Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim mematok target mengakhiri episode buruk yang dialaminya di Malang Raya dalam dua pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PPP gagal mengantar politisinya ke DPRD Jatim dan DPR-RI.
“Tahun ini (Pemilu 2009 -red), saya perkirakan bisa satu penuh,” jelas Jamal Abdullah Al-Katiri, anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, Rabu (4/3).
Jamal mengaku partainya sudah melakukan evaluasi total atas kegagalan di Malang Raya. Kata Jamal, pada 1999, kegagalan PPP lebih disebabkan transisi demokrasi, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. PPP bersama Golkar dan PDI yang merupakan peninggalan orde baru, banyak ditinggalkan aktivis dan pendukungnya ke puluhan partai baru.
”Di Jatim kami hanya mengumpulkan 5 kursi, padahal pada pemilu 1997 dapat 15 kursi,” kata Jamal.
Eforia mereda pada Pemilu 2004 dan PPP Malang Raya berusaha menambal jaringan yang bolong, utamanya kepengurusan ranting. “Tapi waktu masih banyak PAC (pengurus tingkat kecamatan) dan ranting (tingkat desa) yang belum terisi, sehingga mesin partai masih jauh dari optimal. Jadi wajar kalau waktu itu tidak dapat kursi,” tuturnya.
Total suara yang diperoleh saat itu berkisar 60.000 suara. Angka ini hanya menghasilkan satu kursi untuk DPRD Kota Malang dan tiga kursi untuk DPRD Kabupaten Malang.
Kesalahan itu, kata Jamal, coba diperbaiki dengan memperluas dan memperkuat jaringan. Semua PAC di Malang Raya sudah terisi. “Tinggal di Kota Batu, yang belum semua rantingnya berdiri,” ketanya.
Untuk ranting yang masih bolong ini, tambah Jamal, telah ditutup melalui gerakan para caleg.
“Sekalipun tidak ada ranting, di situ kita punya kader. Malah yang menggembirakan, banyak kader yang dulu pindah, sekarang ini sudah balik. Ini yang jadi parameter, kenapa kami berani bilang minimal satu kursi bisa didapat,” tegasnya.
“Tahun ini (Pemilu 2009 -red), saya perkirakan bisa satu penuh,” jelas Jamal Abdullah Al-Katiri, anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, Rabu (4/3).
Jamal mengaku partainya sudah melakukan evaluasi total atas kegagalan di Malang Raya. Kata Jamal, pada 1999, kegagalan PPP lebih disebabkan transisi demokrasi, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. PPP bersama Golkar dan PDI yang merupakan peninggalan orde baru, banyak ditinggalkan aktivis dan pendukungnya ke puluhan partai baru.
”Di Jatim kami hanya mengumpulkan 5 kursi, padahal pada pemilu 1997 dapat 15 kursi,” kata Jamal.
Eforia mereda pada Pemilu 2004 dan PPP Malang Raya berusaha menambal jaringan yang bolong, utamanya kepengurusan ranting. “Tapi waktu masih banyak PAC (pengurus tingkat kecamatan) dan ranting (tingkat desa) yang belum terisi, sehingga mesin partai masih jauh dari optimal. Jadi wajar kalau waktu itu tidak dapat kursi,” tuturnya.
Total suara yang diperoleh saat itu berkisar 60.000 suara. Angka ini hanya menghasilkan satu kursi untuk DPRD Kota Malang dan tiga kursi untuk DPRD Kabupaten Malang.
Kesalahan itu, kata Jamal, coba diperbaiki dengan memperluas dan memperkuat jaringan. Semua PAC di Malang Raya sudah terisi. “Tinggal di Kota Batu, yang belum semua rantingnya berdiri,” ketanya.
Untuk ranting yang masih bolong ini, tambah Jamal, telah ditutup melalui gerakan para caleg.
“Sekalipun tidak ada ranting, di situ kita punya kader. Malah yang menggembirakan, banyak kader yang dulu pindah, sekarang ini sudah balik. Ini yang jadi parameter, kenapa kami berani bilang minimal satu kursi bisa didapat,” tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar