar merupakan petinggi partai politik. Mereka antara lain, Gubernur Kalbar Cornelis (Ketua DPD PDIP Kalbar), Walikota Pontianak Sutarmidji (Ketua DPC PPP Kota Pontianak), Walikota Singkawang Hasan Karman (Ketua PPIB Kalbar), Bupati Sambas Burhanuddin (Ketua MPP PPP Kalbar), Bupati Bengkayang Jacobus Luna (Ketua DPD PDIP Bengkayang), Wakil Bupati Bengkayang Suryadman Gidot (Ketua DPC Partai Demokrat Bengkayang).
Selain itu, Wakil Bupati Sanggau Paolus Hadi (Ketua PNBKI Kalbar), Bupati Sekadau Simon Petrus (Ketua DPC Partai Demokrat Sekadau), Bupati Melawi Suman Kurik (Ketua DPC Partai Demokrat Melawi), Wakil Bupati Melawi Firman Muntaco (Ketua DPD Golkar Melawi), Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin (Ketua DPD Golkar Kapuas Hulu), Bupati Kayong Utara, Hildy Hamid (Pengurus PPD Kalbar) dan Bupati Ketapang Morkes Effendi (Ketua DPD Golkar Ketapang). Anggota KPU Bengkayang Tarmizi mengaku telah menerima surat tembusan tentang pelaksana tugas pengganti bupati dan wakil bupati selama cuti kampanye. Surat dengan No. 100/0237/PEM-1/03 tertanggal 12 Maret 2009 itu menyatakan bupati menyerahkan kewenangan kepada sekda untuk melaksanakan pemerintahan.

COBAAN DAN RINTANGAN BERAT MULAI MENDERA PPP

Rumah Tim Sukses dan Atribut Kampanye Dirusak

GARUT, (PRLM).-Sehari pascadeklarasi Pemilu Damai di Kab. Garut, terjadi pengrusakan empat rumah di RT 1 RW 11 Kp. Panagan Kel. Sukanegla Kec. Garutkota, Jumat (6/3). Belasan spanduk dan bendera partai politik (parpol) yang berada di sekitar kawasan tersebut juga dirusak pelaku.
Salah satu pemilik rumah yang mengalami pengrusakan, Ade Sutisna (42), mengaku disatroni seorang pelaku pada pukul 03.00 WIB, Jumat (6/3). “Saya baru saja datang meronda pukul 02.00 WIb. Tiba-tiba, sekitar satu jam setelah itu ada orang di luar gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak,`Ku aing dirusak imah ieu,` berulang-ulang,” katanya.
Karena ketakutan, Ade pun tidak berani keluar rumah dan mengevakuasi keluarganya ke bagian belakang rumah. “Karena rumah digedor-gedor susah, pelaku melampiaskan kemarahan dengan merusak teralis jendela dengan bilah bambu hingga jebol dan gordin yang ada di bagian dalam jendela ikut lepas,” ungkapnya.
Bilah bambu yang dipakai merusak jendela rumah Ade menusuk ke dalam rumah sepanjang 70 cm. Selain merusak pintu dan jendela rumah Ade, pelaku juga memporak-porandakan pagar bambu di sekitar rumah Ade. Belasan bendera parpol dan spanduk calon anggota legislatif (caleg) yang terdiri dari lima lembar milik Partai Golkar, 3 lembar Partai Hanura, 5 lembar Partai Persatuan Pembangunan, dan 9 Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) juga dicabuti dan dirusak oleh pelaku.
Mendengar suara gaduh di luar rumah, ayah Ade, Asri (75) yang rumahnya bersebelahan dengan Ade langsung keluar rumah. “Tapi, langsung dibentak pelaku dan bilang supaya tidak ikut campur,” ungkap Ade.
Ade yang tercatat sebagai penasehat PPP Ranting Sukanegla mengaku kenal dengan pelakunya, yaitu AR, tetangga dekat rumahnya. “Saya lihat dari dalam rumah, ternyata pelakunya AR. Saya merasa enggak punya masalah soal partai, dia juga orangnya baik kok sama saya. Tapi, enggak tahu kenapa melakukan itu,” katanya.
Selain rumah Ade, rumah milik Iim, Abdurahman, dan Endang Ruspendi juga ikut disatroni pelaku.. Tiga warga yang rumahnya disatroni AR juga tercantum sebagai pengurus dan simpatisan PPP Ranting Sukanegla.
“Bahkan, empat hari sebelum kejadian, AR berkata kepada tetangga saya kalau kami jangan ngurusin partai dan caleg saja, tapi ingat sama Allah SWT. Saya anggap angin lalu ucapan dia, ternyata semalam dia menyerang,” imbuh Ade.

Tiga Rumah Kader PPP Dipalang

* Janda Tujuh Anak Trauma

LHOKSEUMAWE - Tiga rumah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Minggu (8/3) dini hari dipalang dengan cat warna merah. Bahkan satu diantaranya ditambahi dengan tulisan “warning”. Namun hingga kemarin, pihak PPP Aceh Utara belum membuat laporan secara resmi (tertulis) ke Panwaslu, sehingga belum bisa ditindaklanjuti. Sedangkan satu dari tiga korban yang rumahnya dipalang, Samiah (60), mengaku sudah dua hari belum makan karena trauma.
Ketiga rumah yang dipalang dengan cat warna merah oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut adalah milik Asnidar (41) warga desa Berandang, caleg PPP untuk DPRK Aceh Utara nomor urut lima. Selanjutnya rumah, Ismuhadi (40) warga Desa Baro Kulam Gajah, Wakil Ketua PAC PPP Bayu. Bahkan di rumah yang belum dihuni itu, selain dipalang juga dituliskan kata “Warning”.
Terakhir rumah Samiah (60) warga Desa Baro Kulam Gajah, yang merupakan mertua Ismuhadi. Nenek yang sudah janda ini mengaku sangat trauma dan tidak bisa makan sejak kejadian dua hari lalu. “Saya masih sangat takut dengan kejadian ini. Apa salah kami, kenapa rumah kami dicat. Apalagi menantu saya (Ismuhadi-red) hanya tukang upahan,” kata janda tujuh anak ini kepada Serambi, Senin (9/3).
Samiah menuturkan, pemalangan rumah itu diketahui saat dirinya hendak memberi makan bebek peliharaannya sekira pukul 07.00 WIB. “Saat itu saya sangat terkejut dan berkali-kali beristighfar. Ya Allah siapa yang palang rumah saya,” ujar nenek ini dengan berurai air mata.
Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Aceh Utara, Yafitzam mengaku telah menerima laporan terkait rumah kadernya dipalang. Menurutnya, pelaku adalah orang yang tidak mengerti akan arti demokrasi dan takut bersaing secara fair menjelang pemilu nanti.
“Saya sangat menyayangkan masih adanya intimidasi, padahal pemilu hanya menghitung hari. Dan kejadian tersebut mencerminkan masih adanya orang yang tidak siap bersaing secara fair di ajang pemilihan nanti, sehingga melakukan intimidasi terhadap partai lainya,” tandas Yafitzam.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Aceh Utara, Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya baru menerima laporan kejadian tersebut via telepon. Dikatakan, karena laporan resmi secara tertulis belum diterima, serta belum adanya saksi-saksi, panwaslu mengaku belum bisa menindaklanjuti permasalahan ini. “Jadi sekarang kami masih menunggu laporan resmi dari pihak PPP untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” ujarnya.