PPP Pasang Target 15 Persen Suara Nasional
PALU – Pada Pemilu Legislatif 2004, PPP hanya meraup suara 8 persen secara nasional. Pemilu 2009 dengan 38 partai peserta pemilu PPP, tetap memasang target tinggi. Partai berlambang Ka’bah ini menargetkan 15 persen suara nasional pada Pemilu 2009.
Apakah target ini realistis, mengingat Pemilu 2004 PPP hanya 8 persen nasional? ‘’Kenapa tidak saya kira target ini realistisis. Ingat PPP punya pemilih loyal,’’ sahut Ali Hardi Kiai Demak, Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah DPP PPP Pusat, saat memberikan materi pada rapat PPP Donggala di Gedung Serbaguna Dinsos, Selasa (3/3) kemarin.
Ia mengatakan, jika target ini tercapai maka PPP akan mempunyai bargaining position yang kuat pada capres kelak. Olehnya seluruh kader dan caleg PPP di Indonesia terus didorong untuk mencapai target tersebut.
Terkait PPP di Sulteng yang saban pemilu hanya mampu menghasilkan satu kursi ke Senayan, Caleg DPR RI ini mengatakan, optimistis bisa mempertahankan perolehan kursi tersebut. Harus diakui Pemilu kali ini cukup ketat dengan banyaknya parpol peserta pemilu.
Namun PPP dengan pengalamannya dalam beberapa kali pemilu, Ali Hardi mengaku perolehan satu kursi ke DPR RI bisa dipertahankan.
Caleg PPP Diwajibkan Tanggung kebutuhan Saksi di TPS
PALU – Pada Pemilu Legislatif 2004, PPP hanya meraup suara 8 persen secara nasional. Pemilu 2009 dengan 38 partai peserta pemilu PPP, tetap memasang target tinggi. Partai berlambang Ka’bah ini menargetkan 15 persen suara nasional pada Pemilu 2009.
Apakah target ini realistis, mengingat Pemilu 2004 PPP hanya 8 persen nasional? ‘’Kenapa tidak saya kira target ini realistisis. Ingat PPP punya pemilih loyal,’’ sahut Ali Hardi Kiai Demak, Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah DPP PPP Pusat, saat memberikan materi pada rapat PPP Donggala di Gedung Serbaguna Dinsos, Selasa (3/3) kemarin.
Ia mengatakan, jika target ini tercapai maka PPP akan mempunyai bargaining position yang kuat pada capres kelak. Olehnya seluruh kader dan caleg PPP di Indonesia terus didorong untuk mencapai target tersebut.
Terkait PPP di Sulteng yang saban pemilu hanya mampu menghasilkan satu kursi ke Senayan, Caleg DPR RI ini mengatakan, optimistis bisa mempertahankan perolehan kursi tersebut. Harus diakui Pemilu kali ini cukup ketat dengan banyaknya parpol peserta pemilu.
Namun PPP dengan pengalamannya dalam beberapa kali pemilu, Ali Hardi mengaku perolehan satu kursi ke DPR RI bisa dipertahankan.
Caleg PPP Diwajibkan Tanggung kebutuhan Saksi di TPS
PALU– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewajibkan setiap calegnya untuk membayar honor saksi yang akan diturunkan pada setiap TPS, pada pemilu Legislatif 9 April nanti. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap caleg PPP di semua tingkatan, itu merupakan salah satu keputusan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi PPP yang berlangsung sehari di Sekretariat Jalan Tembang Palu Barat .
Wakil Sekretaris DPW PPP Sulteng Muhammad Nur Sihaka S.Sos mengatakan, ketentuan tersebut juga mengikat semua caleg termasuk caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulteng. Porsinya jelas caleg untuk DPRD Sulteng dari dapil Tolitoli-Buol ini dibagi sama antara caleg di tingkat kabupaten/kota, provinsi serta caleg DPR RI. ‘’Semua caleg urunan, untuk membiayai saksi di TPS,’’ ujar Nur yang menolak merinci besarnya honor untuk setiap saksi.
Dikatakannya, dari 6.400 TPS yang ada di seluruh Sulawesi Tengah, tidak semuanya akan ditempati saksi PPP. Partai berlambang Ka’bah itu hanya akan menurunkan saksi pada daerah basis partai. Namun demikian bukan berarti PPP akan membiarkan daerah-daerah yang dikategorikan bukan kantong PPP tanpa pengawasan.
Daerah-daerah tersebut akan tetap dipantau. Karena bisa saja ada konstituen PPP yang memberikan hak pilihnya di daerah-daerah yang bukan merupakan basis PPP. ‘’Akan kita tetap perhatikan, kita kontrol karena bisa saja simpatisan kami yang memberikan suaranya., ‘’ ujar Nur Sihaka.
Rapat koordinasi yang berlangsung sehari itu dihadiri oleh para caleg tingkat provinsi, pengurus DPW PPP Sulteng serta Ali Hardi Kiai Demak dari DPP PPP dan para caleg DPR RI.
Wakil Sekretaris DPW PPP Sulteng Muhammad Nur Sihaka S.Sos mengatakan, ketentuan tersebut juga mengikat semua caleg termasuk caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulteng. Porsinya jelas caleg untuk DPRD Sulteng dari dapil Tolitoli-Buol ini dibagi sama antara caleg di tingkat kabupaten/kota, provinsi serta caleg DPR RI. ‘’Semua caleg urunan, untuk membiayai saksi di TPS,’’ ujar Nur yang menolak merinci besarnya honor untuk setiap saksi.
Dikatakannya, dari 6.400 TPS yang ada di seluruh Sulawesi Tengah, tidak semuanya akan ditempati saksi PPP. Partai berlambang Ka’bah itu hanya akan menurunkan saksi pada daerah basis partai. Namun demikian bukan berarti PPP akan membiarkan daerah-daerah yang dikategorikan bukan kantong PPP tanpa pengawasan.
Daerah-daerah tersebut akan tetap dipantau. Karena bisa saja ada konstituen PPP yang memberikan hak pilihnya di daerah-daerah yang bukan merupakan basis PPP. ‘’Akan kita tetap perhatikan, kita kontrol karena bisa saja simpatisan kami yang memberikan suaranya., ‘’ ujar Nur Sihaka.
Rapat koordinasi yang berlangsung sehari itu dihadiri oleh para caleg tingkat provinsi, pengurus DPW PPP Sulteng serta Ali Hardi Kiai Demak dari DPP PPP dan para caleg DPR RI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar