Meski Pemilu Legislatif 2009 belum digelar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah bicara pembagian kursi menteri dengan Prabowo Subianto.
"Prabowo sudah memberikan gambaran tentang power sharing. Karena itu, kami meneruskan dengan mengundangnya ke Forum PPP Mendengar," kata Ketua DPP PPP Emron Pangkapi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sekadar latar, partai yang dipimpin Suryadharma Ali ini berencana mengundang sejumlah bakal capres ke Forum PPP Mendengar. Para kandidat yang berpotensi didukung PPP itu, diminta membeberkan apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden, dan pembagian kekuasaannya dengan parpol berlambang Kabah ini.
Menurut Emron, meski komunikasi dengan Prabowo sudah terjalin baik, bukan berarti PPP menutup kemungkinan untuk mendukung bakal capres lain. "Sultan juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh kami," kata Ketua Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) PPP ini.
Yang sudah memberikan konfirmasi untuk datang ke kantor DPP PPP, lanjut Emron, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Sultan akan datang pada 12 Desember, sedangkan Prabowo 16 Desember.
Menurut Emron, banyak pengurus daerah PPP yang mau mengusung Prabowo dan Sultan sebagai capres alternatif. "Namun, nama SBY dan Megawati sudah lebih dulu beredar," katanya.
Lantas, kapan PPP akan mengumumkan secara resmi capres yang diusungnya? Sebelum atau sesudah pemilu legislatif? "Kemungkinan capres PPP muncul sebelum atau sesudah pemilu legislatif, sama kuat. Yang pasti, kami berharap capres yang diusung bisa mendongkrak suara dalam pemilu legislatif," tandasnya.
Menurutnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP akhir bulan ini, kemungkinan nama capres sudah mulai mengerucut. "Kami ingin ikut serta dalam menentukan pemimpin Indonesia lewat Pilpres 2009. Kami tidak ingin duduk dalam pemerintahan, tapi tidak diajak bicara menyelesaikan problem masyarakat," katanya.
Sesumbar 10 Menteri
Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen mengatakan, Demokrat sebagai partai pengusung SBY siap untuk bekerjasama dengan PPP dalam Pilpres 2009. "Untuk pembagian kekuasaan, pos menteri, itu nanti kita bicarakan," kata anggota DPR ini.
Namun, kata Jhonny, hingga kini Demokrat dan SBY belum mau membicarakan masalah pembagian kekuasaan dengan parpol. Demokrat baru akan bicara pembagian kekuasaan setelah pemilu. "Demokrat fokus untuk sukses di pemilu terlebih dahulu. Kalau waktunya sudah tepat, baru kita bicara kekuasaan," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
Yang pasti, lanjut Jhonny, jika suara PPP cukup besar pada Pemilu 2009 dan SBY terpilih kembali menjadi presiden, pembagian kekuasaan tentu akan realistis dan proporsional. "Demokrat dan SBY akan merangkul PPP," janjinya.
Dalam pemerintahan SBY, dua tokoh PPP sudah nangkring di kursi menteri. Pertama, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Kedua, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial.
Sementara itu, Ketua LBH DPP PPP Ahmad Yani membeberkan, PPP sudah menyiapkan 10 nama internal dan eksternal untuk bertengger di kursi menteri kabinet 2009-2014. "Kita mengincar 10 posisi menteri strategis, yakni Menkokesra, Menkeu, Menhan, Mendagri, Mensos, Menkop-UKM, Menneg BUMN, Menteri Agama, Menkum-HAM, Jaksa Agung," sesumbarnya.
Menurutnya, PPP memplot Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali Ketua sebagai Menkokesra, pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Refrison Baswir sebagai Menteri Keuangan. Bekas Menteri Penerangan Yunus Yosfiah sebagai Menteri Pertahanan, Panglima TNI Djoko Santoso sebagai Menteri Dalam Negeri, Ketua DPP PPP Imam Suhardjo dan Emron Pangkapi sebagai Menteri Sosial, Ketua DPP PPP Arif Mudatsir Mandan dan Endin AJ Soefihara sebagai Menteri Sosial, Bendahara Umum PPP Suharso Muara sebagai Menteri Negara BUMN, Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefudin sebagai Menteri Agama, Ketua LBH DPP PPP Ahmad Yani sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan anggota Fraksi PPP DPR Maiyasyak Djohan sebagai Jaksa Agung.
Kata Yani, dari 10 kursi yang diincar, perebutan kursi Menkokesra paling panas. Soalnya, dua petinggi PPP bersaing ketat, yakni Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali.
Apa PPP tidak berhayal mengincar 10 kursi menteri? Yani menjawab tidak. Sebab, PPP punya stok kader yang melimpah, selain itu punya pengalaman memasok pejabat negara.
Menurutnya, supaya target 10 kursi menteri terealisasi, dari jauh hari ditekankan kepada para capres untuk merangkul PPP sebelum pemilu legislatif. "Kita mencari capres yang jelas pembagian kekuasaannya," kata Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia ini.
"Prabowo sudah memberikan gambaran tentang power sharing. Karena itu, kami meneruskan dengan mengundangnya ke Forum PPP Mendengar," kata Ketua DPP PPP Emron Pangkapi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sekadar latar, partai yang dipimpin Suryadharma Ali ini berencana mengundang sejumlah bakal capres ke Forum PPP Mendengar. Para kandidat yang berpotensi didukung PPP itu, diminta membeberkan apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden, dan pembagian kekuasaannya dengan parpol berlambang Kabah ini.
Menurut Emron, meski komunikasi dengan Prabowo sudah terjalin baik, bukan berarti PPP menutup kemungkinan untuk mendukung bakal capres lain. "Sultan juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh kami," kata Ketua Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) PPP ini.
Yang sudah memberikan konfirmasi untuk datang ke kantor DPP PPP, lanjut Emron, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Prabowo Subianto. Sultan akan datang pada 12 Desember, sedangkan Prabowo 16 Desember.
Menurut Emron, banyak pengurus daerah PPP yang mau mengusung Prabowo dan Sultan sebagai capres alternatif. "Namun, nama SBY dan Megawati sudah lebih dulu beredar," katanya.
Lantas, kapan PPP akan mengumumkan secara resmi capres yang diusungnya? Sebelum atau sesudah pemilu legislatif? "Kemungkinan capres PPP muncul sebelum atau sesudah pemilu legislatif, sama kuat. Yang pasti, kami berharap capres yang diusung bisa mendongkrak suara dalam pemilu legislatif," tandasnya.
Menurutnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP akhir bulan ini, kemungkinan nama capres sudah mulai mengerucut. "Kami ingin ikut serta dalam menentukan pemimpin Indonesia lewat Pilpres 2009. Kami tidak ingin duduk dalam pemerintahan, tapi tidak diajak bicara menyelesaikan problem masyarakat," katanya.
Sesumbar 10 Menteri
Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen mengatakan, Demokrat sebagai partai pengusung SBY siap untuk bekerjasama dengan PPP dalam Pilpres 2009. "Untuk pembagian kekuasaan, pos menteri, itu nanti kita bicarakan," kata anggota DPR ini.
Namun, kata Jhonny, hingga kini Demokrat dan SBY belum mau membicarakan masalah pembagian kekuasaan dengan parpol. Demokrat baru akan bicara pembagian kekuasaan setelah pemilu. "Demokrat fokus untuk sukses di pemilu terlebih dahulu. Kalau waktunya sudah tepat, baru kita bicara kekuasaan," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPR ini.
Yang pasti, lanjut Jhonny, jika suara PPP cukup besar pada Pemilu 2009 dan SBY terpilih kembali menjadi presiden, pembagian kekuasaan tentu akan realistis dan proporsional. "Demokrat dan SBY akan merangkul PPP," janjinya.
Dalam pemerintahan SBY, dua tokoh PPP sudah nangkring di kursi menteri. Pertama, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Kedua, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial.
Sementara itu, Ketua LBH DPP PPP Ahmad Yani membeberkan, PPP sudah menyiapkan 10 nama internal dan eksternal untuk bertengger di kursi menteri kabinet 2009-2014. "Kita mengincar 10 posisi menteri strategis, yakni Menkokesra, Menkeu, Menhan, Mendagri, Mensos, Menkop-UKM, Menneg BUMN, Menteri Agama, Menkum-HAM, Jaksa Agung," sesumbarnya.
Menurutnya, PPP memplot Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali Ketua sebagai Menkokesra, pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Refrison Baswir sebagai Menteri Keuangan. Bekas Menteri Penerangan Yunus Yosfiah sebagai Menteri Pertahanan, Panglima TNI Djoko Santoso sebagai Menteri Dalam Negeri, Ketua DPP PPP Imam Suhardjo dan Emron Pangkapi sebagai Menteri Sosial, Ketua DPP PPP Arif Mudatsir Mandan dan Endin AJ Soefihara sebagai Menteri Sosial, Bendahara Umum PPP Suharso Muara sebagai Menteri Negara BUMN, Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefudin sebagai Menteri Agama, Ketua LBH DPP PPP Ahmad Yani sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan anggota Fraksi PPP DPR Maiyasyak Djohan sebagai Jaksa Agung.
Kata Yani, dari 10 kursi yang diincar, perebutan kursi Menkokesra paling panas. Soalnya, dua petinggi PPP bersaing ketat, yakni Bachtiar Chamsyah dan Suryadharma Ali.
Apa PPP tidak berhayal mengincar 10 kursi menteri? Yani menjawab tidak. Sebab, PPP punya stok kader yang melimpah, selain itu punya pengalaman memasok pejabat negara.
Menurutnya, supaya target 10 kursi menteri terealisasi, dari jauh hari ditekankan kepada para capres untuk merangkul PPP sebelum pemilu legislatif. "Kita mencari capres yang jelas pembagian kekuasaannya," kata Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar