Kamis, 15 Januari 2009

Agussalim Disumpah Jadi Ketua DPRD Inhil

TEMBILAHAN (RP) - Agussalim SE MM, Rabu (14/1) resmi diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Indragiri Hilir (Inhil) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan. Prosesi pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna terbuka di Gedung Engku Kelana.

Prosesi pengambilan sumpah tersebut disaksikan segenap pimpinan satuan kerja (Satker), Muspida, tokoh masyarakat, mantan anggota DPRD serta Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo BSc. Sebelum pengucapan sumpah, Sekretaris DPRD Ir H Saripek MP membacakan terlebih dahulu SK Gubernur Riau No 48/I/2008 perihal pelantikan. Agussalim ditunjuk meneruskan kepemimpinan H Rosman Malomo sampai berakhirnya masa tugas DPRD.

Usai pelantikan, Agussalim mengungkapkan komitmennya melaksanakan fungsi utama DPRD sebagai lembaga pengawasan, anggaran dan penyalur aspirasi. Menurutnya, peran dan fungsi DPRD saat ini mengalami penurunan di mata masyarakat, utamanya berkaitan dengan kepercayaan. Itu merupakan pekerjaan rumah (PR) yang menjadi titik perhatian dirinya selama menjabat sebagai Ketua DPRD.

‘’Usai pengambilan sumpah ini, kita segera memparipurnakan pengisian alat kelengkapan DPRD. Seperti misalnya posisi Ketua Fraksi PPP, Wakil Ketua Badan Kehormatan, Sekretaris Komisi B yang selama ini saya tempati. Secara otomatis itu harus diisi sekaligus supaya DPRD dapat melaksanakan tugas dengan baik,’’ tegasnya.

Kader PPP Pimpin DPRD Inhil

TEMBILAHAN (RP) - Agussalim SE terpilih sebagai Ketua DPRD Indragiri Hilir (Inhil) yang baru, Rabu (7/1). Ketua Fraksi PPP itu dipilih dalam sidang paripurna khusus yang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan.

Sesuai dengan aturannya, FPPP wajib menunjuk paling minim dua orang untuk dipilih sebagai ketua DPRD menggantikan posisi H Rosman Malomo BSc yang kini menjabat sebagai Wabup Inhil. Oleh fraksi tersebut dimunculkan dua nama, yakni Agussalim dan Abdulah Hamsy. Dengan suara bulat, segenap anggota DPRD Inhil menunjuk Agussalim sebagai ketua DPRD yang baru.

Proses pemilihan demikian menarik perhatian warga, banyak di antara warga yang datang menyaksikan. Terpilihnya Agussalim itupun sudah diprediksi banyak kalangan. Karena sosok ini di lingkungan PPP dipandang paling senior dari segi pengalaman serta mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk meneruskan kepemimpinan Rosman Malomo.

Usai prosesi pemilihan, Agussalim kepada Riau Pos mengungkapkan segera melaksanakan tugas sebagaimana yang tergambar dalam tata tertib DPRD. Selain itu, pasca terpilihnya sebagai ketua DPRD, terjadi kekosongan di beberapa posisi. Pasalnya selama ini, ia merupakan ketua FPPP, anggota Badan Kehormatan serta Badan Legislasi.

Agussalim langsung diberikan ucapan selamat oleh semua anggota lembaga itu. Beberapa anggota DPRD Inhil mengungkapkan harapannya agar Agussalim dapat mengayomi dan memberikan nuansa tersendiri pada instansi ini.

‘’Di samping melaksanakan tugas yang memang sudah ada di depan mata, dalam waktu dekat, segala alat kelengkapan DPRD harus diisi. Itu memang mutlak dilakukan karena ada pergeseran setelah dilakukannya PAW dan pemilihan ketua DPRD Inhil,’’ ungkapnya, Rabu (7/1).

PPP Siapkan Kode Etik Pemilihan

PASARKEMIS - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat draf kode etik yang mengatur pemenangan pemilihan legislatif bagi kadernya.
Hal ini, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam kampanye. Karena, pertarungan pemilihan legislatif dinilai rentan dari segala bentuk persaingan yang tidak sehat.
“Untuk menjaga stabilitas di internal partai, diperlukan aturan pasti yang mengikat seperti kode etik. PPP sudah membuatnya dalam bentuk draf,” terang Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz, Rabu (14/1).
Dalam kode etik itu, lanjutnya, partai mengatur mekanisme strategi pemenangan. Di antaranya, materi kampanye yang tidak provokatif, black campaign, unsur sara, serta koalisi dengan caleg dari partai lain.
“Dikhawatirkan, untuk menghemat biaya kampanye, ada caleg PPP yang bersama-sama caleg partai lain melakukan kampanye secara silang, antara caleg di tingkat kabupaten kota dengan tingkat provinsi dan pusat,” tandasnya.
Diakui, pasca dikabulkannya sistem suara terbanyak oleh MK, caleg partai mulai berlomba menarik simpati pemilih dengan berbagai cara. Kondisi ini, akan membuat situasi politik di lapangan tidak sehat, karena ada persaingan secara terbuka. “Semua caleg saat ini tidak hanya door to door, melainkan man to man setelah menggunakan sistem suara terbanyak. Dan ini benar-benar sebuah pertarungan antar-caleg dan partai,” terang pria yang menyalonkan diri sebagai anggota DPR RI ini.
Dalam kode etik itu, PPP juga memberikan sanksi tegas kepada caleg kader partai yang melanggar. Salah satunya mencopot dari peserta pemilihan legislatif. “Draf itu akan segera disosialisasikan ke seluruh struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkas Irgan.

Antisipasi Konflik, PPP Bikin Kode Etik

BANDUNG (SINDO)– Untuk mengantisipasi aksi saling jegal antarcaleg di daerah pemilihan (dapil) yang sama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyusun kode etik pencalegan.

Menurut Ketua DPW PPP Jawa Barat Nu’man Abdul Hakim, potensi konflik dan gesekan antarcaleg semakin tinggi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur penetapan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Dia menerangkan, sistem suara terbanyak membuat semua caleg di dapil yang sama saling berlomba dan berkompetisi total dalam meraih suara pemilih. Karena itu, untuk menghindari gesekan, setiap caleg hendaknya mengedepankan asas kerjasama dan harus saling bantu untuk kepentingan partai.

”Caleg memang harus aktif promosi.Tapi ada etika politik internal dan nama baik partai yang juga harus ditegakkan,” ujar Nu’man setelah berorasi pada pemantapan 92 caleg DPRD Jabar dari PPP di Sari Ater,Kabupaten Subang,kemarin. Dalam kesempatan itu, wakil gubernur Jabar periode 2003-2008 ini mengaku tak khawatir perolehan suara PPP akan merosot dibanding Pemilu 2004. Menurut dia, PPP punya banyak pendukung fanatik sehingga parpol berlambang kakbah ini akan mampu meraih suara di atas 15% di Jabar.

Sementara itu,Sekretaris DPW PPP Jabar Tatang Farhanul Hakim mengungkapkan, dalam kode etik pencalegan antara lain tertuang aturan agar para caleg tidak tampil secara perorangan di hadapan pemilih. Setiap caleg dan kader wajib tampil prima, membangun kerjasama dengan caleg dan kader lain, serta berkampanye yang bisa membangun simpati masyarakat. ”Jika ada caleg yang menyikut rekannya, dia pasti akan ditinggal massa dan partainya,” jelas Tatang.

DPW PPP Ancam Somasi Gubernur Malut

Ternate (ANTARA News) - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku Utara (Malut), mengancam akan mensomasi Gubernur Malut Thaib Armayin, jika Gubernur tidak segera memroses usulan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Malut dari PPP Ibrahim Conoras.

"Kami telah mengusulkan PAW Ibrahim Conoras melalui KPUD dan DPRD serta ke Gubernur Malut sejak September 2008, tapi Gubernur tidak memproses usulan itu" kata Sekretaris DPW PPP Malut Rasyid Musa di Ternate, Senin.

Jika, Gubernur Malut tetap bersikap seperti itu (tidak mau memroses) maka PPP Malut akan mensomasi Gubernur, karena DPW PPP menganggap Gubernur telah melakukan pelanggaran hukum.

Rasyid Musa yang juga anggota DPRD Malut mengatakan bahwa PAW anggota DPRD merupakan hak partai, jadi, Gubernur sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menghambat usulan PAW anggota DPRD dari partai.

DPW PPP Malut mem-PAW Ibrahim Conoras dari anggota DPRD Malut, karena yang bersangkutan dinilai tidak lagi loyal pada PPP, bahkan telah menjadi pengurus parpol lain.

Sementara itu, Direktur II Makuwaje Muhammad Konoras mengatakan tindakan Gubernur Malut yang menghambat proses PAW anggota DPRD Malut dari PPP tersebut akan menimbulkan kesan negatif di masyarakat.

Bahkan Gubernur Malut bisa dinilai telah melakukan politik "balas budi", karena Ibrahim Conoras pada pilkada lalu memberikan dukungan kepada Thaib Armayin.

Sebelumnya, Gubernur Malut Thaib Armayin mengatakan, pihaknya belum memproses usulan PAW Ibrahim Conoras termasuk usulan PAW anggota DPRD Malut lainnya dari Golkar Hamid Usman, karena berkasnya belum sampai di meja Gubernur.

Muhammad Aris Mandji : Diuntungkan sebagai Putra Daerah

PROVINSI Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan daerah pemilihan (dapil) baru pada Pemilu 2009. Sebagai daerah otonom baru, jumlah kursi yang diperebutkan hanya tiga, sedangkan jumlah pemilih di daerah itu sekitar 746.862.

Meski hanya dapil baru,ternyata Sulbar banyak diminati.Beberapa nama politikus kawakan bertarung didapil tersebut. Dari Partai Golkar ada nama Ibnu Munzir danErwinBaramuli,sementaradariPartai Keadilan Sejahtera ada Said Saggaf serta Partai Demokrat mengusung Salim Mengga.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mau kalah dengan memasang Jacobus C Mayongpadang. Namun, segudang nama besar itu tidak membuat gentar caleg dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Aris Mandji,yang juga adik kandung fungsionaris Partai Golkar Iskandar Mandji.

Menurut dia, peluangnya sama besar dengan caleg lain karena Sulbar merupakan dapil baru. Bahkan, tidak menutup kemungkinan nantinya terjadi pertarungan antara putra daerah dan bukan putra daerah.”Saya mengandalkan selaku putra daerah. Saya yakin masyarakat Sulbar masih mengedepankan putra daerah menjadi wakil mereka di legislatif,”katanya kepada SINDO kemarin.

Meski demikian, Aris tidak mau lengah. Dia tetap menjalankan strategi untuk menggaet simpati masyarakat Sulbar.Dia membangun jaringan di seluruh wilayah Sulbar. ”Meski saya dicalonkan partai yang terkenal, itu belum cukup.Sosialisasi terus saya lakukan, ”tukasnya.

Dia mengaku, komunikasi dengan masyarakat Sulbar tidak dilakukan untuk saat ini saja.Menurut dia, komunikasi sudah dijalin lebih dari setahun lalu. Dari komunikasi intensif itulah, dirinya mengetahui kehendak masyarakat Sulbar yang menginginkan putra daerah menjadi wakil di Senayan.

Aris mengaku,sejak setahun ini selalu turun ke masyarakat secara langsung. Dari road show itu, dia mengatakan, bisa mengetahui keinginan rakyat. Karena itu, pihaknya optimistis bisa terpilih menjadi anggota DPR.Terlebih, kekuatan PPP di daerah tersebut cukup bagus. ”Hanya dengan kiprah putra daerah,pembangunan di semua sektor di Sulbar bisa sejajar dengan daerah lainnya,”pungkas Aris.

Irna Narulita Beri Bantuan Korban Banjir di Pandeglang

PANDEGLANG, BANTEN - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj Irna Narulita memberikan bantuan berupa paket sembako kepada korban banjir di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Rabu (14/1).
Kedatangannya itu merupakan bentuk keprihatinan atas musibah yang dialami warga sekitar, akibat banjir yang melanda warga di Kecamatan Cimanggu, Selasa (13/1) lalu.
“Musibah ini cukup membuat warga sekitar menderita, karenanya Saya hadir untuk sedikit meringankan beban warga yang menjadi korban bencana. Walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun paling tidak bisa membantu menutup kebutuhan mereka,” kata Hj Irna Narulita, Rabu (14/1).
Dinyatakan, kedatangannya ke lokasi kejadian banjir bukan semata-mata untuk meraih simpatik jelang Pemilu 2009 nanti, namun karena rasa kemanusiaan.
“Sangat wajar dong, jika ada saudara kita yang kena musibah terus kita membantunya, berbagi dikala kita mampu,” tambah Irna.
Sementara itu, Camat Cimanggu, Syarifudin menyatakan, syukur dan terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada warganya. Dengan adanya bantuan sembako tersebut, warga yang menjadi korban musibah banjir tersebut, sedikit bisa tertolong.
“Kami sangat berterimakasih kepada siapapun yang datang, untuk memberikan bantuan, karena berkat kepedulian dan dorongan para pihak dermawan, warga kami merasa masih ada semangat untuk terus hidup,” ungkapnya.
Disisi lain, selain bantuan sembako itu, menurut Syarifudin, pihaknya berharap pihak pemerintah, baik tingkat Kabupaten Pandeglang ataupun Provinsi Banten, untuk segera membangun kembali jembatan yang rusak. Karena jembatan itu merupakan satu-satuanya akses jalan transportasi warga untuk kelancaran aktivitasnya.

PPP kerahkan kader dukung H Icuk Sugiarto

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Solo bakal mengerahkan sebanyak 1.000 orang dalam rangka deklarasi mendukung salah satu kandidat anggota legislatif (Caleg) DPR, Icuk Sugiyarto, karena Caleg tersebut bakal maju dari daerah pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah. Ketua Tim Bayangan Pemenangan Caleg PPP, Joko Prakoso saat dihubungi Espos, Minggu (11/1), mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan perintah dari Icuk Sugiyarto secara langsung. Menurut dia, sejumlah kader PPP masih mempersiapkan pengerahan massa itu. ”Kemungkinan dalam waktu dekat ini, kami bakal mengerahkan masa dalam rangka deklarasi untuk memberikan dukungan kepada Icuk Sugiyarto sebagai Caleg DPR,” tukasnya.